Riset menunjukkan kemungkinan Papua menghadapi kekejaman massal

Diperbarui pada Sabtu, 23 Juli 2022, 09:00 WIB

Museum Peringatan Holocaust AS menyatakan dalam sebuah laporan baru bahwa pembunuhan besar-besaran terhadap warga sipil bisa terjadi di Papua dalam 12 hingga 18 bulan ke depan jika kondisi saat ini meningkat ke skenario terburuk.

Laporan berjudul “Don’t Abandon Us”: Preventing Mass Atrocities in Papua, Indonesia (“Jangan Tinggalkan Kami”: Mencegah Kekejaman Massal di Papua, Indonesia) dibuat berdasarkan penelitian lapangan di Papua dari Maret hingga Agustus 2021.

Laporan yang ditulis oleh Made Supriatma, peneliti di Simon-Skjodt Center Early Warning ini menyebutkan bahwa meskipun kekerasan skala besar terhadap warga sipil tidak terjadi saat ini di wilayah Papua, tanda-tanda peringatan dini sudah terlihat dan perlu mendapat perhatian.

“Indonesia berada di posisi yang tinggi, yaitu posisi 27, dalam daftar negara-negara yang berpotensi melakukan kekejaman masal. Laporan ini harusnya dianggap sebagai peringatan dini,” kata Made kepada BenarNews.

Menurut Made, ada beberapa faktor stuktural yang memengaruhi kondisi tersebut, termasuk sejarah panjang kekejaman massal, tidak dilibatkannya penduduk asli Papua dalam pengambilan keputusan politik dan konflik akibat eksploitasi sumber daya alam Papua.

Faktor lain adalah pasukan keamanan Indonesia di wilayah tersebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan konflik antara penduduk asli dan pendatang atas masalah ekonomi, politik, agama dan ideologi.

“Semua faktor-faktor struktural itu bisa diidentifikasi di Tanah Papua. Selain itu ada faktor pemicu lainnya seperti perubahan sosial-politik besar yang menggeser keseimbangan kekuasaan, mengubah struktur insentif, dan semakin memecah kelompok,” kata Made.

Faktor pemicu ini menurutnya sudah terlihat sangat jelas dalam tiga tahun terakhir, termasuk kerusuhan, mobilisasi komunal, meningkatnya perpecahan di antara orang asli Papua dan peningkatan konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) – sayap bersenjata dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), dengan aparat keamanan Indonesia, menurut laporan itu.

Rasisme sebagai akar

Made mengatakan sejumlah penduduk asli Papua yang ditemui untuk menulis laporan ini mengatakan bahwa rasisme adalah akar dari risiko yang mereka hadapi sebagai sebuah komunitas.

Diskriminasi yang dirasakan selama ini memicu mentalitas “kita-lawan-mereka” antara penduduk asli Papua dan Indonesia. Selain itu janji-janji pemerintah yang tidak terpenuhi memperkuat perlawanan masyarakat asli terhadap pemerintahan Indonesia.

Cahyo Pamungkas, profesor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengakui bahwa riset yang dia lakukan mengonfirmasi kekhawatiran orang asli Papua, termasuk dalam pembanguan jalan trans-Papua. 

“Jalan itu akan dimanfaatkan secara ekonomi oleh non-Papua sehingga secara ekonomi OAP tidak bisa menggunakannya karena belum siap terlibat dalam sistem ekonomi yang ingin dibangun oleh pemerintah,” ujar Cahyo, menggunakan singkatan OAP untuk merujuk pada orang asli Papua.

Warga Papua juga khawatir jalan trans-Papua ini akan mempercepat aktivitas logging di Papua yang berarti akan semakin banyak pos-pos keamanan TNI maupun Polri sepanjang jalan dan menghancurkan sumber-sumber kehidupan mereka.

Distribusi barang-barang konsumsi juga akan semakin banyak dengan keberadaan jalan Trans Papua yang akan memicu perubahan pola konsumsi penduduk asli di pegunungan Papua, ujarnya.

