5 Provinsi Siaga Darurat Kebakaran Hutan

Lima provinsi, masing-masing Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meningkat seiring masuknya puncak musim kemarau.

“Sedangkan provinsi lain yang langganan karhutla seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sumatera Utara belum ada penetapan siaga darurat,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers yang diterima BeritaBenar, Jumat, 12 Agustus 2016.

“Strategi penanggulangan karhutla dilakukan melalui lima operasi yaitu operasi pemadaman di darat, pemadaman melalui udara, operasi penegakan hukum, perawatan dan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Ribuan personil gabungan dari TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kehutanan (KLHK), perangkat daerah dan relawan terus melakukan pencegahan dan pemadaman karhutla pada titik panas (hot spot) yang pada Kamis sore 11 Agustus mencapai 242 titik.

Sutopo menyatakan bahwa tekad pemerintah menekan karhutla tahun ini cukup berhasil. Indikator ini terukur dari jumlah hot spot, indeks standar pencemaran udara, jarak pandang, kesiapan aparat dalam mencegah karhutla dan aktivitas masyarakat.

“Memang tak mungkin menihilkan hot spot dalam setahun di Indonesia karena pembakaran sering kali dilakukan juga terkait dengan mata pencaharian,” ujarnya.

Pada 2015, data satelit mendeteksi jumlah hot spot tercatat 129.813 titik. Jarak pandang saat itu hanya 100 meter. Indeks standar pencemaran udara (ISPU) lebih dari 2.000 psi atau sudah sangat berbahaya.

Hutan dan lahan seluas 2,61 juta hektar terbakar dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 trilyun. Selain itu, aktivitas pendidikan dan penerbangan lumpuh selama 2-3 bulan pada 2015.

“Kondisi itu sangat berbeda dengan tahun 2016. Sejak 1 Januari hingga 11 Agustus 2016, satelit Modis mendeteksi 10.174 jumlah hot spots di Indonesia,” paparnya.

Pernyataan Jokowi

Presiden Joko “Jokowi” Widodo meminta BNPB, KLHK, Kapolri, dan Panglima TNI, untuk menyelesaikan sedini mungkin sebelum karhutla meluas meski ada penurunan jumlahnya hingga 74 persen dibanding tahun lalu.

“Saya ingin langkah-langkah percepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu dan lebih efektif,” kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Jakarta, Jumat.

“Saya melihat beberapa titik ada di Riau, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, saya kira mumpung masih baru 20, baru 30, baru 15, segera diselesaikan sebelum nantinya kalau sudah ribuan itu penanganannya sangat sulit,” tambahnya.

Jokowi juga meminta penegakan hukum tegas bagi pelaku karhutla baik dalam sanksi administrasi, perdata, maupun pidana.

Menteri KLHK tak hadir

Sementara itu pada 11 Agustus 2016 di Kuala Lumpur diselenggarakan pertemuan para menteri lingkungan hidup ASEAN untuk membahas pemetaan bencana kabut asap akibat karhutla. Salah satu kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah ASEAN bebas asap pada 2020.

Juru bicara KLHK, Novrizal Tahar, mengatakan Menteri KLHK Siti Nurbaya  tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena banyaknya agenda dalam negeri.

Selain kesibukan terkait perubahan anggaran dan persiapan Nota Keuangan APBN 2017 yang akan disampaikan Presiden di DPR pada 16 Agustus 2016, Siti juga harus hadir dalam peringatan Hari Konservasi Alam Nasional 10 Agustus 2016.

“Terakhir, ada berbagai kegiatan terkait Perhutanan Sosial yang jadi perhatian pemerintah,” ujar Novrizal kepada BeritaBenar.

Sebuah helikopter melakukan pemadaman dari udara di lahan yang terbakar di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, 10 Agustus 2016. (Dina Febriastuti/BeritaBenar)

Kondisi Riau

Memasuki puncak musim kemarau Riau kembali menghadapi tantangan besar karhutla yang mulai meluas, termasuk di sekitar ibukota Pekanbaru. Kawasan yang terbakar itu terletak di Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Kota Pekanbaru, Burhan Gurning menyebutkan lahan gambut yang terbakar mencapai tiga hingga empat hektar.

Menurutnya, upaya pemadaman sudah dilakukan sejak 9 Agustus 2016. Berhubung cuaca kemarau yang ditambah angin, api tak bisa langsung dipadamkan. Karenanya, pada 10 Agustus 2016, selain pemadaman di darat, juga dilakukan melalui udara dengan waterbombing.

“Ada kendala dalam upaya pemadaman api di lahan gambut dangkal yang terlantar atau tak dikelola pemiliknya. Selain luasnya kebakaran, juga soal akses menuju titik kebakaran sulit dijangkau,” kata Burhan kepada BeritaBenar.

Kepala BPBD Riau, yang juga Wakil Komandan Satuan Operasi Satgas Siaga Darurat Karlahut, Edwar Sanger, menyebutkan Satgas Karlahut semakin meningkatkan antisipasi dengan semakin dekatnya puncak musim kemarau.

“Salah satu upaya dengan menggencarkan tindakan water bombing. Dalam puncak kemarau saat ini, setiap diketahui ada titik api atau kebakaran baru maupun lama, berapa pun luasan terbakarnya, Satgas langsung melakukan water bombing,” jelasnya.

Dari data Satgas, tambahnya, selama musim kemarau memang terjadi kebakaran lahan dan hutan yang merata di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Riau. Tapi luasnya bervariasi dan tidak separah dari tahun lalu.