Indonesia Optimis atas OBOR Ditengah Kekhawatiran Pengaruh China

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, optimis akan masa depan inisiatif proyek infrastruktur raksasa China “One Belt One Road (OBOR)” di tengah kekhawatiran semakin meningkatnya pengaruh China.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memprioritaskan peningkatan infrastruktur dan dalam lima tahun pemerintahannya telah merangkul investasi China. Ia hadir saat peresmian OBOR pada 2017 di Beijing. Inisiatif bernilai miliaran dolar di bawah bendera OBOR terwujud dalam proyek-proyek seperti pembangunan rel kereta api cepat dan bendungan di Indonesia.

Thomas Lembong mengatakan minggu ini ia percaya bahwa "kepemimpinan China akan melakukan apa pun untuk menyukseskan OBOR."

"Saya senang, karena sejauh yang saya ketahui, program tersebut telah berada pada arah yang tepat," katanya kepada sejumlah media asing di Jakarta, Rabu.

Lembong juga memuji Presiden China Xi Jinping untuk apa yang ia gambarkan sebagai "bersikap sangat rendah hati" dalam menanggapi kritik tentang OBOR.

Segera seusai pemilihan presiden dan legislatif Indonesia pada bulan April, Lembong menemani Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam forum OBOR kedua di Beijing. Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan 23 perjanjian antara Indonesia dan China, yang oleh pemerintah Indonesia digambarkan sebagai kesepakatan bisnis.

Jokowi yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei independen unggul dalam pemilihan presiden 17 April lalu, menekankan kembali prioritas pembangunan infrastrukturnya dalam sebuah pidatonya, Kamis.

Di dalamnya, ia mengumumkan rencana reformasi yang lebih kuat yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi, serta meningkatkan status Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

“Pertama dan terpenting adalah infrastruktur. Pembangunan merata harus tercapai. Tanpa itu, jangan pernah bermimpi bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi keempat atau kelima di dunia," kata Jokowi dalam acara Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional 2019 di Jakarta.

Dia mengatakan karena dia akan berada pada masa kedua, periode terakhir masa jabatannya, maka dia tidak akan terbebani politik Pemilu.

Jokowi mengatakan dia akan melakukan apapun untuk kemajuan Indonesia, katanya seperti dikutip Bloomberg.

Pihak oposisi dan kelompok Muslim konservatif menuduh Jokowi telah memberikan angin kepada China dengan membuka pintu bagi investasi dari Negeri Tirai Bambu itu yang juga berdampak pada masuknya pekerja China ke Indonesia.

Jalan Sutra di masa modern

OBOR, dikeluarkan oleh Xi Jinping, sebuah inisiatif yang bernilai lebih dari 1 triliun dollar AS yang membentang di 70 negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan Jalur Sutra abad ke-21 dengan pembangunan jaringan kereta api, pelabuhan dan jembatan, yang menghubungkan China dengan Afrika, Eropa, dan Asia Tenggara.

Proyek Beijing yang menjangkau seluruh dunia itu telah menuai kritik di dalam dan luar negeri, di tengah tuduhan bahwa China terlibat dalam "diplomasi perangkap utang" dengan menerapkan kredit berlebihan yang diduga bertujuan untuk mendapatkan konsesi ekonomi atau politik dari negara pengutang.

Para ekonom berpendapat bahwa inisiatif ini memaksa negara-negara berkembang untuk mengambil tingkat utang yang tidak berkelanjutan untuk mendanai proyek-proyek yang didukung Beijing. Mereka menyoroti kekhawatiran tersebut dengan menunjukkan bagaimana perusahaan China akhirnya mengambil alih saham mayoritas di pelabuhan Hambantota Sri Lanka setelah Kolombo kesulitan membayar kembali pinjamannya dari China.

Di Indonesia, masuknya pekerja China telah menimbulkan kritik dan menjadi salah satu isu utama dalam kampanye pemilihan presiden lalu. Kubu oposisi memanfaatkan isu itu berkaitan dengan sentimen terhadap etnis minoritas Tionghoa dan juga isu hilangnya kedaulatan negara

"Tidak bisa dibantah memang China sudah membangun banyak jembatan, bendungan, pabrik, dan infrastruktur lainnya dalam beberapa tahun terakhir," kata Achmad Sukarsono, seorang analis di Control Risks, sebuah organisasi konsultan yang berbasis di Singapura.

"Mungkin tidak berkualitas tinggi, China mengerjakan sampai selesai, di tempat-tempat di mana investor Jepang dan Barat nggak mau melirik,” katanya kepada BeritaBenar.

"Pemerintah Jokowi senang dengan system itu karena nggak terlalu legalistik, dan juga nggak terlalu perhatian sama hal-hal seperti hak asasi manusia, selama mereka deliver dan kepentingan kedua belah pihak align," tambahnya.

