Pasukan keamanan sergap markas kelompok separatis Papua, tewaskan 2 pemberontak

Pasukan keamanan Indonesia pada Selasa menyergap markas kelompok separatis Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dan menewaskan dua pemberontak, menyusul serangan kelompok tersebut ke markas Brimob sehari sebelumnya, demikian kata kepolisian setempat.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan bahwa sebelumnya aparat dan kelompok separatis terlibat baku tembak hingga melukai satu personel polisi. Ia menambahkan bahwa aparat menyita enam pistol rakitan, 60 anak panah, enam parang dan satu kapak dari tempat kejadian.

“Pada pukul 11.55 WIT, personel gabungan langsung melakukan penyergapan di TKP (tempat kejadian perkara) yang berada di dalam hutan di belakang kantor Bupati Yahukimo dan mengakibatkan terjadinya kontak tembak antara aparat keamanan dengan KKB (kelompok kriminal bersenjata),” kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Selasa. 

KKB adalah sebutan aparat keamanan Indonesia terhadap kelompok separatis bersenjata di Papua.

“Kontak senjata berhasil melumpuhkan dua orang KKB. Setelah dilakukan olah TKP, selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Dekai untuk divisum dan diidentifikasi untuk mengetahui identitas kedua orang KKB pelaku penyerangan Pos Brimob tersebut,” ucap Benny.

Akibat kontak tembak tersebut, ungkap Benny, satu personel gabungan, Bharatu Jogianus Riko, mengalami luka tembak di bagian paha sebelah kiri dan dirawat di RSUD Dekai.

Pada saat melakukan penyisiran di wilayah kota Dekai, personel gabungan mengamankan satu orang yang diduga KKB wilayah Yahukimo berinisial AS, kata Benny.

Sebelum penyergapan, personel gabungan mendapatkan informasi dari orang yang diamankan tersebut, kata Benny. Orang itu mengaku melihat dua pelaku menyerang pos Brimob Polda Papua yang berada di Polres Yahukimo dan mengetahui lokasi markas kelompok separatis di wilayah itu.

Benny juga mengungkapkan bahwa pasukan gabungan yang terdiri dari Polres Yahukimo, Satgas operasi keamanan Papua "Damai Cartenz" dan Brimob melanjutkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan kelompok separatis bersenjata di wilayah Yahukimo.

Sebby Sambom, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), mengaku belum menerima laporan dari Yahukimo atas peristiwa penyergapan oleh aparat keamanan tersebut.

“Nanti kami tanggapi setelah terima laporan versi TPNPB dari Yahukimo,” kata Sambom kepada BenarNews.

Konflik picu bencana kelaparan

Di tengah konflik bersenjata yang terus berlanjut lebih dari enam dekade, sebagian wilayah di Papua saat ini mengalami bencana kelaparan yang disebabkan oleh gagalnya panen karena fenomena El Niño yang berdampak pada musim kemarau yang berkepanjangan dan cuaca dingin ekstrim. Enam warga di Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan.

Menurut Presiden Joko “Jokowi” Widodo, salah satu kendala penyaluran bantuan makanan ke lokasi bencana kelaparan itu adalah faktor keamanan.

Sejumlah pesawat, baik yang membawa penumpang ataupun bantuan logistik untuk wilayah terpencil di Papua telah menjadi korban serangan kelompok separatis bersenjata yang mengatakan bahwa pesawat-pesawat itu membawa unsur militer. Sebuah pesawat Susi Air dibakar kelompok separatis di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan pada Februari lalu dan pilotnya yang berkebangsaan Selandia Baru masih ditawan hingga kini.

“Pesawat tidak berani turun. Oleh karena itu TNI juga saya minta membantu untuk mengawal,” kata Jokowi kepada jurnalis, Senin, terkait kendala pengiriman bahan makanan ke wilayah yang dilanda kelaparan di Papua.

Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pihaknya telah mengirimkan makanan untuk bayi dan ibu hamil akibat kelaparan di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

“Sudah ada tim dari pusat krisis dan kita juga sudah mengirimkan pemberian makanan tambahan untuk bayi dan ibu hamil,” jelas Nadia kepada BenarNews, Selasa.

Theo Litaay, tenaga ahli Kantor Staf Presiden mengatakan kantornya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat sejak pertama kali bencana kelaparan ini terjadi.

“Sehingga respons Pemda sebenarnya sudah cukup cepat, didukung pula oleh TNI, Kemensos dan berbagai pihak lainnya. Pemerintah sangat serius menangani hal ini,” kata Theo kepada BenarNews.

Menurut Theo, Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak telah mengirimkan bantuan makanan sebanyak 8,5 ton sejak pertengahan bulan lalu.

Sedikitnya 7.500 warga disebut terancam jiwanya terkait bencana kelaparan di Papua, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puncak, seperti dikutip Republika online.

Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilakukan di bawah pengawasan PBB pada 1969. Sebagian warga Papua dan pegiat hak asasi manusia memandang Pepera tidak sah lantaran hanya melibatkan sekitar seribu orang yang dipilih militer untuk mewakili 800.000 warga Papua ketika itu. Sejak saat itu, wilayah yang kaya akan sumber daya alam namun sumber daya manusia dan pembangunannya tidak semaju wilayah lainnya itu terus diwarnai oleh konflik bersenjata antara kelompok separatis dan pasukan keamanan Indonesia.

Pizaro Gozali Idrus berkontribusi pada laporan ini.