Asia Tenggara: Sepinya Kecaman Terhadap Kudeta Myanmar

Tanggapan dari negara-negara tetangga Myanmar terhadap kudeta militer yang terjadi negara itu pada hari Senin terlihat adem ayem, dengan tidak ada negara yang terang-terangan mengutuk perebutan kekuasaan militer, di tengah kemunduran demokrasi yang secara umum terjadi di wilayah Asia Tenggara.

Thailand, yang berbatasan dengan Myanmar dan juga memiliki sejarah kudeta militer untuk menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis, tidak banyak bicara dalam tanggapannya.

“Itu adalah urusan dalam negeri mereka sendiri,” ujar Deputi Perdana Menteri Prawit Wongsuwan kepada wartawan di Bangkok.

Prawit adalah satu satu pejabat yang memiliki peran pimpinan dalam pemerintahan Thailand sejak kudeta tahun 2014 yang menggulingkan pemerintahan terpilih Yingluck Shinawatra. Jenderal Prayuth Chan-o-cha menjadi perdana menteri setelah kudeta dan mempertahankan jabatannya dalam pemilihan umum 2019 yang dianggap curang oleh sebagian besar kalangan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah Thailand menindak protes pro-demokrasi yang dipimpin anak-anak muda, serta menuduh puluhan aktivis dengan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang pencemaran nama baik kerajaan.

Di Filipina, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte mengeluarkan tanggapan serupa terhadap kudeta di Myanmar.

“Ini adalah masalah dalam negeri,” ujar Harry Roque said, dan lebih memilih untuk membicarakan tentang lebih dari 1,200 ekspatriat Filipina yang ada di Myanmar.

“Perhatian utama kami adalah keselamatan warga Filipina....kami akan menawarkan repatriasi dan perlindungan sementara di kedutaan,” ujar Roque kepada wartawan.

Pimpinan kelompok oposisi di Filipina mengatakan bahwa Duterte telah meningkatkan kekuatan militer dan polisi sejak menjabat pada 2016. Menurut data polisi, hampir 8.000 tersangka pecandu dan pengedar narkoba terbunuh pada tahun 2020 dalam pemberantasan yang menurut Duterte adalah perang melawan narkoba. Aktivis hak asasi manusia mengatakan kemungkinan ada ribuan lebih korban yang tewas.

Filipina dan Thailand adalah negara-negara pendiri dari 10 negara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang mana Myanmar adalah anggota. Salah satu prinsip utama ASEAN adalah kebijakan non-intervensi dalam urusan domestik negara-negara anggota.

Brunei, yang merupakan ketua ASEAN tahun ini, dalam pernyataannya atas nama ASEAN, menyebutkan bahwa Piagam ASEAN menyerukan untuk “mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum dan tata kepemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan fundamental.  

Ditangkapnya pemimpin Myanmar

Radio Free Asia (RFA) melaporkan bahwa militer Myanmar menangkap Aung San Suu Kyi dan beberapa pimpinan lainnya, lalu mendeklarasikan situasi gawat darurat selama satu tahun untuk menindak dugaan kecurangan pada pemilu yang diadakan November lalu.

Partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan 396 kursi di parlemen, sementara partai yang terafiliasi dengan militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan mendapat 33 kursi.

RFA juga melaporkan bahwa jaringan internet dan telekomunikasi di ibu kota Naypyidaw terputus.

“Untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan termasuk memeriksa ulang daftar pemilih ... semua kekuasaan legislatif, administratif dan yudikatif telah dialihkan kepada panglima militer," ujar Presiden Sementara Myint Swe dalam pernyataannya.

Jenderal senior Min Aung Hlaing akan bertanggung jawab atas negara itu, kantor berita Associated Press melaporkan dengan mengutip laporan TV militer Myanmar.

Panglima militer Myanmar yang sudah menjabat sejak 2011 itu dikenakan sanksi AS atas perannya dalam tindakan kekerasan pada tahun 2017 terhadap kelompok etnis Rohingya yang menyebabkan ratusan ribu orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Malaysia dan Indonesia juga menyatakan keprihatinan tentang aksi militer tersebut.

“Malaysia menyerukan kepada militer Myanmar dan semua pihak terkait untuk memberikan prioritas tertinggi pada pemeliharaan perdamaian dan keamanan di Myanmar, menegakkan aturan hukum, dan menyelesaikan setiap ketidaksesuaian hasil pemilu melalui mekanisme hukum yang mapan dan dialog dengan cara damai,” ujar Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya.

