Menumbuhkan Harapan Pengusaha Asli Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengakui akan segera mengeluarkan peraturan untuk melindungi pengusaha lokal Papua dalam mengakses bisnis di tanah kelahiran mereka, karena selama ini pengusaha asli provinsi paling timur Indonesia itu masih mengalami kesulitan untuk berkembang.

“Ada dua peraturan yang sedang disusun, tentang induk dari organisasi pengusaha orang asli Papua dan mekanisme penggunaan anggaran tiga persen dana Otsus (Otonomi Khusus),” jelas Gubernur Enembe saat dikonfirmasi BeritaBenar.

Ia mengatakan peraturan dalam proses drafting. itu merupakan petunjuk teknis Perdasus Nomor 18 tahun 2008 tentang Ekonomi Berbasis Masyarakat.

Meski sudah hampir 50 tahun menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pengusaha asli Papua belum menjadi tuan rumah di wilayah mereka sendiri.

Padahal, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua mengamanatkan keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan orang asli Papua, termasuk pengusaha, tapi kenyataannya dunia bisnis masih sulit ditaklukkan pengusaha lokal.

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 84/2012 tentang Pengadaan Khusus di Papua dan Papua Barat untuk memberdayakan dan melindungi pengusaha asli Papua.

Namun, Perpres ini belum dapat diimplementasikan secara optimal karena banyak pengusaha asli Papua kesulitan dalam mengakses modal usaha.

Hingga kini, ada belasan ribu pengusaha asli Papua. Sekitar 13.000 di antaranya bergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Asli Papua (KAPP).

“Jumlah anggota KAPP Provinsi Papua 10.224 orang dan di Papua Barat 2.250 orang. Semuanya tergabung dalam sekitar 17 asosiasi lokal. Ada asosiasi nelayan, petani hingga mama-mama asli Papua yang berdagang di pasar,” ungkap Merry Yoweni, Ketua Umum KAPP, kepada BeritaBenar, Jumat, 15 September 2017.

Berbeda dengan organisasi pengusaha lain, KAPP memang hanya dikhususkan untuk pengusaha asli Papua.

Dari jumlah belasan ribu pengusaha asli Papua itu, lanjutnya, pengusaha konstruksi ada 1.621 orang, sisanya merupakan pengusaha sektor real, termasuk mama-mama penjual pinang yang mencapai 6.000 orang.

Kesulitan karena stigma

Menurut Merry, selain sulit mengakses modal yang umumnya dirasakan pengusaha kecil asli Papua, kesulitan lain adalah mendapat badan hukum untuk mulai menjadi pengusaha barang dan jasa.

Ia mengakui bahwa stigma orang asli Papua yang malas, tidak mampu, dan tak bisa mengelola uang telah lama menjadi perhatian perbankan.

Semestinya hal tersebut dibuktikan karena itu anggapan yang sudah ada sejak lama dan menjadi penghambat utama dalam mengakses modal usaha.

“Tidak semua orang asli Papua begitu. Semestinya, stereotype itu dibuktikan karena stigma lama. Ini menjadi penghambat utama dalam mengakses modal kerja,” jelas Merry.

Dia menambahkan semua pengusaha asli Papua sudah semestinya mendapatkan komitmen pemerintah untuk tumbuh dan berkembang.

Karena itu, niat Gubernur Papua untuk menerbitkan Peraturan Gubernur Papua yang mengatur kelembagaan pengusaha asli Papua dan mekanisme penggunaan Otsus tiga persen untuk pemberdayaan pengusaha asli Papua sangat didukung KAPP.

“Kami sudah menyiapkan 3.000 akta notaris pengusaha asli Papua. 2.000 di Papua dan 1.000 di Papua Barat, dibagikan gratis,” jelas Merry.

Pemberian akta notaris gratis diakui perwakilan Himpunan Pengusaha Pribumi Asli Papua (HIMPARI PAPUA), Frangky Mirino.

Selama ini, menurut dia, banyak pengusaha asli Papua kesulitan mengurus badan hukum perusahaan mereka, entah karena tidak paham prosedur atau keterbatasan sumber daya.

“Sekarang kami telah punya badan hukum dan bernaung di bawah KAPP. Kami juga ingin menjadi pengusaha besar seperti pengusaha non-Papua lain,” kata Mirino.

Komitmen pemerintah daerah

Gubernur Enembe telah menyerahkan bantuan dana segar senilai Rp25 miliar kepada 2.870 pengusaha asli Papua yang tersebar di 29 kabupaten dan kota.

“Saya imbau seluruh kabupaten dan kota memberi perhatian dalam bentuk stimulus bagi pengusaha asli Papua, termasuk pengembangan KAPP yang ada di daerah-daerah untuk membangkitkan potensi orang asli Papua sebagai pengusaha,” harap Enembe.

Komitmen lain dari Pemerintah Daerah adalah mendirikan PT Jaminan Kredit Daerah Papua yang pengawasannya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama PT. Jamkrida Papua, Desty Pongsikabe, menjelaskan pemberian jaminan kepada para pengusaha asli Papua bekerja sama dengan Bank Papua.

“Selama satu tahun terakhir platfom kredit yang telah kami jaminkan sekitar Rp35 miliar dan tahun ini diharapkan naik 10 hingga 15 miliar,” katanya.

Desty menambahkan, pihaknya menjadi mitra Bank Papua dan Pemerintah Daerah untuk menggarap proyek infrastruktur, khususnya di Papua, seperti jalan, bandara udara, hingga persawahan dan perkebunan.