Target Penyelesaian Kereta Cepat Mundur ke Pertengahan 2023

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kemungkinan baru akan selesai pertengahan tahun depan, meleset dari rencana tahun ini karena kondisi tanah yang menghambat pembangunan tiga terowongan yang tersisa, kata pejabat perusahaan, Selasa (18/1).

Pemerintah sebelumnya merencanakan kereta cepat yang merupakan proyek utama dari Belt and Road Initiative yang diprakarsai China ini selesai saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara ekonomi besar G20 pada Oktober mendatang. 

Namun, megaproyek senilai Rp114 triliun yang didanai pinjaman dari China itu sekarang ditargetkan baru rampung pada Juni 2023, dengan masa uji coba diupayakan pada akhir tahun ini, demikian kata manajer komunikasi PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). 

“Mengenai operasional, sesuai arahan Presiden, kami proyeksikan bisa diwujudkan pada pertengahan tahun 2023. Tahun ini, proyek ditargetkan bisa menjalani dynamic test dan uji coba pada saat penyelenggaraan KTT G20,” kata Rahadian Ratry, manajer umum komunikasi perusahaan KCIC kepada BenarNews. 

Pada Senin, Presiden Joko “Jokowi” Widodo didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dan pejabat terkait lainnya, meninjau langsung proyek pembangunan Terowong 2 KCJB yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 

Dalam kesempatan itu, Dwiyana menyampaian kepada Jokowi bahwa pada akhir tahun 2022, progres pembangunan KCJB kemungkinannya hanya bisa mencapai 95 persen, dari posisi saat ini yang baru 79,9 persen. 

Mundurnya target tersebut menyebabkan rencana untuk memamerkan proyek sepanjang 142 kilometer itu di hadapan para kepala negara anggota G20 dalam pertemuan pada Oktober 2022, juga turut meleset. 

“Kalau seperti ini, kami usulkan untuk showcase di pertemuan G20 kita lakukan dynamic test dari Tegalluar ke Padalarang menggunakan kereta ukur dengan kecepatan tertentu,” kata Dwiyana. 

Indonesia mengambil giliran sebagai Presiden G20 untuk periode tahun 2022. Pada Oktober mendatang, Indonesia akan menggelar KTT G20 di Bali yang kemungkinan dihadiri para pemimpin dari gabungan negara-negara berkembang dan maju dunia itu. 

Kendala tanah

Rahadian menjelaskan, kendala teknis ditemukan pada areal lahan yang bakal dibangun tiga ruas terowongan di sekitar Desa Bunder, Jatiluhur, Purwakarta. Pada jalur itu, terdapat tanah lunak atau lempung yang menyulitkan untuk ditembus alat pengebor terowongan. 

“Perlu diketahui, area tunnel 2 berada di area formasi clay shale ekstrem sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam pengerjaannya,” kata Rahadian, mengacu pada karakter tanah yang tidak stabil.

Ia mengatakan konsorsium telah menyiapkan empat solusi untuk mengatasi hal tersebut, yakni melakukan penguatan dinding terowongan dengan metode surface grouting, penambahan titik penggalian dari dua menjadi empat arah untuk mempercepat proses pengerukan tanah, dan menambah tenaga kerja. 

“Solusi lainnya adalah perubahan metode kerja. Penggalian juga diubah dari three bench menjadi double side wall untuk menghindari terjadinya longsor yang lebih besar. Perubahan ini membuat pekerjaan yang dilakukan membutuhkan waktu yang lebih lama dan kehati-hatian yang sangat tinggi,” katanya. 

KCJB membentang dari Halim, Jakarta Timur, hingga Kota Bandung di Jawa Barat. Proyek itu terbagi dengan 40 kilometer untuk jalur layang, 80 kilometer jalur menapak di tanah, dan 22 kilometer sisanya jalur bawah tanah. Kontraktor berencana memasang sepuluh ruas terowongan pada jalur bawah tanah tersebut.

“Harapan kita, dengan selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang. Dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita,” kata Jokowi, Senin. 

Saat beroperasi nanti, KCJB diharapkan dapat menyingkat waktu perjalanan Jakarta-Bandung yang saat ini ditempuh pada kisaran dua jam melalui jalur darat menjadi 40 menit. 

Tidak ada penambahan biaya

Rahadian dari KCIC mengatakan tidak ada penambahan biaya dari penyelesaian kendala pembangunan akibat kondisi tanah tersebut. 

“Tantangan geologis ini tidak berdampak pada biaya pengerjaan karena jenis kontrak proyek KCJB adalah EPC (engineering, procurement, and construction), di mana biaya penambahan penguatan sudah diperhitungkan dan menjadi tanggung jawab kontraktor utama,” kata Rahadian. 

Oktober tahun lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan adanya pembengkakan anggaran proyek kereta cepat karena penghitungan studi kelayakan yang tidak akurat terutama pada potensi perubahan kondisi geologis dan geografis, serta kenaikan harga tanah. 

Awalnya, proyek KCJB diperkirakan memakan biaya sekitar U.S.$6,1 miliar atau berkisar Rp87 triliun, dengan alokasi U.S.$4,8 miliar untuk komponen EPC dan U.S.$1,3 miliar untuk non-EPC (di luar perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi). 

Pada revisi pembiayaan akibat pembengkakan tersebut, biaya komponen EPC dalam proyek KCJB meningkat menjadi U.S.$8 miliar dan non-EPC menjadi U.S.$2 miliar. 

Dalam upaya menutupi pembengkakan biaya tersebut, pemerintah pada November memutuskan untuk mengambil sekitar Rp4,3 triliun anggaran negara demi mempercepat penyelesaian megaproyek itu. Keputusan itu diikuti dengan mengeluarkan revisi Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 yang mengatur larangan penggunaan APBN dalam proyek KCJB. 

“Tidak feasible”

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan persoalan kereta cepat tidak hanya akan berhenti pada kendala-kendala konstruksi tetapi akan sampai operasional. 

“APBN sudah masuk untuk bantu konstruksi. Tapi persoalan belum selesai di situ karena nanti operasionalnya juga butuh biaya besar. Tiketnya akan dijual berapa? Apa akan disubsidi lagi? Beban lagi,” kata Agus melalui sambungan telepon. 

“Sejak awal memang proyek ini tidak feasible (layak) tapi tetap diteruskan,” katanya menambahkan. 

Rahadian mengatakan kontraktor menargetkan penyelesaian pembangunan tiga terowongan di area bermasalah itu bisa selesai pada akhir April 2022. 

“Kontraktor menargetkan penyelesaian tunnel 2 dapat terwujud pada akhir April. Ini juga menjadi titik kritis kontrol durasi proyek KCJB secara keseluruhan,” katanya. 

Sebanyak 75 persen dari struktur pembiayaan KCJB dibiayai oleh China Development Bank (CDB) dan sisanya oleh ekuitas konsorsium KCIC yang terdiri dari gabungan tujuh perusahaan konstruksi pelat merah Indonesia dan China. 

Dari porsi ekuitas tersebut, sebanyak 60 persennya merupakan milik konsorsium perusahaan konstruksi Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).