“Masyarakat asli Papua khawatir situasi ini akan semakin membuat mereka terdiskriminasi, termarginalisasi hingga akhirnya terjadi depopulasi OAP,” kata Cahyo.

Veronika Kusumaryati, antropolog Georgetown University di Washington DC mengatakan meningkatnya migrasi dari luar Papua dengan pengiriman aparat keamanan secara terus-menerus menurutnya ada dua hal yang saling terkait.

Para migran tak hanya datang karena daya tarik ekonomi dari proyek pembangunan di Papua dan kekayaan sumberdaya alamnya, namun juga kepentingan politik dan ideologi negara, termasuk agama, ujarnya.

Kedatangan para migran ini menurut dia akan meningkatkan kompetisi yang suatu saat akan berubah menjadi konflik hingga berkembang menjadi atrocities atau kekerasan massal.

“Kekuatan negara dengan aparat keamanannya dan kekuatan migran dengan kepentingan ekonomi, politik dan ideologinya ini menunjukkan kemungkinan yang sangat besar terjadinya atrocities di Papua pada masa yang akan datang. Ini sudah mulai terlihat di Intan Jaya,” kata Veronika, merujuk pada salah satu kabupaten di Papua yang rawan konflik.

Kelemahan metodologi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Theofransus Litaay mengatakan riset dari Museum Peringatan Holocaust Amerika Serikat mempunyai kelemahan metodologis.

"Tidak benar. Identifikasi research questionsnya salah. Penulisnya menerapkan memori Timor Timur dalam risetnya. Terbukti tidak sesuai dengan fakta," ujarnya.

Peneliti senior Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Gabriel Lele, mengatakan laporan itu mempunyai basis data yang terbatas karena hanya dilakukan pada Maret-Agustus 2021.

Menurutnya, jika bisa mengumpulkan data dengan jangka waktu lebih panjang, maka kesimpulannya bisa berbeda.

"Benar ada eskalasi kekerasan, namun pelaku utamanya adalah KKB atau OPM. Sementara korban adalah masyarakat sipil, bahkan TNI, Polri," ujar Gabriel pada BenarNews. KKB atau kelompok kriminal bersenjata, adalah sebutan aparat keamanan untuk kelompok separatis.

Orang asli Papua juga menjadi korban karena harus mengungsi, menghindari wilayah konflik, ujarnya.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia mengatakan laporan itu perlu dibaca oleh para pengambil kebijakan dan juga khalayak luas yang ingin memahami perkembangan keadaan sosial politik di Papua.

Menurut dia tanda-tanda ke arah kekerasan skala besar dapat dilihat dari perkembangan terakhir di mana terjadi peningkatan eskalasi konflik, kekerasan dan pelanggaran HAM

"Kekerasan yang berhubungan pemberontakan, benturan bersenjata TNI atau Polri dengan TPNOPM (pasukan bersenjata kelompok separatis), kekerasan kedua kekuatan bersenjata tersebut terhadap warga sipil dan sasaran objek sipil juga terjadi," ujar dia.

Willy Aditya, salah seorang anggota DPR mengatakan sangat menghargai publikasi riset tersebut.

Menurutnya pemerintah sudah banyak melakukan perubahan untuk mengatasi masalah Papua, termasuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan.

“Di Papua itu ada banyak elemen konfliknya. Maka tidak bisa sendiri-sendiri dan merasa paling benar dan tepat pendekatannya,” tegasnya.

Menurutnya masalah Papua saat ini membutuhkan kerjasama dan keterbukaan untuk menerima pendekatan yang beragam.

“Riset yang dilakukan enam bulan pada 2021 itu belum cukup baik menampilkan usaha-usaha nyata yang telah dilakukan pemerintah,” paparnya, “perlu riset-riset dampak kebijakan pemerintah bagi masyarakat Papua, bukan hanya soal konflik tak berkesudahan.”

Dalam versi yang diperbarui ini, keterangan foto yang sebelumnya tidak tepat telah dikoreksi.