KMP Mengaku Tetap Solid Ditinggal PAN

Koalisi Merah-Putih (KMP) menyatakan tetap solid meski baru saja ditinggal Partai Amanat Nasional (PAN) yang beralih mendukung pemerintah dan tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Sebelumnya, PAN tergabung dengan KMP yang merupakan kumpulan partai oposisi pemerintah.

"Kami tetap solid dan tak terpengaruh," kata Sekretaris Jenderal KMP Fahri Hamzah dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta, Kamis, 3 September 2015.

Menurut Fahri, KMP menghargai keputusan yang telah dibuat PAN. Ia pun menegaskkan, sikap PAN itu tak akan mengendurkan semangat anggota koalisi lainnya.

"Sikap KMP tetap sama. Kami berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu lagi.

Pernyataan Fahri tersebut diperkuat Koordinator Harian Koalisi Merah Putih Idrus Marham. Menurut politikus Partai Golkar itu, anggota KMP bisa memahami perubahan sikap politik PAN.

"Kami semakin konsisten dan istikomah dengan komitmen bersama yang sudah dibuat dahulu."

Perihal kemungkinan sanksi yang dijatuhkan kepada PAN akibat mengingkari komitmen KMP, Idrus menilainya sebagai hal yang tidak perlu.

Katanya, Koalisi Merah Putih dibentuk berdasarkan kesadaran bersama. "Ikatannya etika dan komitmen," ujar Idrus.

Akan tetapi, usai pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan para petinggi KMP kamis malam, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan langkah itu bukan berarti PAN meninggalkan KMP.

"Kami sudah mendengar penuturan langsung dari Pak Zulkifli (Hasan), kalau PAN tak keluar dari KMP, "kata Aburizal seperti dikutip Republika.

Pengamat pesimis akan kehadiran PAN

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, dirinya pesimis pemerintahan Joko Widodo akan kuat meski PAN sudah mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah.

"Di atas kertas, sih, iya (kuat)," kata Arbi kepada BeritaBenar.

"Namun jika PAN mendapat tekanan dari teman-temanya di oposisi, mereka akan ragu-ragu. Kehadiran PAN justru tak efektif dan pemerintahan menjadi tak stabil."

Pernyataan yang menyebut bahwa PAN hanya bergabung ke pemerintahan tapi tak bergabung dengan KIH pun, dinilai Arbi, sebagai sinyal menggertak pemerintah.

Karena itu, kata Arbi, pemerintahan Presiden Joko Widodo sebaiknya "menghadiahkan" jatah menteri kepada PAN agar pemerintahan solid.

"Apa yang PAN dapatkan dari pemerintah akan menentukan sikap dan kesolidan internal mereka. Membungkam yang tak setuju lewat kursi di menteri," ujarnya.

Ragu-ragu

Kepada BeritaBenar, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego sepakat agar PAN diberi jabatan di pemerintahan.

"Karena, kan, memang tak ada yang gratis di politik. Tapi apakah bakal ada reshuffle kedua, ya, enggak tahu," ujar Indria.

Indria menambahkan, perubahan sikap PAN dan pernyataan Aburizal Bakrie itu menggambarkan bahwa KMP sebenarnya memang tak sepenuhnya solid sejak awal berdiri.

Berbeda dengan Partai Gerindra dan Golkar di bawah Aburizal, menurut Indria, PAN sudah beberapa kali menunjukkan sinyalemen tak ingin berada di luar pemerintahan usai pemilihan presiden tahun lalu.

Hal itu, menurutnya, tercermin dari beberapa pernyataan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan pendiri PAN Amien Rais.

Kedua tokoh partai, lanjut Indria, berulang kali menyatakan dukungan untuk pemerintah. "Itu (ingin tergabung di pemerintahan) memang karakter PAN sejak kepemimpinan Zulkifli," ujar Indria.

Indria menduga, pemerintahan Joko Widodo pun sudah paham dengan keinginan tersebut dan ingin mengajak PAN ke dalam pemerintahan, meski akhirnya baru terealisasi pada Rabu lalu.

"Saya melihat Joko Widodo cepat belajar soal politik. Ia bisa memetik keuntungan dari sikap PAN."

Dengan bergabungnya PAN ke pemerintahan, KIH kini kiat kuat di parlemen. PAN memiliki 256 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tercatat sebagai pemiliki kursi terbanyak dengan 109 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 47 kursi, Nasional Demokrat dengan 35 kursi, dan Partai Hanura dengan 16 kursi.

Sebaliknya, KMP kian tergembosi. Mereka kini hanya memiliki 113 kursi, yang terdiri dari Gerindra 73 kursi dan Partai Keadilan sebanyak 40 kursi.

Dua partai lain, yaitu Golkar (91 kursi) dan Partai Persatuan Pembangunan (39), masih menunggu selesainya kisruh kepemimpinan partai.

Dua partai ini awalnya tergabung di KMP, namun belakangan sejumlah pimpinan partai menyatakan bergabung dengan pemerintah.