TNI: Akun Pro-Pemerintah Terkait Papua adalah Milik Netizen Patriotik

Militer Indonesia mengatakan konten internet yang menggaungkan pandangan pro-pemerintah terkait isu Papua adalah karya netizen yang patriotik, hal ini merespons tuduhan bahwa akun tersebut dibuat oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berujung pada ditutupnya puluhan akun itu oleh Facebook dan Twitter.

“Saya memandang hal itu sebagai bentuk rasa cinta tanah air netizen Indonesia untuk melawan kampanye untuk melepaskan Papua dari NKRI yang sangat masif dan terstruktur yang dilakukan oleh cyber troops (pegiat internet) dari kelompok FWP (Free West Papua) dari dalam dan luar negeri melalui penyebaran informasi yang cenderung mendiskreditkan pemerintah Indonesia khususnya TNI/Polri” kata Wakil Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf. Dax Sianturi kepada BenarNews, Jumat (6/3/2020).

Dax sendiri mengaku tidak tahu soal penutupan akun-akun media sosial tentang Papua yang dituduh terkait TNI itu.

“Saya yakin, netizen Indonesia sudah sadar bahwa upaya membela kedaulatan bangsa dan negara sudah memasuki spektrum baru yaitu cyber space (internet),” tambahnya, mengatakan “tidak ada yang salah dengan kegiatan seperti itu dan malah harus ditingkatkan.”

Facebook dan Twitter menutup sekitar 80 akun di kedua platform tersebut menyusul investigasi yang dilakukan oleh kantor berita Reuters sejak tahun lalu, Reuters melaporkan Kamis (5/3/2020).

Dalam laporannya Reuters mengatakan ada 10 situs dalam jaringan internet yang tampak seperti situs media independen, namun berdasarkan penelusuran Reuters didapati bahwa situs-situs itu didanai dan dikordinasikan oleh anggota TNI.

Informasi dalam situs-situs itu disebar melalui akun Facebook dan Twitter. Sebagian, menurut Reuters, menggunakan foto profil layaknya akun tersebut milik orang Papua dan aktivis “Papua Merdeka”, bahkan ketika akun-akun itu mempromosikan berita yang memuji pemerintah Indonesia dan mengecam referendum penentuan nasib sendiri bagi warga Papua.

Reuters dalam laporan terbarunya menyebutkan 80 akun media sosial yang ditutup itu sangat aktif menyebarkan berita-berita dari situs-situs media siluman tersebut.

Twitter juga akhirnya menutup lebih dari 60 akun yang diduga menggunakan identitas palsu.

Media lokal

Sebelumnya, media lokal terkemuka di Papua, Jubi dan media berbasis di Jakarta, Tirto, berkolaborasi menguak situs-situs propaganda tentang Papua.

Hasilnya, setidaknya ada 18 situs propaganda Papua yang bisa disebut sebagai media siluman karena tidak diketahui siapa penanggungjawabnya hingga siapa wartawan situs-situs ini di lapangan.

Laporan kolaborasi itu menyimpulkan situs-situs media siluman ini melakukan praktek sadur menyadur dari media-media mainstream untuk menciptakan kesan yang hampir sama; tak ada pelanggaran HAM di Papua, kelompok pendukung Papua merdeka adalah "kriminal" yang kerap
melakukan kejahatan, tentara dan polisi telah melakukan tugasnya dengan baik, dan sebagainya.

Situs-situs ini tak hanya terbit dalam bahasa Indonesia, beberapa situs ini diterbitkan dalam bahasa Inggris.

Salah satu akun Facebook yang sangat sering menulis artikel propaganda tentang Papua adalah akun Facebook dengan nama profil Dr. Etinus Murib.

Artikel-artikelnya seringkali menyudutkan kelompok pro Papua Merdeka dan bahkan pemerintah daerah Provinsi Papua.

Artikelnya kemudian digunakan sebagai sumber informasi oleh “media-media siluman” lalu di sebarluaskan oleh akun-akun palsu lainnya.

Etinus seringkali digambarkan sebagai sosok “Orang Asli Papua pemerhati Papua”.

Saat BenarNews mencoba mengakses akun Dr. Etinus Murib ini, akun ini sudah tidak ada lagi di Facebook.

Rugikan kerja jurnalistik

Beberapa jurnalis di Papua merasa praktik sadur menyadur yang dilakukan oleh media-media siluman yang kemudian disebarluaskan oleh akun-akun palsu di media sosial itu merugikan kerja jurnalistik.

"Ini jelas merugikan. Beberapa media itu memakai nama sama dengan media kami. Seolah-olah media tersebut milik kami, sedangkan kami tidak tahu menamu tentang informasi yang dimuat," kata Lucky Ireeuw, pemimpin redaksi Cenderawasih Pos, harian terkemuka di Papua.

Lanjut Lucky, yang juga adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, tak jarang ia menerima protes, sorotan, dan komplain atas berita-berita saduran itu yang disebarluaskan oleh akun-akun palsu itu di media sosial.

Sedangkan pemimpin redaksi Jubi, Angela Flassy, mengaku pernah berupaya mencari informasi tentang Dr. Etinus Murib saat Jubi melakukan liputan investigasi tentang media-media siluman dan akun-akun palsu di media social.

“Murib adalah marga dari pegunungan tengah Papua. Marga ini ada di dua kabupaten: Nduga dan Lanny Jaya. Kami berupaya menanyakan orang-orang yang berasal dari Nduga dan Lanny Jaya tentang seorang doktor bernama Etinus Murib, tetapi tiada satu pun yang kenal,” kata Angela.

Ia juga mengaku sudah bertanya kepada rekan-rekan wartawan di Papua namun tidak ada satu pun wartawan yang pernah mewawancarai atau bertemu orang bernama Dr. Etinus Murib itu.

Sejak dimasukkannya Papua ke wilayah Indonesia pada akhir tahun 60 an, konflik terus terjadi di wilayah yang kaya sumber alam namun penduduknya relatif miskin dibanding propinsi lainnya.

Aparat militer terus disiagakan di wilayah paling timur Indonesia itu untuk meredam serangan kelompok separatis yang ingin memerdekakan diri.

Aktivis hak asasia manusia (HAM) melihat baik militer dan kelompok separatis turut bertanggung jawab atas konflik yang berkepanjangan dan pelanggaran HAM di wilayah itu.