TNI-Polri tewaskan 5 separatis Papua, tentara pemberontak siapkan pembalasan

Aparat gabungan TNI-Polri pada Selasa (3/10) menegaskan terus memburu kelompok separatis Papua setelah pada akhir pekan lalu menewaskan lima anggota sayap militer pemberontak tersebut di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Satuan Tugas Damai Cartenz menyampaikan salah satu yang tewas adalah Komandan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, bernama Otobius Bidana Mimin, 38, pada Sabtu (30/9).

Sedangkan empat anggota separatis Papua lainnya yang tewas adalah Neas Ati Mimin, 26, Otto Kasipka, 27, Tarkus Akmer, 22, dan Alexs Lepki, 19.

“Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) lainnya masih kami buru,” ujar Humas Satuan Tugas Damai Cartenz AKBP Bayu Suseno kepada BenarNews pada Selasa.

Bayu mengatakan separatis bersenjata Pegunungan Bintang yang dilumpuhkan tersebut adalah kelompok Ananias Ati Mimin, berbeda dengan kelompok penyandera Pilot Susi Air pimpinan Egianus Kogoya di Nduga.

Bayu mengatakan kelompok Ananias Ati Mimin kerap melakukan kekerasan di Pegunungan Bintang, antara lain pembunuhan terhadap seorang perawat dan penganiayaan terhadap lima petugas di Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain itu, kata Bayu, mereka juga membakar beberapa gedung di Kiwirok antara lain bangunan gedung Bank Papua, gedung Puskesmas Kiwirok, dan dua rumah perawat. Kejadian tersebut terjadi pada September 2021.

“Itu gangguan-gangguan yang Kelompok Separatis Bersenjata (KKB) Pegunungan Bintang lakukan selama ini. OM merupakan target operasi,” ujar Bayu menyebut inisial Otobius Bidana Mimin.

Satgas gabungan TNI-Polri menyatakan telah mengevakuasi lima jasad anggota TPNPB yang tewas. Evakuasi kelima jenazah tersebut dilakukan pada Senin malam (2/10) hingga Selasa pagi.

Kelima jenazah tersebut kini telah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang.

Setelah tewasnya lima anggota TPNPB itu, Humas Polda Papua Kombes Benny Ady Prabowo memastikan kondisi Papua kondusif. Pihaknya juga akan memburu anggota KKB lainnya.

“TNI-Polri akan intens mengejar KKB yang selalu meresahkan masyarakat dan mengganggu situasi Kamtibmas juga akan terus melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang sering kali melakukan aksi kekerasan,” ungkapnya.

Sementara itu juru bicara TPNPB Sebby Sembom mengakui kelima orang yang tewas merupakan anggota kelompoknya. Mereka tewas akibat disergap oleh personel TNI dengan sniper dan basoka ketika sedang tertidur.

“Secara resmi kami umumkan duka nasional atas lima anggota TPNPB yang gugur di medan perang,” ujar Sebby kepada BenarNews.

Sebby mengatakan pihaknya akan melakukan pembalasan karena mereka tewas tanpa dapat melakukan perlawanan.

“Dan itu kerja sama agen TNI yang orang asli Pegunungan Bintang. TPNPB sudah mengetahuinya,” jelasnya.

Terkait perkembangan sandera pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mehrtens, Sebby enggan merinci lebih lanjut.

“Kami tidak akan umumkan, jika Pemerintah Selandia Baru tidak mau bicara dengan kami,” kata Sebby.

Sebby mengatakan selama ini pemerintah Selandia Baru tidak mau berdialog dengan TPNPB. “Itu sebabnya kami dari TPNPB diam saja,” tambah Sebby.

Sementara itu, Humas Polda Papua Kombes Benny Ady Prabowo menyampaikan bahwa pilot Susi Air masih dalam kondisi baik.

“Kalau informasi yang saya dapat bahwa pilot Susi Air yang disandera dalam keadaan sehat,” jelasnya.

Philip Mehrtens disandera kelompok separatis bersenjata Papua sejak 7 Februari, setelah pesawat yang dikemudikannya dibakar tak lama usai mendarat di lapangan terbang di Paro, Nduga.

Siklus kekerasan terus terjadi

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia, sebuah lembaga hak asasi manusia di Papua, Theo Hesegem, mengaku prihatin dengan siklus kekerasan yang terus terjadi di Papua.

“Kita tidak mau pertumpahan darah terjadi. Kami mau Papua aman dan terkendali dan hidup tenang,” jelasnya kepada BenarNews.

Theo mengatakan masyarakat Papua tidak ingin konflik di Papua berubah menjadi krisis kemanusiaan. Jika konflik antara TNI-Polri dan TPNPB berlanjut, masyarakat akan menjadi korban.

“Korban masyarakat sipil akan terus berjatuhan,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar ada pihak ketiga yang menengahi negosiasi antara TNI-Polri dan TPNPB agar kekerasan di Papua berhenti.

“Negosiasi harus dipimpin orang netral, tidak berpihak kepada siapa-siapa. Jujur, berkompetensi, dan tidak bermuka dua,” jelasnya.

Peneliti Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Adriana Elisabeth mengatakan penegakan hukum terhadap aksi kekerasan bersenjata dapat dibenarkan secara hukum.

“Namun dalam konteks konflik bersenjata kalau terjadi aksi balas dari KKB karena alasan tertentu, menjadi bukti siklus kekerasan belum berhasil dihentikan,” jelasnya kepada BenarNews.

Provinsi Papua Pegunungan, seperti juga provinsi-provinsi lainnya di Papua, kerap diwarnai konflik antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok separatis bersenjata yang ingin melepaskan diri dari Indonesia, sejak Jakarta mengambil alih Papua dari kekuasaan kolonial Belanda pada tahun 1963.

Pada tahun 1969, di bawah pengawasan PBB, Indonesia mengadakan referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua, yang hanya diwakili oleh sekitar 1.000 orang yang disebut telah diiinstruksikan untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil dari Pepera itu menjadikan Papua bagian dari Republik Indonesia hingga saat ini.

Nazarudin Latif berkontribusi dalam berita ini.