‘Pertarungan Ulama’ Menjelang Pilpres

Hasil Ijtima Ulama II Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Minggu, 16 September 2018, yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno dinilai tidak banyak berpengaruh mendulang suara pemilih.

Analisi mengatakan keputusan itu tidak mempresentasikan semua ulama, apalagi calon petahana Presiden Joko “Jokowi” Widodo memilih Ma’ruf Amin – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) – untuk mendampinginya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pakar komunikasi politik Universitas Gajah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad, menyebutkan meski ulama telah lama berperan dalam politik, tapi baru kali ini mereka secara terang-terangan mendukung pasangan calon.

“Dampak persepsi publik terhadap dua pasangan calon presiden tidak memiliki tingkat religiusitas yang tinggi,” katanya kepada BeritaBenar, Senin.

“Hadirnya ulama di dua kubu tentu akan berpengaruh (pada pemilih Islam). Namun kita harus melihat ke depan, apakah signifikan atau sebaliknya.”

Tidak berpengaruh

Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari, menilai hasil Ijtima Ulama II belum tentu berpengaruh signifikan untuk mengangkat elektabilitas Prabowo-Sandiaga.

Menurutnya, para ulama yang terlibat dalam forum tersebut adalah semua pendukung Prabowo-Sandiaga, sehingga otomatis tak akan memberikan perubahan dukungan.

“Saya pikir tidak akan ada pengaruhnya. Ijtima Ulama II sebagai pembuktian saja kalau para ulama itu mendukung Prabowo-Sandiaga,” katanya.

“Jokowi dan Ma’ruf sudah punya basis yang kuat dan solid, terlebih para ulamanya. Jadi saya pikir tidak akan berpindah memberikan dukungan.”

Ulama GNPF adalah salah satu motor penggerak aksi protes menuntut dipenjarakannya Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, setelah sebuah pidato mantan Guberbernur Jakarta tersebut dianggap menistakan agama Islam. Ahok saat ini tengah menjalani hukuman dua tahun penjara karena diputuskan bersalah terkait isu tersebut.

Qodari menambahkan, melihat strategi memainkan isu agama efektif mempengaruhi emosi pemilih, bisa jadi mobilisasi ulama di kubu petahana jadi pilihan tak terhindarkan dalam memenangkan Jokowi untuk periode kedua.

“Maka dapat diprediksi akan terjadi pertarungan antara ulama pada Pilpres 2019. Jika ini terjadi, tentu akan sangat merisaukan kehidupan sosial keagamaan,” katanya.

“Jika situasi ini terus berkembang, ulama terbagi menjadi dua kelompok yaitu ‘ulama Jokowi’ dan ‘ulama Prabowo’.”

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, menyatakan pihaknya tak gentar dengan hasil Ijtima Ulama II.

“Kami tentu menghormati keputusan mereka. Namun itu menjadi ancaman, kami pikir tidak yah,” ujarnya, “Jokowi-Ma’ruf juga diperkuat ulama di seluruh tanah air.

Seruan Habib Rizieq

Pada Ijtima Ulama II, peserta diperdengarkan rekaman pidato Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang sedang berada di Mekkah, Arab Saudi.

"Melalui forum Itjima Ulama II ini, kita semua sudah saksikan bersama keputusan untuk menetapkan Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai calon presiden dan wakil presiden yang kita dukung dan menangkan di Pilpres 2019," katanya.

Dalam kesempatan itu, GNPF menyodorkan 17 poin kontrak politik yang ditandatangani Prabowo dan perwakilan peserta Ijtima Ulama II KH Abdul Rosyid Abdullah Syafii dan Yusuf Muhammad Martak.

Prabowo mengaku terharu karena ulama masih tetap mendukungnya meski ia memilih Sandiaga sebagai calon wakil presiden.

Sebelumnya saat Ijtima Ulama GNPF pertama akhir Juli lalu, peserta merekomendasikan agar Prabowo memilih Ustadz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Salim Segaf Aljufri sebagai calon wakil presiden.

"Saya terharu kepada saudara semua yang tetap mendukung saya, walaupun saya tidak bisa memenuhi usulan ijtima ulama yang pertama karena sistem politik kita. Kita harus mendapatkan dukungan 20 persen dalam pemilihan presiden mendatang," sebutnya, menegaskan dipilihnya Sandiaga merupakan kesepakatan bersama.

Tidak gunakan SARA

Sementara itu, Jokowi meminta semua pihak tidak menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam Pilpres 2019, tapi mengedepankan adu gagasan dan program.

“Cara ini lebih efektif untuk menunjukkan cara berpolitik yang dewasa,” sebutnya seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV Projo, Minggu.

"Saya kira kontestasi ini harus diisi dengan adu program, adu ide, adu gagasan. Saya kira itu akan mendewasakan dan mematangkan cara-cara berpolitik di masyarakat."

Jokowi juga menekankan agar selalu menebarkan semangat optimisme kepada relawan yang mendukungnya.

"Dari dulu kan selalu menyampaikan optimisme, menyampaikan program apa yang kita kerjakan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyatakan dari pengalaman sebelumnya, kampanye hitam selalu terjadi menjelang kontestasi politik karena tidak sedikit politikus menggunakan isu SARA untuk menggaet dukungan rakyat.

Cara-cara seperti itu, menurutnya, sama saja dengan menjerumuskan bangsa dan rakyat sendiri ke dalam perpecahan dan kehancuran.

“Jangan praktikkan politik kotor dengan mengeksploitasi isu SARA. Politikus harus punya tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang positif kepada masyarakat,” tegas Jokowi.

Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi kampanye hitam, baik dalam bentuk ujaran kebencian, informasi bohong, dan fitnah.

“Jangan mau dikompor-kompori politisi sehingga sama tetangga tidak saling sapa, antarkampung tidak saling rukun. Orang politik itu pintar-pintar sehingga masyarakat gampang terpengaruh,” pungkas Jokowi.