Analis: Pembicaraan Thailand dengan junta militer Myanmar perlihatkan perpecahan di ASEAN

Keputusan Thailand untuk membuka pembicaraan dengan pihak militer Myanmar telah kembali menguji persatuan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara, demikian diungkapkan para analis, yang mempertanyakan mengapa pemerintah Thailand mengambil langkah itu setelah mengalami kekalahan di pemilu bulan lalu.

Anggota-anggota penting ASEAN yang telah mengecam junta Myanmar – Malaysia, Singapura, dan ketua ASEAN saat ini Indonesia – memilih tidak menghadiri pertemuan itu. Bangkok mengatakan pertemuan itu diadakan demi kepentingan Thailand.

Thailand dan Myanmar, bersama lima negara ASEAN lainnya – Brunei, Kamboja, Laos, Vietnam, and Filipina – juga India dan China, menghadiri pertemuan di Pattaya pada hari Senin, kata menteri luar negeri Thailand Don Pramudwinai dalam pernyataan. 

Mereka yang menghadiri pertemuan itu adalah para menteri luar negeri, utusan, dan perwakilan.

Kamboja dan Filipina “menyiratkan ketidaknyamanan” dengan cara tidak mengirimkan pejabat tinggi mereka, menurut Hunter S. Marston, seorang peneliti di bidang Asia di Australian National University.

“[Thailand] secara aktif mengacaukan sentralitas ASEAN dengan memaksakan pilihan-pilihan yang sangat tidak nyaman kepada negara-negara anggota, yang lebih suka tidak melibatkan diri dengan junta,” kata Marston kepada BenarNews mengenai upaya Thailand tersebut.

Pertemuan itu “berisiko mengalihkan perhatian dan sumber daya diplomatik dari kantor utusan khusus di Jakarta,” kata dia.

Pendekatan yang diambil Thailand juga berbeda dengan diplomasi “diam-diam dan lebih inklusif” yang dipilih Indonesia, kata Marston.

“Singapura, Indonesia dan Malaysia telah mengambil posisi jelas yang berseberangan dengan pendekatan Thailand,” kata dia.

Indonesia tahun ini memegang keketuaan bergilir ASEAN dan telah mendirikan kantor utusan khusus untuk Myanmar untuk mengatasi krisis yang melanda negara itu sejak pihak militer menggulingkan pemerintahan sah pada 1 Februari 2021.

Jakarta juga diam-diam telah berbicara baik dengan pemerintahan sipil maupun militer di Myanmar, juga China, India dan Thailand, untuk mencari penyelesaian konflik Myanmar pasca-kudeta, kata menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi pada bulan Mei.

Pada Oktober 2021, ASEAN sepakat mengucilkan perwakilan dari junta Myanmar dalam semua pertemuan mereka, setelah rezim militer mengingkari “konsensus lima butir” bagi perdamaian yang telah disepakati pada pertemuan darurat pemimpin ASEAN pada April 2021.

Perserikatan Bangsa-bangsa dan kelompok hak asasi manusia mengatakan aparat keamanan junta Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil. Kemelut pasca-kudeta juga telah memaksa kira-kira 1,5 juta orang untuk mengungsi.

Namun, Thailand mengatakan pada Selasa bahwa pembicaraan itu digelar untuk melengkapi upaya perdamaian ASEAN serta melindungi perbatasan sepanjang 2.400 kilometer dengan negeri yang hancur akibat konflik itu.

“Teman-teman kita di ASEAN berada sangat jauh dan tidak berbatasan langsung [dengan Myanmar], jadi mereka bersandar pada teori dan tidak melihat masalah sehari-hari,” kata menteri luar negeri Thailand Don Pramudwinai.

Bisnis dan warga Thailand adalah yang utama terdampak oleh kejahatan lintas batas, kata Don.

Para peserta merasakan manfaat dari pertemuan itu dan menginginkan Thailand untuk menyelenggarakannya lagi, kata dia menambahkan.

Ngurah Swajaya, staf khusus menteri luar negeri Indonesia untuk diplomasi kawasan, pada hari Senin menegaskan kembali komitmen Jakarta untuk mengatasi kemelut melalui mekanisme formal ASEAN.

“Jika satu negara mengambil inisiatif, tidak masalah, itu hak mereka,” kata Ngurah dalam sebuah konferensi pers.

