Tak Hadiri Festival Antikorupsi, DPR Dikecam

Ketidakhadiran pimpinan maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Festival Antikorupsi yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 10 Desember 2015 ditanggapi negatif beragam pihak.

Ketidakhadiran itu dianggap sebagai sinyalemen rendahnya penghargaan DPR terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air, ditengah sorotan masyarakat atas skandal yang melibatkan ketua lembaga itu, Setya Novanto.

"Saya kira itu (ketidakhadiran) salah satu contoh yang paling kasat mata," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Indria Samego, kepada BeritaBenar.

Banyak kalangan menganggap kehadiran DPR di festival itu tetap penting. Sebab, menurut Indria, DPR selama ini dinilai sebagai salah satu lembaga yang anggotanya banyak tersangkut kasus hukum, terutama kasus korupsi. Terlebih lagi saat ini kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Ketua DPR Setya Novanto, agar mendapatkan keuntungan dari perpanjangan kotrak PT Freeport Indonesia di Papua, dan penanganan kasus itu oleh Mahkamah Kehormatan Dewan banyak dikecam oleh masyarakat.

Maka, lanjut Indria, kehadiran DPR di acara tersebut akan dimaknai sebagai dukungan terhadap pencegahan dan penanganan korupsi. "Simbolnya seperti itu," kata Indria lagi.

"Nah, ini, kan enggak hadir. Artinya, kan, acara itu dinilai tak cukup penting bagi DPR. Kalau dirasa penting, seharusnya hadir, kan?"

Sedangkan peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter. "Kalau sudah diundang, tapi ternyata enggak datang, kita bisa melihat posisi DPR dalam pemberantasan korupsi, lah," ujar Lalola.

"Apalagi, mereka sebelumnya cukup ngotot ingin merevisi UU KPK."

Disindir Ketua KPK

Sindiran kepada DPR atas ketidakhadiran di Festival Antikorupsi 2015 bermula dari pernyataan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki.

"Saya tidak beri hormat kepada anggota DPR karena saya tidak melihat ada satupun anggota DPR yang hadir dalam acara ini," kata Ruki, seperti dilansir laman Detik.com. Pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan pengunjung yang datang.

Tak cukup sampai di sana, Ruki juga menyinggung kengototan DPR yang ingin merevisi Undang-undang KPK, yang dikhawatirkan masyarakat bertujuan memperlemah wewenang lembaga antikorupsi itu. "Daripada menghabiskan waktu untuk me-review ulang UU KPK, lebih baik introspeksi terhadap prilaku yang masih koruptif," ujar Ruki lagi.

DPR sampai saat ini memang masih ngotot ingin merevisi beleid tersebut, meski sudah mendapat kecaman dari banyak pihak. Selain itu, DPR juga mengulur waktu pemilihan pimpinan KPK. "Jadi, sudah terbaca arahnya. Bahwa, DPR memang tak suportif soal KPK," kata Lalola, menambahkan.

Mengaku tak diundang

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengaku tak mendapat undangan untuk hadir di festival tersebut. "Saya tidak melihat undangannya," kata Fadli Zon, memberikan alasan.

"Padahal kalau diundang, saya ingin datang."

Sehingga, ujar politikus Partai Gerindra itu, ia memutuskan berangkat ke Semarang, Jawa Tengah, untuk memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Semarang untuk menjadi saksi dalam kasus pencemaran nama baik dirinya yang, ironisnya, melibatkan aktivis antikorupsi Ronny Maryanto.

Kasus ini sendiri bermula dari laporan Fadli Zon, setelah Ronny menyebutnya melakukan politik uang saat pemilihan legislatif pada 2014 lalu. Fadli disebut memberikan uang kepada pengemis saat kampanye.

Mengomentari alasan ketidakhadiran Fadli Zon itu, Lalola Easter berkomentar, "Acara ini terbuka, kok," ujarnya.

Jokowi urung hadir

Acara Festival Antikorupsi 2015 ini sendiri menurut rencana bakal dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun Jokowi urung hadir lantaran sakit dan digantikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut dalam sambutannya meminta sinergi semua pihak untuk memberantas korupsi.

"Untuk mencegah korupsi, butuh partisipasi rakyat untuk terlibat melawan korupsi. Bahu-membahu menegakkan hukum dan bersinergi," kata Luhut, seperti dikutip dari akun Twitter Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain Luhut, hadir juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Badrodin Haiti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, dan beberapa mantan petinggi KPK, seperti Bibit Samad Rianto, Chandra Hamzah, dan Abraham Samad.