Jokowi minta militer kawal bantuan di Papua setelah 6 warga meninggal kelaparan

Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Senin (31/7) meminta militer mengawal bantuan makanan ke wilayah Papua Tengah menyusul meninggalnya enam warga sejak Juni akibat kelaparan yang dipicu oleh kekeringan.

Musim kemarau yang berkepanjangan dan cuaca dingin ekstrim akibat fenomena El Niño telah menyebabkan kegagalan panen dan mengakibatkan kesulitan bagi warga Distrik Agandugume dan Lambewi di Kabupaten Puncak dalam memperoleh bahan makanan sejak awal Juni lalu kata pejabat pemerintah.

"Saya telah memberikan perintah untuk segera menangani situasi ini secepat mungkin," ujar Jokowi kepada wartawan di Jakarta.

“Itu daerah spesifik kalau [musim dingin] tumbuhan tidak tumbuh. Bantuan makanan juga problem di urusan keamanan dan pesawat tidak berani turun. Saya minta TNI mengawal,” kata Jokowi, mengacu pada kekerasan bersenjata akibat konflik separatisme.

Kekeringan juga telah menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih bagi warga setempat, yang menyebabkan enam orang meninggal dunia, termasuk lima orang dewasa dan satu bayi, diduga karena diare dan dehidrasi, kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lebih dari 7.500 jiwa telah terdampak oleh bencana kekeringan tersebut, kata BNPB dalam keterangan tertulis.

Menurut BNPB, distribusi bantuan makanan, obat-obatan, dan penyuluhan kesehatan juga telah dilakukan.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dia dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan berangkat ke Kabupaten Papua Tengah pada Rabu (2/8).

Krisis kemanusiaan

El Niño - yang tahun ini dimulai pada bulan Juni dan kemungkinan akan berlangsung hingga Februari 2024 - diperkirakan akan meningkatkan pemanasan global dan memperburuk krisis kemanusiaan di beberapa negara pada tahun 2023, menurut laporan ACAPS, sebuah organisasi non pemerintah yang memberikan analisis terkait isu bantuan kemanusiaan.

Laporan itu mengatakan negara-negara dengan risiko tertinggi dampak kemanusiaan yang parah yang disebabkan atau diperburuk oleh El Niño termasuk Papua Nugini, Somalia, dan Sudan.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa El Niño dapat memicu gelombang panas yang lebih parah dan lebih sering, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, dan epidemi di negara-negara yang sudah menghadapi keadaan darurat kemanusiaan.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, memperkirakan bahwa dampak El Niño akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September mendatang.

"Karena wilayah Indonesia dipengaruhi oleh dua samudera dan topografinya yang bergunung-gunung di khatulistiwa, masih ada kemungkinan wilayah tertentu mengalami kekeringan sementara wilayah tetangga mengalami banjir atau bencana hidrometeorologi lainnya. Ini artinya tidak semua wilayah akan mengalami kekeringan," jelas Dwikorita.

Fachri Radjab, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, menjelaskan bahwa El Nino adalah fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh peningkatan suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah.

Ketika El Niño meningkat, udara di Indonesia menjadi lebih kering, yang mengakibatkan berkurangnya curah hujan, penurunan tutupan awan, peningkatan suhu, dan berakibat pada kekeringan.

Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini, yang berbatasan langsung dengan Tanah Papua, sebelumnya telah mengalami El Niño dengan intensitas kuat pada 2015 dan intensitas moderat pada tahun 2019.

Fachri mengatakan bahwa 63 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau yang dipengaruhi oleh El Niño. Wilayah yang terdampak meliputi Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

"Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan tiga tahun lalu, sebagian wilayah seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, dan NTT bahkan mengalami periode tanpa hujan selama lebih dari 60 hari," tambahnya.

Modifikasi cuaca

Suharyanto menyatakan bahwa pihaknya berusaha memastikan ketersediaan air dan mencegah kebakaran hutan.

BNPB juga akan bekerja sama lembaga-lembaga terkait untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca.

"Operasi ini bertujuan untuk memicu hujan agar dapat mengisi danau, embung, sungai, dan sumur, serta membuat sumur bor baru sehingga air dapat digunakan oleh masyarakat," tambahnya.

Enam provinsi telah ditetapkan sebagai prioritas untuk mitigasi kebakaran hutan, yaitu Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, menurut Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menjaga inflasi dengan stabilnya ketersediaan pangan sangatlah penting.

Ia menegaskan bahwa stok pangan prioritas akan tetap aman hingga akhir tahun 2023. "Pada tahun ini, Bulog telah ditugaskan untuk menyimpan 2,4 juta ton beras, meningkat dari jumlah tahun lalu yang hanya 900.000 ton," jelasnya.

Bahkan atas perintah dari Presiden, cadangan pangan akan ditingkatkan menjadi lebih dari 1 juta ton. "Ini merupakan langkah penting dalam menghadapi potensi krisis pangan akibat kemarau sebagai dampak dari El Niño," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan sekitar 14 persen pangan dari sektor pertanian dan pemborosan pangan mencapai 17 persen.

"Totalnya, 31 persen pangan di Indonesia terbuang sia-sia, senilai Rp551 triliun. Untuk itu, masyarakat juga diimbau untuk berbelanja bijak dan hanya membeli sesuai kebutuhan, mengingat stok pangan yang aman telah dijamin," tegasnya.