Polisi Tangkap Terduga Teroris Terkait ISIS di Bekasi

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror telah menangkap seorang pria dalam penyergapan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi, karena diduga terlibat jaringan terorisme terkait kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Sudah diketahui, ini ada hubungannya dengan yang di Suriah," ujarnya kepada para wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jakarta Pusat, seperti dilansir sejumlah media, Rabu sore.

Badrodin tak menyebutkan secara detail identitas terduga teroris. Namun, beberapa media memberitakan bahwa identitas pria yang ditangkap itu adalah Abu Muzab.

Badrodin menjelaskan, pergerakan awal pihak berwajib untuk penangkapan didasari atas dugaan aksi terorisme. Tapi setelah konfirmasi dari Densus 88, dia mengatakan bahwa pengejaran itu juga dilakukan karena pelanggaran hukum lain. Tak dijelaskan apa pelanggaran hukum lain tersebut.

“Yang bersangkutan ditangani Densus dan berada di Polda Metro Jaya. Sebetulnya ada perkara pelanggaran lain yang dilakukan pria itu,” jelas Kapolri seperti dikutip Tempo.co., "soal penanganan di lapangan dan teknisnya, saya belum tahu.”

Abu Muzab sempat diduga tergabung jaringan teroris yang ditangkap di Tasikmalaya dan Sukoharjo, 18 dan 19 Desember lalu.  “Ini hasil pengembangan dari Tasikmalaya dan Solo,” jelas seorang perwira polisi yang mengetahui penangkapan itu.

Dalam operasi yang dilancarkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akhir pekan lalu, pasukan Densus 88 menangkap sembilan orang terduga teroris. Menurut polisi, mereka sedang mempersiapkan aksi teror pada akhir tahun ini.

Kapolri menyatakan target utama kelompok ini adalah tempat tertentu, orang tertentu, dan aliran yang dianggap berseberangan dengan mereka. Tempat tertentu yang dimaksud adalah kantor polisi dan tempat ibadah.

Sementara orang tertentu yang dimaksud adalah pejabat Polri, pejabat Densus 88 Antiteror, pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan pejabat pemerintahan.

Pengamanan Natal dan Tahun Baru

Badrodin menambahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, Polri telah menyiapkan berbagai upaya pengamanan. Pasukan TNI dan Polri juga disiapkan untuk bergerak jika diperlukan. TNI dan Polri menggelar apel siaga Rabu pagi, untuk meningkatkan antisipasi dan koordinasi personel.

"Kami lakukan prediksi terhadap ancaman. Di tempat-tempat mana yang harus diantisipasi, semua sudah kami identifikasi. Beberapa kerawanan ancaman sudah kami tindak lanjuti, sebagian kami lakukan penangkapan," katanya.

Dia menyebutkan polisi juga semakin meningkatkan keamanan perayaan Natal dan Tahun Baru karena sebagian teroris tahun 2000 sudah bebas setelah mereka selesai menjalani masa hukuman.

"Sebagian pelakunya (teroris tahun 2000) sudah keluar. Karena itu, kita ingatkan seluruh jajaran untuk bisa mengantisipasi," ujarnya.

"Tingkatkan kepekaan dan kewaspadan serta kesiapsiagaan dalam mengantisipasi aksi teror yang memanfaatkan momentum Natal dan Tahun Baru, terutama titik rawan potensi jadi target teror," tambah Badrodin.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mendukung penuh Operasi Lilin 2015 yang digelar Polri. Untuk pencegahan aksi terorisme, TNI mengaktifkan fungsi intelijennya. "Intelijen TNI dengan Polri, BIN bekerja sama. Saya memberikan informasi tapi disini leadernya Polri," ujar Gatot.

Dalam Operasi Lilin selama 10 hari pada 24 Desember 2015 - 2 Januari 2016, 150.000 lebih personel gabungan disiagakan. Operasi ini untuk menjamin situasi keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru tetap kondusif.

"Dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, kita kerahkan 150.000 lebih personel Polri, TNI dan instansi terkait lainnya," kata Badrodin.

9 kelompok radikal

Dalam keterangannya kepada wartawan usai gelar apel pasukan di Mapolda Metro Jaya, Kapolri mengungkapkan ada sembilan kelompok radikal besar di Indonesia. Polisi mewaspadai kemungkinan kelompok radikal itu berhubungan dengan ISIS. Tetapi, Badrodin tidak menyebutkan nama-nama kelompok tersebut.

"Bisa saja mengatakan satu sama lain tidak saling berhubungan, tetapi sekarang ini zamannya sudah modern, sudah bisa koneksi satu sama lain," tuturnya seperti dikutip kompas.com.

Dia menambahkan polisi tak begitu saja percaya kalau kelompok radikal tersebut tak terkoneksi dengan ISIS meskipun terpisah jarak. Minimal, katanya, individu dalam kelompok tersebut saling berkomunikasi. Ia yakin kelompok radikal di Indonesia berhubungan dengan ISIS karena memiliki ideologi serupa.

"Enggak mungkin kelompok itu mengatakan tidak ada hubungannya dengan ISIS, tetapi secara perorangan mereka bisa komunikasi satu sama lain," tambahnya.

“Pemain baru dari ISIS”

Peneliti terorisme dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prof Akh Muzakki menyatakan bahwa para terduga teroris yang ditangkap pasukan Densus 88 akhir pekan lalu terkait kelompok ISIS.

"Jaringan yang digerebek Densus 88 pada 19-20 Desember 2015 itu pemain baru dari ISIS," katanya seperti dilansir kantor berita Antara, Selasa 22 Desember.

Menurutnya, kelompok ISIS di Indonesia merupakan metamorfosis dari jaringan Al Qaeda yang "hilang" setelah tewasnya Osama bin Laden.

"Bedanya, pengikut Al Qaeda dari kelompok miskin, sedangkan pengikut ISIS dari kelompok yang relatif mapan, seperti dokter, pimpinan operator seluler, pilot, dan kalangan profesional lain, tetapi pengikut keduanya sama-sama minim dalam aspek keagamaan," ujarnya.

Muzakki menambahkan bahwa kelompok ISIS di Indonesia terbelah antara pengikut Abubakar Ba’asyir dan pengikut Ikhwan yang keduanya bermusuhan.

"Yang menarik, pengikut ISIS itu bisa melakukan baiat secara daring (online)," katanya.

Pengikut Al Qaeda dan ISIS sama-sama suka mencari perhatian dan menganggap kelompok di luar mereka sebagai bukan Islam dan wajib diperangi.

"Karena itu, mereka akan memanfaatkan momentum seperti hari raya dan pergantian tahun," katanya.

Untuk memerangi ISIS, Muzakki menilai tidak bisa dengan hukum positif semata karena mereka yang berjihad rela mengorbankan apapun, baik harta maupun jiwanya.

"Teroris itu sama halnya dengan korupsi, yakni kejahatan luar biasa sehingga perlu penanganan super ekstra karena ideologi tidak bisa mati dengan hukum," katanya.

Untuk itu, pemerintah harus melibatkan aparat dan organisasi keagamaan serta organisasi sosial, termasuk kalangan kampus, untuk melakukan deradikalisasi bagi kelompok ekstrimis melalui pembagian tugas yang terencana.

Menurutnya, penegakan hukum mungkin dapat menjadi cara antisipasi dalam jangka pendek. Tapi cara sosial dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil akan dapat menjadi cara antisipasi untuk angka panjang, termasuk kurikulum pendidikan anti-radikalisme.