Baru memasuki bulan ke-6 kepemimpinannya, masalah Prabowo sudah menumpuk

Prabowo Subianto melaju menuju kemenangan dalam pemilihan presiden Indonesia 2024, dengan perolehan suara 58% di putaran pertama pemungutan suara.

Namun, hanya dalam lima bulan pertama masa jabatannya dan kini memasuki bulan ke-6, Prabowo sudah dihadapkan pada berbagai tantangan yang semakin menumpuk. Peluncuran kebijakan yang kacau memicu protes publik dan kegelisahan pasar, menandai awal yang penuh gejolak bagi pemerintahannya.

Salah satu janji kampanye Prabowo yang paling ambisius adalah program makan siang gratis bagi siswa sekolah, proyek senilai 29 miliar dolar AS hingga 2029. Program ini diperkirakan akan mendorong pengeluaran pemerintah melampaui batas utang dan berpotensi mengorbankan layanan sosial lainnya. Meskipun mendapatkan dukungan publik sebesar 80%, peluncuran program ini kacau dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan pendanaannya.

Sebagai mantan Menteri Pertahanan, Prabowo juga bercita-cita untuk memodernisasi militer. Selama bertahun-tahun, anggaran pertahanan Indonesia hanya berkisar antara 0,7% hingga 0,8% dari PDB, sekitar 9 miliar dolar AS. Akibatnya, lebih dari setengah peralatan militer sudah usang.

Untuk mencapai target Minimum Essential Force, Indonesia perlu meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB, sebuah target ambisius yang masih jauh dari kenyataan.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia menghadapi tekanan akibat melambatnya ekonomi Tiongkok serta penurunan konsumsi domestik sebagai akibat dari menyusutnya kelas menengah.

Seorang anak laki-laki minum susu dalam uji coba program makan siang gratis di sebuah sekolah dasar di Tangerang, 5 Agustus 2024. [Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters]

Meskipun PDB Indonesia meningkat dari 891 miliar dolar AS pada 2014 menjadi 1,371 triliun dolar AS pada 2023 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ini tidak merata dan kelas menengah mengalami tekanan ekonomi yang signifikan.

Prabowo mengumumkan pembentukan dana kekayaan negara baru, Danantara Indonesia, dengan target aset sebesar 900 miliar dolar AS untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Namun, rincian mengenai kapitalisasi dana ini masih belum jelas.

Dana ini juga akan mengambil alih kepemilikan pemerintah di berbagai BUMN, termasuk tiga bank besar: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia.

Kekhawatiran akan potensi korupsi dalam pengelolaan dana ini semakin menekan kepercayaan investor.

Ketidakpastian kebijakan ekonomi Prabowo telah menghantam pasar keuangan Indonesia.

Pada tanggal 18 Maret, indeks saham utama Indonesia anjlok hingga 7,1% akibat kekhawatiran tentang kebijakan ekonomi Prabowo dan ketakutan akan perang dagang global. Regulator sempat menghentikan perdagangan untuk pertama kalinya sejak 2020.

Rumor pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani semakin memperburuk situasi, memicu kepanikan di kalangan investor.

Sri Mulayani yang juga merupakan menteri keuangan pada masa pemerintahan Jokowi membantah laporan tersebut, tetapi mengingat disiplin keuangannya dan kebijakan populis Presiden Prabowo, bentrokan tidak dapat dihindari.

Pemotongan anggaran senilai $18,8 miliar itu memicu protes mahasiswa di seluruh Tanah Air.

Sepanjang kuartal pertama 2025, investor asing telah menarik investasi senilai 1,8 miliar dolar AS, menyebabkan rupiah melemah 2% dan Bursa Efek Jakarta turun 20% dari puncaknya pada September 2024 dan merupakan bursa dengan kinerja terburuk di kawasan tersebut.

Disahkannya RUU TNI

Namun, mungkin yang paling menggemparkan pasar keuangan Prabowo meraih kemenangan legislatif besar dengan disahkannya Revisi Undang-Undang Militer pertengahan pada 20 Maret lalu.