“Tetapi kalau kita bicara apakah ini dalam konteks ASEAN, maka ada peraturan, ada konsensus lima butir, ada keputusan konferensi tingkat tinggi, dan itulah yang harus kita berikan perhatian.”

Ini bukan kali pertama Thailand menyelenggarakan dialog informal atau “Track 1.5” dengan junta Myanmar.

Pada Maret, Thailand menggelar pertemuan di antara negara-negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar seperti Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam, juga Bangladesh, China, India dan Jepang untuk membahas masalah perbatasan dan pendekatan terhadap krisis. India menggelar pertemuan serupa sebulan kemudian di New Delhi.

“Ada beberapa anggota ASEAN yang lebih merasa dekat dengan junta Myanmar ketimbang yang lain,” kata Joanne Lin, ko-koordinator ASEAN Studies Centre di ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura.

“Negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan Myanmar akan memiliki kekhawatiran tersendiri menyangkut aliran pengungsi, perdagangan manusia, perdagangan narkotika, sehingga mereka mungkin merasa perlu terlibat [dengan junta Myanmar] untuk mencari jalan keluar yang realistis.”

‘Melestarikan kekuatan’

Sementara itu, beberapa analis dan pengamat mempertanyakan langkah pemerintah Thailand di saat mereka telah kehilangan mandat dari pemilih Thailand pada pemilu 14 Mei.

Beberapa analis mengatakan, pertemuan itu digelar oleh pemelihara pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha untuk menjaga pengaruh dan hubungan erat dengan militer Myanmar, sebelum terbentuknya pemerintahan baru.

Menteri luar negeri Don mengatakan keputusan menyelenggarakan pertemuan sudah diambil jauh-jauh hari dan komisi pemilihan umum baru (pada hari Senin) mengumumkan hasil pemilu bulan lalu. Dia menilai kepentingan Thailand tidak perlu ditunda.

Tetapi Move Forward Party, yang memenangi mayoritas kursi di majelis rendah parlemen, pada Selasa menyiratkan niat mereka untuk memiliki kebijakan luar negeri yang lebih aktif, dan perubahan pendekatan terhadap Myanmar.

Ketua partai Pita Limjaroenrat menegaskan “keteguhan” komitmen pemerintahannya kepada sentralitas ASEAN dalam isu Myanmar.

“Dengan mendahulukan sentralitas ASEAN, mempromosikan keterlibatan inklusif, berfokus pada keamanan manusia, dan memperbaiki pendekatan domestik kami, kami ingin berkontribusi bagi terwujudnya masa depan yang stabil dan sejahtera bagi Thailand dan Myanmar, juga kawasan ini seutuhnya,” kata Pita dalam sebuah pernyataan.

Prayuth, seorang mantan jenderal, menjadi perdana menteri setelah memimpin kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terpilih secara demokratis pada Mei 2014. Dia mempertahankan jabatannya setelah dipilih oleh anggota parlemen setelah pemilu 2019.

Salai Bawi, ilmuwan politik Chiang Mai University, mengatakan sangat jelas strategi pemerintahan Move Forward akan menihilkan semua yang telah didirikan Prayuth.

“Selama sembilan tahun terakhir, militer Thailand telah menjalin hubungan berarti dengan militer Myanmar,” katanya kepada BenarNews.

“Maka itu, melestarikan jaringan kekuatan di antara militer Thailand dan pemerintah Myanmar adalah penting … Saya percaya ini adalah upaya pemerintah [saat ini] untuk menjaga jaringan berpengaruhnya.”

Sekelompok anggota parlemen di Asia Tenggara, sementara itu, menilai langkah pemerintah Thailand menggelar pertemuan dengan junta Myanmar sebagai “penghinaan arogan bagi persatuan ASEAN, hak asasi manusia Myanmar, dan bahkan keinginan rakyat mereka sendiri.”

“Pemerintah Thailand saat ini mengalami kekalahan telak pada pemilu baru-baru ini dan tidak lagi memiliki mandat dari rakyat; memprakarsai pertemuan semacam itu bagaikan menampar wajah pemilih Thailand,” kata Charles Santiago, ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dalam sebuah pernyataan pada Senin.

Tria Dianti dan Ismira Lutfia Tisnadibrata di Jakarta, Harry Pearl di Bali, Wilawan Watcharasakwet di Bangkok, dan Kunnawut Boonreak di Chiang Mai, Thailand berkontribusi pada laporan ini.