PDI Perjuangan pilih Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Rabu (18/10) menetapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud Mahmodin atau lebih dikenal dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk pemilihan umum tahun depan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri mengatakan bahwa mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut punya pengalaman lengkap karena pernah menduduki jabatan legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.

"Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini," ujar Megawati, saat mengumumkan nama Mahfud sebagai calon wakil presiden.

Megawati mengaku telah lama mengenal Mahfud dan memahami cara berpikirnya karena pernah bekerja sama di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), seraya menambahkan bahwa mantan menteri pertahanan era Presiden Abdurrahman Wahid itu adalah sosok intelektual, mumpuni, dan memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang hukum. 

Sebelum menjadi anggota kabinet pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo, Mahfud pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan ragam pengalaman serta pengetahuan itu, Megawati berharap Mahfud dapat menjadi 'wasit' di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasa tidak adil oleh masyarakat.

"Pak Mahfud juga tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi,” kata Megawati.

Seiring deklarasi oleh PDIP ini, Mahfud menjadi menteri kedua pada pemerintahan Jokowi yang telah menyatakan maju dalam pemilihan presiden-wakil presiden 2024, setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diusung koalisi Partai Gerindra. 

Dalam pidato seusai deklarasi, Mahfud mengaku siap bekerja sama dengan Ganjar Pranowo dan berjanji mengupayakan penegakan hukum secara adil.

"Prioritaskan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan konsistensi implementasi sehingga dapat memberi jaminan investasi dan perlindungan bagi masyarakat," kata Mahfud.

Mahfud juga memuji Ganjar yang resmi diusung PDIP sebagai calon presiden pada April lalu sebagai figur yang tepat untuk mewujudkan cita-citanya tersebut.

"Saya tahu Mas Ganjar (Pranowo) adalah pemimpin yang merakyat, berani memperbaiki yang bengkok, berani menerima kritik, berani memperjuangkan nilai politik yang benar," katanya lagi.

Adapun Ganjar yang berpidato setelah Mahfud, mengutarakan hasratnya untuk membuat Indonesia menjadi negara berdaulat secara wilayah, pangan, ekonomi, sosial, dan kedaulatan digital.

Ganjar juga menyinggung perihal krisis iklim yang mengancam kehidupan dunia sehingga bertekad akan mengupayakan pemanfaatan potensi alam di Tanah Air yang dibarengi pelestarian untuk generasi mendatang.

"Ini bukan tentang Ganjar, Mahfud, atau kekuasaan. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia," kata Ganjar.

"Tidak banyak alasan kami dalam menyanggupi amanah yang penuh tantangan ini. Alasannya hanya satu, karena ingin bekerja tulus dan sepenuh hati untuk rakyat. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana diinginkan rakyat."

Setelah deklarasi hari ini, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung koalisi PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Perindo akan mendaftar sebagai peserta pemilihan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (19/10) pukul 11.00 WIB.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 berlangsung pada 19-25 Oktober 2023.

Mahfud sempat dinominasikan untuk mendampingi Jokowi dalam Pemilu 2019, namun namanya gagal diusung pada menit-menit akhir akibat tidak tercapainya kesepakatan di antara partai koalisi kala itu.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menyebut tidak ada penolakan dari partai-partai koalisi dalam pengajuan Mahfud sebagai pendamping Ganjar.

"Sama sekali enggak ada gejolak. Yang ada justru gejolak membawa untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud. Ini keputusan partai-partai politik yang bergabung dengan PDIP," kata Oesman seusai deklarasi.

Sebelum resmi diusung sebagai pendamping Ganjar, Mahfud selalu masuk sebagai salah seorang calon wakil presiden potensial dalam sejumlah survei.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Juli lalu menyatakan Mahfud merupakan calon wakil presiden dengan elektabilitas tertinggi ketiga yakni sebesar 9,9 persen, di bawah Menteri BUMN Erick Thohir (14,3 persen) dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (13,5 persen).

Mahfud juga menempati posisi ketiga dalam tilikan Litbang Kompas pada Juli-Agustus yakni sebesar 33,9 persen, di bawah Ridwan Kamil dan Erick Thohir yang masing-masing mencatat 34,8 persen.

Sementara survei Poltracking Indonesia pada September kemarin mencatat Mahfud di peringkat tujuh dengan 6,6 persen, di bawah sejumlah nama seperti Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan putra Jokowi Gibran Rakabuming.

Dalam survei Litbang Kompas periode Juli-Agustus 2023, Ganjar disebut sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di Jawa, mencapai 69,7 persen, di atas Prabowo (49 persen) dan Anies Baswedan (48 persen).

Merujuk data KPU, jumlah pemilih di Pulau Jawa mencapai 115,4 juta orang atau setara 56,82 persen dari total pemilih nasional.

Ganjar juga disebut unggul di kawasan Bali-Nusa Tenggara dengan elektabilitas 7,9 persen, diikuti Prabowo 6,9 persen, dan Anies 3,5 persen, namun kalah di luar wilayah tersebut seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku-Papua yang mengunggulkan Anies serta di Kalimantan yang dikuasai Prabowo.

Representasi kekuatan politik NU

Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoril Umam menilai Mahfud akan memperkuat mesin politik PDIP mengingat sosoknya merepresentasikan kekuatan politik Nahdliyyin (Nahdlatul Ulama/NU), meski ke-NU-an Mahfud sempat dipertanyakan pada Pemilu 2019.

NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan anggota dan simpatisan disebut mencapai 90 juta orang.

Keberadaan Mahfud juga dinilai dapat menarik suara segmen masyarakat terdidik di perkotaan yang memiliki literasi politik memadai, yang menganggap Mahfud memiliki pengetahuan dan pengalaman soal hukum.

"Mahfud juga berpengalaman dalam pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bekal pengalaman itu bisa menguatkan narasi dan argumen dalam perdebatan, di mana swing voters kalangan menengah terdidik cukup dipengaruhi oleh kualitas argumen para kontestan," kata Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima BenarNews.

Perihal sama disampaikan pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Djati. Dia menilai Mahfud bakal mampu mendongkrak suara pemilih terdidik dan generasi muda karena memiliki image baik sepanjang menjabat Ketua MK dan menteri koordinator politik.

"Memori publik sangat positif, seperti kala dia mengungkap transaksi keuangan mencurigakan," kata Wasisto, merujuk perkara dugaan transaksi senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Arya Fernandes menilai pemilihan Mahfud sebagai respons wacana pasangan Prabowo-Gibran.

Dia merujuk pernyataan Megawati yang beberapa kali menyinggung bahwa seorang pemimpin harus berpengalaman dan punya rekam jejak.

"Saya menilai PDIP ingin memberi pesan tidak langsung kepada Jokowi dan Gibran lewat pemilihan Mahfud. Bahwa pengalaman dan rekam jejak itu penting," kata Arya kepada BenarNews.

Mengenai kemungkinan Prabowo Subianto bakal tetap menggandeng Gibran atau memilih kandidat dari kelompok Islam terutama NU sebagai bakal calon wakil presiden, mengingat Ganjar dan Anies telah memilih wakil dari kelompok tersebut, Arya dan Wasisto enggan berspekulasi.

Keduanya menilai perihal tersebut masih akan menjadi bahan diskusi partai-partai koalisi Prabowo.

"Potensi itu masih akan dibicarakan di level koalisi, meski saya melihat pilihan NU kini juga sudah menyebar. Menurut saya mereka kini akan lebih menghitung efek negatif putusan MK kemarin bagi pasangan ini," pungkas Arya.

Tria Dianti berkontribusi dalam laporan ini.