Perubahan ini membuka kembali lebih banyak peran sipil bagi militer, yang sebelumnya dibatasi setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998.

Disahkan pada tahun 2004, Undang-Undang TNI secara hukum mengakhiri Dwi Fungsi ABRI yang memberi militer kewenangan sipil yang luas saat itu.

Undang-undang tersebut memungkinkan personel militer untuk memegang hanya 10 fungsi sipil senior dalam keamanan nasional, termasuk menteri pertahanan, menteri koordinator politik dan urusan keamanan, dan kepala Intelijen Nasional. Sisanya, militer menyerahkan sebagian besar kekuasaan administratifnya dan pasukan kembali ke barak.

Aktivis lingkungan mengenakan topeng yang menggambarkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan saudaranya, Hashim Sumitro Djojohadikusumo, dalam unjuk rasa menentang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, 18 November 2024. [Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters]

Di bawah pemerintahan Jokowi, militer mulai mendapatkan kembali banyak kewenangan sipil, termasuk peran dalam ketahanan pangan dan dalam negeri, dengan menggunakan konsep keamanan nasional baru yang dikenal sebagai Bela Negara.

Undang-undang yang direvisi tersebut meningkatkan jumlah posisi yang terbuka bagi pejabat militer menjadi 15 dan memperluas definisi keamanan nasional untuk mencakup menteri koordinator urusan kelautan dan perikanan, kepala kontra-terorisme, dan badan penanggulangan bencana. Jaksa Agung – pejabat penegak hukum tertinggi – bisa merupakan perwira berseragam dalam rantai komando militer.

Undang-undang ini berpotensi memungkinkan militer masuk ke dalam dewan direksi BUMN, menandai kemunduran terbesar dalam kontrol sipil atas militer sejak reformasi. Langkah ini dipastikan akan memicu lebih banyak protes mahasiswa, yang telah bereaksi keras terhadap kebijakan ini.

Papua dalam cengkeraman militer?

Pendekatan Prabowo terhadap Papua juga menimbulkan kekhawatiran. Sebagai mantan komandan Kopassus yang pernah bertugas di Papua, Prabowo tampak berusaha menyelesaikan "urusan lama" dengan cara militeristik. Alih-alih mencari solusi politik yang berkelanjutan seperti yang dilakukan di Aceh dan Timor Timur, Prabowo justru memperkuat pendekatan represif di Papua.

Papua menjadi pusat ambisi Prabowo untuk mencapai swasembada pangan nasional pada 2028, mengingat Indonesia mengimpor lebih dari 4 juta ton beras pada 2024. Kunjungan pertamanya sebagai presiden adalah ke Merauke, di mana ia difilmkan mengoperasikan pemanen padi besar, sebuah simbol ambisi agrikulturalnya. Namun, proyek pertanian ini ditolak oleh masyarakat lokal, yang melihatnya sebagai perampasan tanah.

Pada tanggal 23 Maret, militer Indonesia mengumumkan telah mengerahkan kembali 450 tentara dari provinsi Maluku ke wilayah Papua, sehingga totalnya menjadi lebih dari 20.000 tentara tambahan di Papua, termasuk lima batalyon yang baru dibentuk, sejak Prabowo menjabat.

Pengumuman itu muncul beberapa hari setelah laporan bahwa seorang transmigran Indonesia tewas dan tujuh lainnya terluka oleh sayap bersenjata kelompok separatis Papua.

Kelompok itu menyatakan bahwa semua guru dan petugas kesehatan akan dianggap sebagai tentara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Militer yang baru, yang menciptakan eksodus di wilayah tersebut.

Semua ini hanya memperkuat keyakinan orang Papua bahwa wilayah itu diduduki, yang telah menyebabkan siklus kekerasan baru. Singkatnya, dalam upaya memecahkan masalah, Prabowo menciptakan masalah baru.

Zachary Abuza adalah profesor di National War College di Washington dan asisten di Universitas Georgetown. Pandangan yang diungkapkan di sini adalah miliknya sendiri dan tidak mencerminkan posisi Departemen Pertahanan AS, National War College, Universitas Georgetown, atau BenarNews.