Jokowi: Lokasi Ibu Kota Baru Belum Diputuskan

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyebutkan kendati pemerintah masih terus mengkaji daerah yang layak untuk menjadi ibu kota baru, tapi tiga wilayah menjadi pertimbangan.

"Bisa di Sumatra, tapi kok nanti yang timur, jauh. Di Sulawesi agak tengah, tapi di barat juga kurang. Di Kalimantan, kok di tengah-tengah," katanya ketika ditanya wilayah mana yang bakal dipilih sebagai ibu kota baru, setelah meninjau pabrik di Tangerang, Banten, Selasa, 30 April 2010.

"Ada tiga kandidat, tapi memang belum diputuskan. Kita harus cek secara detail meski ini tiga tahun kita bekerja ke sana bagaimana mengenai daya dukung lingkungan, air, kebencanaan banjir, gempa bumi seperti apa."

Jokowi menambahkan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta akan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tokoh-tokoh lain.

"Kita konsultasi ke DPR, tokoh formal, politik, tokoh masyarakat, karena ini menyangkut sebuah visi ke depan dalam membangun ibu kota pemerintahan yang representatif," katanya.

"Nanti semua, baik kajian hukum, kajian sosial, politik, semuanya kalau udah matang nanti diputuskan, tapi ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR."

Sehari sebelumnya, Jokowi memimpin rapat terbatas pembahasan tentang ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Dalam rapat diputuskan, Presiden memilih memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Barang kali ini salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," jelas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.

Keputusan itu diambil agar Indonesia tak Jawa sentris dan nanti pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah, tambahnya.

“Untuk memutuskan lokasi masih dibutuhkan pembahasan yang panjang. Dan tentunya dilanjutkan dengan rapat yang akan bicara lebih teknis, design dan master plan dari kota itu sendiri," katanya.

Bambang juga menyebutkan biaya pemindahan ibu kota diperkirakan mencapai Rp466 triliun apabila lahannya seluas 40.000 hektar.

Tetapi, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, menyebut munculnya ide pemindahan ibu kota selalu terjadi saat Jakarta terkena masalah, terutama banjir.

"Menilik ke belakang saat zamannya Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sempat muncul juga gagasan ini. Namun setelah banjir mereda, surut, isu itu hilang. Kalau dilihat pola dari dulu, tidak ada keseriusan pemerintah dengan rencana ini," ujarnya kepada BeritaBenar.

Sebelumnya, Juli 2017, ide pemindahan ibu kota juga sempat muncul, tetapi kemudian pembicaraannya tenggelam.

Bahkan kala itu, Bambang sempat menyebutkan kajian pemindahan, termasuk biayanya, bakal rampung dalam tahun 2017.

Menurut Nirwono, jika alasannya banjir dan kemacetan yang kerap terjadi Jakarta, maka kurang tepat, karena masalah tersebut sampai kapan pun tak akan selesai jika tidak ada penanganan serius.

"Jangan seolah-olah pemindahan ibu kota, Jakarta juga akan bebas banjir," tukasnya.

Menurutnya, jika pemerintah serius, harus segera dibuat rencana induk (master plan) untuk membentuk kota baru, termasuk lokasi dan biaya pembangunan.

Rencana induk itu, tambahnya, juga dibutuhkan meskipun terjadi pergantian pucuk kepemimpinan pemerintahan.

Pemindahan ibukota juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, terutama dengan keterbatasan anggaran negara, katanya.

"Masak bangun pakai uang pinjaman? Ini bangun ibukota, lho. Jika pake uang pinjaman, menurut saya mendingan tidak usah dibangun," tegasnya.

Nirowono mengusulkan anggaran triliunan rupiah yang dialokasikan untuk membangun ibu kota baru lebih baik dipakai untuk mengembangkan kota-kota lain di Indonesia.

Kalimantan

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, menyatakan lokasi ibu kota baru tepat dipilih di tengah garis sumbu, yaitu Kalimantan.

“Dengan mendirikan kota di tepat garis sumbu imajiner, itu memberi dorongan positif bagi kehidupan penduduknya serta menjaga ketentaraman dan perdamaian,” ujarnya kepada BeritaBenar.

Palangkaraya yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah dulu pernah dipilih Soekarno, katanya, cukup ideal dengan luas kotanya lebih besar dari Jakarta dan juga tertuang dalam master plan yang telah disusun Soekarno.

“Kalimantan dipilih karena pertimbangan geografis, keamanan dan minimnya risiko bencana,” katanya.

Saat ini, tambahnya, yang diperlukan adalah komitmen pemerintah dalam mewujudkan wacana tersebut.

“Jakarta sudah over capacity dalam segala hal. Sudah banyak kajian tentang ini, tetapi semua balik ke pemerintah apakah berkomitmen atau berwacana lagi,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari pakar geologi LIPI, Danny Hilman Natawidjaja, yang menilai pemilihan Kalimantan secara geologis sudah tepat.

“Dari aspek bencana gempa, tsunami dan gunung api, jelas wilayah Kalimantan, kecuali sisi timur, dan sisi timur Sumatera adalah aman karena jauh dari batas lempeng dan tak ada jalur sesar aktif yang besar,” ujar Danny saat dihubungi.

“Dari aspek bencana gempa dan tsunami, Jakarta tidak aman. Apabila terjadi bencana besar, negara bisa lumpuh total.”

Suatu keniscayaan

Wakil Ketua DPR, Utut Adianto menilai pemindahan ibu kota adalah suatu keniscayaan.

"Di Jakarta ini, we cannot move. Sudah dibikin MRT, bentar lagi LRT, tol, JORR, memang volume kendaraan dan manusia sudah banyak. Studi juga sudah banyak, manusia jadi pemarah, minyak yang terbakar luar biasa. Itu sudah kasat mata," ujarnya.

"Sekarang tinggal kesepakatan dan mindset, mau nggak ibu kota dipindah? Mengubah kebiasaan itu pekerjaan sulit.”

Utut mengaku telah mempelajari perpindahan ibu kota dalam kunjungannya ke tiga negara; Kazakhstan, Myanmar, dan Brasil, yang hasilnya, menurut dia, bersifat positif.

"Kalau Myanmar, butuh tiga tahun. Kalau Kazakhstan, setelah presiden ngomong, serta merta dalam beberapa bulan mereka pergi," ujarnya.

Utut mengatakan pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatu terkait pemindahan ibu kota, terutama penciptaan lapangan kerja di ibu kota baru.

Untuk Jakarta, Utut yakin akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi setelah tak lagi sebagai ibu kota negara.