Siapakah Tentara Pembebasan Rohingya Arakan?

Pemberontakan Rohingya mulai menarik perhatian.

Pembantaian dan kekerasan anti Muslim dalam skala kecil mulai menyeruak pada tahun 2012, pada masa transisi Myanmar menjadi negara demokrasi. Sebagian besar dari hal ini dibiarkan memburuk karena komunitas internasional sedang mencoba untuk mendukung pemerintahan baru yang demokratis pimpinan Aung San Suu Kyi.

Sehingga tidak mengherankan, jika setelah bertahun-tahun adanya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, termasuk penolakan hak kewarganegaraan atau perlindungan hukum lainnya, dan dengan pemerintah membatasi orang Rohingya untuk dapat bekerja atau menerima makanan dan obat-obatan, pemberontakan akhirnya terjadi,

Pemberontakan mulai terjadi pada hampir sepanjang 2016 dan semester pertama 2017. Awalnya oleh kelompok Harakah al-Yaqin (HaY), pimpinan Attullah Abu Ammar Jununi yang lahir di Pakistan dan dibesarkan di Arab Saudi, sebelum kembali ke kampung halamannya untuk memimpin perjuangan tersebut.

Kelompok ini secara terbuka menyebut dirinya sebagai Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Serangan-serangan dalam skala kecil yang berkelanjutan mulai terjadi pada 2016. Sebagian besar dari kekerasan di negara bagian Rakhine dilakukan oleh kelompok keamanan sukarela yang dibangun warga dengan dukungan pemerintah karena pasukan keamanan negara tidak melakukan banyak hal untuk membatasi mereka.

Namun ARSA jelas bertanggungjawab atas sebagian kekerasan yang terjadi. Dan secara jelas mereka memprovokasi tanggapan yang serius. Pada Oktober 2016, ARSA melancarkan sejumlah serangan ke pos-pos polisi menggunakan parang dan senjata-senjata primitif lainnya.

Pemerintah membalasnya dengan pembantaian, termasuk menyerang warga sipil dan membumihanguskan desa-desa Rohingya. PBB memperkirakan bahwa kekerasan yang terjadi pada Oktober-November 2016 mengakibatkan sekitar 87.000 pengungsi Rohingya menyeberang perbatasan menuju Bangladesh bagian selatan, dimana sudah ada sekitar 400.000 pengungsi.

Awal bulan Agustus, dua hari sejak Perwakilan Khusus PBB Kofi Annan mengeluarkan laporannya mengenai dugaan ketidakbecusan pemerintah Myanmar menangani 11 juta orang Rohingya, sekitar 150 gerilyawan ARSA menyerang 24 sampai 30 pos polisi di negara bagian Rakhine. ARSA mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai antisipasi dan untuk membela diri.

Serangan-serangan tersebut ternyata menjadi kegagalan taktis karena sekitar 77 militan dan 12 polisi terbunuh dalam pertempuran tersebut. Tapi serangan-serangan tersebut memang bukan dimaksudkan sebagai kesuksesan taktis, tapi diharapkan sebagai kemenangan strategis.

ARSA sangat paham akan hal ini bahwa militer Myanmar (Tatmadaw) hanya dapat merespon dengan satu cara: dengan "operasi pembersihan" yang sangat ekstrim dan pengabaian total hak asasi manusia. Pada 28 Agustus, korban tewas telah mencapai setidaknya 104 orang.

Pada hari-hari berikutnya, ribuan pengungsi menyeberang ke Bangladesh, dengan sekitar 20.000 lainnya terjebak dalam wilayah tidak bertuan di perbatasan. Sebelumnya, sekitar 6.000 pengungsi yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, diserang oleh Tatmadaw ketika mencoba melintasi perbatasan.

Sejumlah pemantau hak asasi manusia menyaksikan desa-desa Rohingya dibakar. Human Rights Watch melaporkan bahwa dalam empat hari setelah serangan 25 Agustus, jumlah desa yang dibumihanguskan bertambah dengan signifikan dibandingkan dengan apa yang dilakukan pemerintah pada Oktober dan November lalu.

‘Apakah mereka punya pilihan lain?’

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyiksa ini dikawatirkan akan meningkatkan jumlah rekrutan ARSA. Ini adalah nubuat ekstremis yang dipenuhinya sendiri.