“Malaysia menegaskan kembali dukungan kuat untuk transisi demokrasi, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi inklusif di Myanmar.”

Malaysia saat ini dipimpin oleh pemerintahan yang tidak terpilih, setelah pemerintahan sebelumnya jatuh pada Februari 2020, dan sedang berada dalam kondisi darurat nasional yang pertama dalam lebih dari lima dekade untuk mengatasi meningkatnya infeksi virus korona.

Setelah raja Malaysia mengumumkan keadaan darurat  bulan lalu, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meyakinkan negaranya bahwa langkah tersebut bukanlah bagian dari kudeta, tetapi mengatakan parlemen dan majelis negara-negara bagian akan ditangguhkan hingga 1 Agustus.

Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri mengatakan "sangat prihatin" atas perkembangan situasi politik terbaru di Myanmar, dan menyerukan agar perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.

“Indonesia mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.”

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, namun laporan Brookings Institute pada akhir Januari lalu mengatakan bahwa “ada konsensus akademis bahwa demokrasi di Indonesia tidak saja mandek tapi juga mengalami kemunduran.”

Laporan itu menyebutkan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah memimpin suatu periode dimana ada peningkatan keterlibatan militer dalam kehidupan publik, dengan adanya tokoh-tokoh militer yang terkait pada masa pemerintaha diktator Presiden Suharto sekarang kembali ke politik.

Reaksi Rohingya dan advokat HAM

Pemerintah Bangladesh, negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan Myanmar, menyerukan perdamaian dan stabilitas bagi tetangganya, dan menyebutkan bahwa mereka tetap fokus pada repatriasi pengungsi Rohingya.

“Saya yakin bahwa kami akan dapat mencapai tujuan kami,” ujar Menteri Luar Negeri A.K. Abdul Momen.

Sekitar 1 juta minoritas Muslim, termasuk 740.000 yang melarikan diri setelah terjadinya penindasan di negara bagian Rakhine pada Agustus 2017, telah menetap di kamp-kamp di dan sekitar Cox's Bazar setelah dipaksa keluar dari Myanmar. Kedua negara menandatangani perjanjian repatriasi pada akhir 2017, tetapi upaya tersebut gagal.

Syed Ullah, ketua Masyarakat Rohingya Arakan untuk Perdamaian dan Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi Rohingya yang berbasis di kamp, mengatakan kudeta militer mungkin baik untuk Rohingya.

“Aung San Suu Kyi mendukung genosida Rohingya pada 2017 karena keserakahan akan kekuasaan. Hari ini dia telah menjadi tawanan dari kekuatan itu,” ujarnya kepada BenarNews.

"Militer membutuhkan dukungan internasional, jadi secara politik, militer dapat fokus pada masalah Rohingya."

Tapi pemimpin kamp pengungsi Leda di Teknaf, Mostafa Kamal, pesimis akan hal itu.

“Jika situasi di Myanmar sedang bergolak, masalah pemulangan Rohingya tidak akan dibahas,” katanya kepada BeritaBenar.

Suu Kyi, ikon gerakan pro-demokrasi Myanmar, banyak dikritik setelah dia memimpin upaya pembelaan hukum Myanmar pada 2019, saat Gambia menggugat Myanmar atas tuduhan bahwa pihak militernya telah melakukan tindakan genosida selama serangan terhadap pemberontak Rohingya di negara bagian Rakhine pada tahun 2017.

Di Washington, Presiden AS Joe Biden memimpin negara-negara Barat dalam mengutuk kudeta tersebut.

“Perebutan kekuasaan militer di Burma, penahanan Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya, dan deklarasi keadaan darurat nasional adalah serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum,” katanya, menggunakan nama lamanya Myanmar.

“Dalam situasi demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha menghapus hasil pemilu yang kredibel. Selama hampir satu dekade, rakyat Burma terus bekerja untuk menyelenggarakan pemilu, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati."

Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Cina Wang Wenbin dalam komentarnya terhadap kudeta tersebut mengatakan bahwa Myanmar adalah "tetangga yang ramah."

“Kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan mereka dengan tepat di bawah konstitusi dan kerangka hukum serta menjaga stabilitas politik dan sosial,” katanya.

Hadi Azmi dan Noah Lee d Kuala Lumpur, Nontarat Phaicharoen dan Wilawan Watcharasakwet di Bangkok, Jesmin Papri di Dhaka, Abdur Rahman di Cox’s Bazar, Bangladesh, Dennis Jay Santos di Manila, dan Ronna Nirmala dan Ahmad Syamsudin di Jakarta berkontribusi pada laporan ini.