Jokowi rombak kabinet 2 bulan jelang lengser, pengamat: kental bermuatan politis

Dua bulan menjelang lengser, Presiden Joko "Jokowi" Widodo merombak kabinet dengan menempatkan sejumlah menteri dan pejabat negara yang mendukung presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi pada Senin (19/8) mengganti tiga menteri, menambah satu posisi wakil menteri, mengganti dua kepala badan setingkat menteri, dan melantik pejabat untuk dua lembaga yang baru dibentuk, lewat keputusan yang dinilai para pengamat sebagai bagian konsolidasi politik menjelang pelantikan Prabowo pada Oktober dan pemilihan kepala daerah November mendatang.

Dalam reshuffle ke-11 sepanjang kepemimpinannya sejak 2014, Jokowi mencopot politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yasonna Laoly dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menggantinya dengan politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada BenarNews menepis anggapan bahwa reshuffle ini berkaitan dengan konsolidasi politik menjelang pilkada, dengan mengatakan, “Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif.”

Jokowi juga mencopot Arifin Tasrif dari posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan menggantinya dengan salah seorang kepercayaan Presiden, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Arifin Tasrif bukanlah kader PDIP, namun pengangkatannya sebagai menteri adalah atas rekomendari PDIP.

Jabatan yang ditinggalkan Bahlil kemudian diisi Rosan Roeslani, ketua tim kampanye pasangan Prabowo Subianto dan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Presiden –Wakil Presiden 2024.

Jokowi juga menambah satu posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, yang diberikan kepada Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Angga Raka Prabowo.

Presiden juga mengganti Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dengan kader Partai Gerindra Rachmat Pambudy, serta menunjuk Taruna Ikrar mengisi pos Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Adapula pelantikan untuk pimpinan dua lembaga baru yakni Kepala Badan Gizi Nasional yang dipimpin Dadan Hindayana salah seorang anggota tim pemenangan Prabowo – Gibran, dan Kantor Komunikasi Presiden yang dipimpin Hasan Nasbi.

Hasan yang merupakan pendiri lembaga survei Cyrus Network adalah juru bicara tim Prabowo dalam Pemilu 2024.

Perombakan yang mengakomodasi "gerbong" Prabowo ke pemerintahan saat ini adalah yang kedua dilakukan Jokowi dalam sebulan terakhir, setelah pada 18 Juli menunjuk keponakan presiden terpilih itu sebagai Wakil Menteri Keuangan serta melantik kader Partai Gerindra Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian.

Dalam pernyataan usai pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rosan optimis dapat bekerja baik di masa jabatan yang tersisa dua bulan. Pasalnya ia mengaku memiliki hubungan baik dengan Bahlil, bahkan menyebut menteri pendahulunya itu sebagai "adik".

"Kebetulan Menteri Investasi sebelumnya adalah ‘adik saya’. Komunikasi kami sangat baik," ujar Rosan yang mengaku mendapat wejangan dari Prabowo sebelumnya dilantik.

Saat disinggung apakah dia mendapat tugas untuk mendorong investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rosan enggan memerinci, dengan mengatakan, "Saya mesti berbicara dulu dengan menteri sebelumnya supaya langkah ini menjadi lebih teratur, terstruktur."

Adapun Bahlil, selesai pelantikan, mengatakan akan mendorong pengoptimalan produksi sumber daya alam guna meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan pekerjaan.

"Dengan pengalaman saya sebagai mantan pengusaha, saya bisa meneliti apa yang bisa dilakukan dalam rangka perbaikan," kata Bahlil.

Konsolidasi politik

Sejumlah pengamat menilai reshuffle di pengujung jabatan Jokowi ini kental muatan politis, terutama dalam upaya mengonsolidasi partai-partai menjelang Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro merujuk pergantian Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang merupakan posisi krusial dalam pengesahan kepengurusan partai politik, andaikata terjadi perpecahan internal atau dualisme kepemimpinan.

"Menkumham itu kan punya tugas pokok mengesahkan kepengurusan baru partai. Menjadi penentu kalau sampai ada perpecahan. Jadi, aroma politik itu sangat kental," kata Agung kepada BenarNews.

"Kalau ternyata kepengurusan tidak disukai, Menkumham bisa menahan legalitas sampai terpilih yang dekat dengan penguasa."

Sejumlah partai memang akan menggelar pemilihan ketua umum mereka dalam waktu dekat.

Golkar yang tengah limbung usai Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum minggu lalu bakal memilih ketua umum minggu ini, di mana Bahlil menjadi salah satu calon kuatnya.

Adapula Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal memilih ketua umum baru pada 24-25 Agustus mendatang di Bali.

PKB pimpinan Muhaimin Iskandar, yang merupakan calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan saat pemilihan presiden lalu, kini tengah digoyang sejumlah tokoh di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) yang memilih ketua umum pada 23-24 Agustus di Jakarta.

Segendang sepenarian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah.

"Kita menyaksikan Golkar menghadapi gejolak. PKB juga berpotensi diganggu. Maka, diperlukan Kemenkumham yang bisa mendukung upaya pergantian partai-partai politik itu, terutama Golkar dan PKB," kata Dedi kepada BenarNews.

"Orientasinya tentu untuk 2029, agar Pilpres terkondisikan dengan baik. Maka, Kemenkumham punya andil yang jelas untuk merestui atau melegitimasi partai politik," kata Dedi, seraya menambahkan bahwa keputusan Jokowi mencopot Yasonna juga bagian mengurangi pengaruh PDIP dan menjaga loyalitas mitra koalisi menjelang pergantian kekuasaan.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mempertanyakan keputusan Jokowi merombak anggota kabinetnya di pengujung masa jabatan. Pasalnya dalam dua bulan jabatan tersisa, akan sulit bagi menteri terpilih untuk bekerja maksimal dan efektif.

"Kecuali ada agenda-agenda politik tersembunyi di dalamnya. Jadi, reshuffle ini lebih kuat motif politiknya dibandingkan dengan menjalankan perintah konstitusi," kata Chico dalam keterangan tertulis diterima BenarNews.

Yasonna dalam keterangan kepada wartawan di kantornya mengaku sempat dipanggil Jokowi sebelum diganti, tapi tidak dijelaskan alasan pencopotan.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menilai langkah berani mencopot Yasonna yang notabene menteri dengan posisi strategis milik PDIP menguatkan kesan bahwa Jokowi sudah benar-benar tidak sejalan dengan PDIP.

“Bahkan bisa dimaknai suatu perlawan terhadap PDIP,” kata Emrus kepada BenarNews, seraya menambahkan bahwa PDIP selama ini menahan diri tidak menarik kadernya dari kabinet agar tidak memunculkan sentimen negatif dari masyarakat.

“Dalam konteks perbedaan politik, kan Joko Widodo selama ini selalu mengatakan tidak masalah perbedaan pandangan politik. Nah, kalau sekarang perbedaan pandangan politik, lalu di reshuffle, semakin kuat anggapan bahwa Jokowi sudah tidak sejalan lagi dengan PDIP.”

Dengan pencopotan Yasonna, PDIP kini menyisakan lima menteri di kabinet Jokowi yaitu Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Sosial Tri Rismaharini; Menteri Koperasi Teten Masduki; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bintang Puspayoga.