ARSA mengklaim bahwa mereka dibentuk tiga tahun lalu. Saat itu tidak banyak yang mendukung karena jumlah mereka masih sangat sedikit dan ekstrim. Hanya orang yang dianggap gila akan bersedia mendukung kelompok dengan dana yang sangat kecil untuk melawan militer Myanmar, yang merupakan kekuatan angkatan bersenjata terbesar nomor 11 di dunia dan rekam jejak represif yang panjang.

Namun karena tidak ada jalan lain yang legal, banyak yang akhirnya tertarik untuk bergabung dengan para pemberontak. Seorang kepala desa Rohingya mengatakan ada sekitar 30 pria muda yang belum lama ini menjadi relawan untuk ARSA.

“Apakah mereka punya pilihan lain? Mereka memilih untuk melawan dan tewas daripada dibantai seperti sapi.”

Dan di kamp pengungsi yang kumuh di Bangladesh, bergabung dengan ARSA sekarang menjadi "farj" - sebuah kewajiban agama.

Video-video yang muncul pada akhir Agustus di situs-situs web dan media sosial pro-ARSA menunjukkan adanya semacam bukti akan serangan-serangan yang sangat brutal oleh pasukan pemerintah dan kelompok-kelompok paramiliter.

Pemerintahan Daw Aung San Suu Kyi, peraih Hadiah Nobel untuk Perdamaian, telah secara resmi melabeli ARSA sebagai “teroris Bengali ekstrim.” Beberapa pejabat pemerintah telah menuduh ARSA menggunakan kekerasan untuk mendirikan “Negara Islam Irak dan Suriah” (ISIS). Jelas karena asal grup ini dari Arab Saudi dan nama Arabnya, membuat grup ini menyematkan nama baru sebagai ARSA di 2017.

Melawan ‘penindasan yang tidak manusiawi’

Dalam pernyataan di video 18 Agustus, Ataullah Abu Ammar Jununi, menjelaskan bahwa ARSA didirikan sebagai respon atas kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah dan paramiliter kepada komunitas Rohingya.

“Tujuan utama kami di ARSA adalah untuk membebaskan kaum kami dari penindasan tidak manusiawi yang dilakukan oleh rejim-rejim Burma secara berturut-turut,” ujarnya.

Dia bahkan sampai menyatakan bahwa kelompoknya adalah independen, tidak berhubungan dengan organisasi teroris internasional manapun. Dia juga menyatakan bahwa ARSA tidak menerima dana dari organisasi eksternal.

Dia mengimbau kelompok diaspora Rohingya untuk mendukung ARSA, tapi dengan “mematuhi dan taat pada hukum setempat” di negara-negara dimana mereka tinggal. HaY dibentuk oleh 20 imigran Rohingya di Timur Tengah. Sepertinya sangat tidak mungkin bila mereka tidak memanfaatkan jaringan diaspora dan sumber-sumber dana yang lebih besar dari luar negeri.

Dalam video berdurasi 19 menit yang telah dihapus, dimana pemimpin ARSA terlihat diapit enam orang bertopeng dan bersenjata, Ataullah Abu Ammar mengakhiri pernyataannya dengan ancaman implisit terhadap umat Buddha di Rakhine. Dia memperingatkan bahwa akan ada balasan jika mereka terlibat dalam kekerasan atau mendukung Tatmadaw.

Walaupun dia menyangkal punya kaitan dengan kelompok ekstremis ISIS (yang tidak disebutkan namanya), dan meminta kepada sesama kaum Rohingya agar tidak terbujuk untuk bergabung dengan organisasi teroris, dan kenyataannya kita tidak tahu bila ada hubungan material di antara mereka. Namun jelas, dia ingin HaY/ARSA menjadi organisasi pelopor.

Dan sangat jelas bahwa dia memiliki agenda nasionalis, bukan agenda transnasional.

Kaitan dengan ISIS?

Namun ketika dihadapkan dengan kesulitan luar biasa, bisakah itu berubah? Atau ikatan rahasia memang sudah ada?

