Jokowi: Intensifkan Patroli untuk Atasi Perompakan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta segera dilaksanakannya patroli bersama dalam pengamanan perairan Sulu, Filipina, dan Sabah, Malaysia, untuk mengantisipasi aksi perompakan dan penculikan anak buah kapal (ABK) oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf (ASG).

“Harus lebih diintensifkan patroli tiga negara guna mengatasi permasalahan perompakan di Sulu,” tegasnya menjawab BeritaBenar di tengah-tengah kunjungannya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 5 Desember 2016.

Dalam beberapa bulan terakhir memang kerap terjadi perompakan dan penculikan ABK oleh militan ASG di perairan Sulu dan Sabah.

Terakhir, dua ABK Indonesia, Saparuddin Bin Koni (43) dan Sawal Bin Maryam (36), yang bekerja di kapal berbendera Malaysia diculik saat mencari ikan di Sabah, 19 November 2016.

Saat ini, enam warga Indonesia masih disandera ASG. Selain Saparuddin dan Sawal, dua sandera pelaut Indonesia adalah mereka yang diculik di perairan Sabah 5 November silam.

Sedangkan, dua lagi ialah ABK tugboat Charles 001 yang diculik bersama tujuh rekannya di perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan, 20 Juni 2016. Lima ABK lainnya telah dilepas Agustus dan September lalu.

Menurut Jokowi, kesepakatan patroli bersama telah disetujui lewat pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Negara dari Indonesia, Malaysia dan Filipina.

“Kita sudah menjalin kerjasama patroli tiga negara, namun kembali terjadi penculikan WNI,” katanya.

Jokowi mengaku prihatin mengingat korban penculikan berprofesi sebagai nelayan dan pegawai perusahaan kapal pertambangan batu bara.

Dia memastikan pemerintah akan berupaya sekuat tenaga memulangkan enam sandera yang masih ditahan ASG.

Meskipun Pemerintah Indonesia berulang kali membantah ada uang tebusan dibayarkan kepada penculik, tetapi laporan keamanan Filipina menyebutkan bahwa dalam semester pertama tahun 2016, ASG memperoleh Rp95 miliar dari aksi penyanderaan.

Belum dilakukan

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Wuryanto, mengaku patroli bersama tiga negara belum dilaksanakan. Yang dilakukan selama ini ada patroli di wilayah perairan masing-masing.

"Belum tuh, saya belum menerima instruksi. Sekarang kita melakukan patroli di wilayah masing-masing. Kalau pas patroli ada siapapun yang melihat tindak kejahatan di wilayah lain bisa menangani walaupun di negara lain bisa menangani. Masih baru sebatas itu," ujarnya kepada BeritaBenar.

"Untuk patroli bersama belum pernah ada selama ini. Belum pernah dimulai sama sekali karena belum ada perintah dari Kemhan (Kementerian Pertahanan). Yang sudah dilaksanakan adalah TNI AL patroli harian," tambah Wuryanto.

Panglima Kodam Mulawarman, Mayjen Jhony L Tobing, menegaskan siap menjaga wilayahnya dari perompak bersenjata asing. Dia menunggu perintah operasi karena itu keputusan Panglima TNI.

“Kami di lapangan siap saja melaksanakan perintah pimpinan,” tegasnya saat dihubungi BeritaBenar.

Jhony menyebutkan patroli bersama perairan laut Sulu dilaksanakan Pangkalan Utama TNI AL di Tarakan. Kodam Mulawarman hanya menyiapkan personil TNI AD dalam patroli tersebut.

“Pasukan saya patroli di darat, sedangkan patroli laut menjadi kewenangan TNI AL. Kami siapkan pasukan sewaktu-waktu digerakkan saja,” tuturnya.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyatakan dalam pertemuan di Manila, Filipina, 23 November lalu, dibicarakan teknis dan beberapa isu menyangkut rule of engagement dalam konteks bagaimana menghadapi apabila terjadi insiden di tengah laut.

“Menyusun TOR dalam konteks joint working group trilateral engagement. Itu intinya membahas kerjasama joint patrol bagaimana dikembangkan isu yang ada,” katanya.

Sedang hamil tua

Polres Nunukan di Kalimantan Utara mengatakan, Ramlah - istri Sawal, sedang dalam kondisi hamil tua saat suaminya diculik di perairan Malaysia.

“Kami mengantarkan rombongan Kementerian Luar Negeri menemui istri korban pada 3 Desember lalu,” kata Kasubag Humas Polres Nunukan, Iptu M Karyadi.

Konsul RI di Tawau, Krisna Djaelanni prihatin atas penculikan suami korban di perairan Malaysia.

Pejabat Kementerian Luar Negeri mempertanyakan tanggung jawab perusahaan kapal dalam menafkahi keluarga korban sandera.

“Mereka tanya, apakah perusahaan memberikan nafkah pada istri korban dan ternyata tidak ada bantuan dari perusahaan,” kata Karyadi yang turut mendampingi pertemuan di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia.

Konsul RI di Tawau berjanji akan menyampaikan tuntutan ke pemerintah Malaysia agar melindungi tenaga kerja WNI di wilayahnya. Mereka juga meminta Malaysia menjamin keamanan perairan dari ancaman perompakan ASG.