Ekonom: ‘Minimal’, manfaat untuk ekonomi lokal

Kebutuhan infrastruktur Indonesia tidak dapat dibiayai oleh anggaran negara saja dan OBOR adalah mekanisme pembiayaan yang menarik, kata Bhima Yudhistira, seorang ekonom di Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan.

“Investasi China sering kali disertai tenaga kerja, bahan baku, mesin dan teknologi, dengan dalih bahwa tidak tersedia di sini. Jadi manfaatnya bagi ekonomi lokal seringkali minimal,”kata Bhima kepada BeritaBenar.

Meskipun merangkul OBOR, pemerintah bersikeras bahwa setiap proyek infrastruktur di bawah skema tersebut harus menguntungkan dan dilakukan berdasarkan business-to-business.

Thomas Lembong, mengakui bahwa pemerintah Jokowi telah "membakar modal politik dalam jumlah yang tak terhitung" dengan keputusannya menyambut investasi China.

“Mendukung investasi China di Indonesia membuat kita menjadi sasaran serangan hoaks yang mengatakan kita bagian dari Partai Komunis, atau kita adalah China secara diam-diam, atau secara terbuka, dan atau secara diam-diam pro-China,” katanya kepada wartawan.

Tetapi Indonesia akan sangat kehilangan jika tidak ambil bagian dalam investasi China, kata Lembong.

"Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa investasi China akan pergi ke negara tetangga, ke Malaysia, ke Thailand, ke Kamboja dan akhirnya Myanmar, mungkin bahkan Filipina di beberapa titik, dan mereka semua akan mendapatkanpeningkatan daya saing, sementara kita tidak," ujarnya.

Perdagangan Sino-Indonesia tumbuh hampir sepuluh kali lipat dari tahun 2003 hingga 2010 saja, ketika volumenya mencapai 524 triliun rupiah (US $ 36,1 miliar), menurut Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, sebuah lembaga kajian independen yang berbasis di Kanada.

China adalah investor ketiga terbesar di Indonesia setelah Singapura dan Jepang pada 2018, dengan investasi senilai $ 2,4 miliar.

"Pemerintah telah mengatakan selama ini bahwa kita tidak akan ikut campur kecuali untuk memfasilitasi dan mengeluarkan peraturan yang diperlukan," kata Wijayanto Samirin, penasihat ekonomi untuk Wakil Presiden Kalla.

“Kami telah belajar dari pengalaman negara lain dan menyampaikan kepada Presiden Xi Jinping bahwa China harus menghormati kemerdekaan kami,” katanya kepada CNBC Indonesia April lalu.

Proyek-proyek

Proyek utama OBOR di Indonesia, kereta api berkecepatan tinggi senilai US $ 6 miliar yang menghubungkan kota Bandung di Jawa Barat dan ibukota Jakarta, sempat terhenti setelah diluncurkan oleh Jokowi pada tahun 2016.

Konstruksi dilanjutkan kembali tahun lalu setelah penundaan selama lebih dari dua tahun.

Lembong menyalahkan keterlambatan tersebut pada “salah urus dan ketidakmampuan seperti di masa lalu” dan mengatakan masalah tersebut sedang diperbaiki dan konsorsium yang membangun kereta api itu sekarang dipimpin oleh kepala eksekutif “yang lebih muda dan lebih energik”.

"Proyek ini sempat dalam masalah," katanya, "tapi saya yakin sekarang sedang diperbaiki."

Sebuah proyek pembangkit listrik tenaga air yang didukung China di Indonesia telah menjadi sorotan di tengah kekhawatiran bahwa proyek itu dapat mengancam kehidupan spesies orangutan paling langka di dunia.

Pembangkit listrik tenaga air senilai US $ 1,6 miliar di hutan Batang Toru di Pulau Sumatra akan membagi habitat sekitar 800 orangutan Tapanuli dan meningkatkan risiko kepunahannya, kata para ilmuwan dan aktivis lingkungan.

Proyek OBOR lainnya termasuk proyek pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara diperkirakan menelan biaya 363 triliun rupiah (US $ 25 miliar) dan serangkaian pembangkit listrik tenaga batu bara yang diperkirakan menelan biaya 174 triliun rupiah (US $ 12 miliar).

Achmad, dari Control Risks, mengatakan masalah dalam mengamankan tanah juga berkontribusi pada keterlambatan proyek kereta api berkecepatan tinggi.

Namun dia mengatakan proyek-proyek kecil yang didukung China di tempat-tempat terpencil di Indonesia sebagian besar selesai tepat waktu.

Jokowi diperkirakan akan terus mencari investasi China dalam masa jabatan keduanya, kata Achmad. Penghitungan awal resmi setelah pemilihan 17 April menunjukkan Jokowi siap untuk masa jabatan kedua dengan keunggulan 10 persen.

"China akan tetap hadir dan peranannya tidak mungkin berkurang karena mereka telah berkontribusi begitu banyak pada program-program Jokowi," katanya.