Kekhawatiran yang lebih mendesak adalah apakah ARSA meminta dukungan dari organisasi eksternal atau tidak, mereka mendapatkannya. Situasi buruk Rohingya adalah berita besar di dunia Muslim, dan perjuangan mereka disuarakan oleh berbagai pihak dari politisi, kaum kelas menengah, hingga Islamis garis keras.

Pihak otoritas Indonesia telah membongkar dua plot teroris rancangan militan-militan pro-ISIS untuk meledakkan kedutaan Myanmar di Jakarta, sementara ISIS telah mulai merujuk pada Rohingya di media-media mereka (yang sudah berkurang). Selain itu, juga terjadi lonjakan penangkapan warga Bangladesh yang terkait dengan kelompok pro-ISIS di berbagai wilayah.

Dalam video 18 Agustus, Abu Ammar Jununi, juga menyatakan dukungan untuk negara tuan rumah, khususnya Bangladesh. Dia menyatakan bahwa dalam upaya melakukan "pembelaan diri kita yang sah," ARSA akan "menghormati kepentingan Bangladesh."

Namun, tentu saja, hal ini aneh. Kesabaran Bangladesh akan arus masuknya pengungsi hampir habis, karena negara mereka pun diliputi kemiskinan dan bencana alam.

Hal yang mungkin mengejutkan bagi ARSA adalah kecepatan di mana pemerintah Bangladesh secara terbuka menawarkan untuk terlibat dalam operasi militer gabungan dengan militer Myanmar. Tanpa dukungan de facto dari Bangladesh, ARSA mungkin merasa harus mencari bantuan dari aktor-aktor sub-negara bagian.

Memprovokasi pembalasan

Perkiraan saya adalah bahwa, seperti militan Melayu Patani di Thailand selatan, ARSA berusaha tetap fokus untuk mengincar pasukan keamanan atau kelompok militer sukarela umat Budha Myanmar, demi memprovokasi serangan balasan.

Hal tersebut akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan peran sebagai "pejuang kebebasan" dan tidak mengasingkan pendukung utama di komunitas internasional. Tapi jika sebuah serangan dilakukan atas nama Rohingya, dengan atau tanpa pengetahuan, persetujuan atau dukungan ARSA, maka mereka akan selalu dapat dikaitkan dengan terorisme.

Bahkan jika hal itu tidak terjadi, operasi pemerintah melawan ARSA dan populasi Rohingya diperkirakan akan meningkat. Kaum nasionalis Buddha telah marah karena serangan tersebut, dan menuntut agar pasukan keamanan mengambil tindakan lebih lanjut. Dalam khotbah yang berapi-api, bhiksu Buddha garis keras, seperti Ashin Wirathu, telah meminta umat Buddha untuk membela diri.

Militer Myanmar memiliki segala alasan untuk patuh. Sementara itu, pemerintah Suu Kyi, telah menyetujui serangan tersebut demi alasan politik ritel atau sekadar keengganan untuk melawan militer. Hal itu hanya akan mendorong lebih banyak orang masuk ke jajaran ARSA, mendorong organisasi tersebut lebih ke depan, dan menciptakan spiral kekerasan dan serangan balas dendam.

Dalam sebuah wawancara pada 26 Agustus, seorang perwakilan ARSA mengatakan kepada Asia Times bahwa sebelum tuntutan Rohingya untuk pemulihan total hak kewarganegaraan mereka di Myanmar terpenuhi, maka akan ada "perang terbuka" dan "perlawanan [bersenjata] yang terus berlanjut."

Pemerintah Myanmar maupun militer tidak mungkin akan menyetujui permintaan tersebut. Dan hanya kekerasan yang terjadi bila tidak ada solusi politis yang dapat diraih dalam waktu dekat.

"Mereka tumbuh menyaksikan penghinaan dan penganiayaan, maka konsensus yang ada saat ini di antara komunitas Rohingya adalah kecuali kami melawan, mereka tidak akan memberikan hak-hak kami," ujar seorang aktivis Rohingya yang tinggal di Bangladesh kepada Agence France-Presse.

Zachary Abuza adalah profesor di National War College di Washington dan penulis "Forging Peace in Southeast Asia: Insurgency, Peace Processes, and Reconciliation." Opini yang diungkapkan di sini adalah opini pribadi dan tidak mencerminkan posisi Departemen Pertahanan AS, National War College atau BeritaBenar.