Pertemuan Pemimpin ASEAN Desak Segera Hentikan Kekerasan di Myanmar

Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara menyerukan "penghentian segera" pembunuhan di Myanmar dan dibukanya dialog yang dimediasi ASEAN antara rezim militer dan pemerintah sipil.

Hal ini mereka nyatakan dalam pertemuan tingkat tinggi darurat antara pemimpin negara-negara ASEAN dan rezim junta militer Myanmar di Jakarta pada Sabtu pasca kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Pernyataan ketua ASEAN yang dikeluarkan di penghujung pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu mengindikasikan ASEAN akan menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi perundingan yang bertujuan untuk meraih “solusi damai demi kepentingan rakyat” dan menyediakan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Kami, sebagai keluarga besar ASEAN, telah berdiskusi secara mendalam tentang perkembangan terkini di Myanmar dan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas situasi di negara tersebut, termasuk adanya laporan korban jiwa dan eskalasi kekerasan,” kata pernyataan ketua yang dikeluarkan oleh Brunei, yang tahun ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN. 

Ketua ASEAN juga menyatakan “dalam upaya untuk memperkuat solidaritas dan ketahanan regional, kami menegaskan kembali bahwa stabilitas politik di Negara Anggota ASEAN adalah sangat penting untuk mencapai Komunitas ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera."

Hal lain yang disebutkan dalam pernyataan tersebut adalah bahwa semua negara anggota menegaskan kembali komitmen kolektif terhadap prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, “termasuk kepatuhan pada supremasi hukum, pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional, penghormatan terhadap kebebasan fundamental, serta promosi dan perlindungan hak asasi manusia."

"Konsensus Lima Poin" tentang Myanmar yang ditambahkan di akhir pernyataan menyerukan "penghentian segera kekerasan" serta semua pihak melakukan "pengekangan sepenuhnya"; dialog konstruktif di antara semua pihak; diadakannya mediasi untuk dialog yang dilakukan oleh utusan khusus ketua ASEAN, yang akan dibantu oleh sekretaris jenderal ASEAN; penyaluran bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN; dan kunjungan delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus ke Myanmar, untuk bertemu dengan semua pihak.

Namun, tuntutan mengenai pembebasan tahanan politik yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia dalam pidatonya saat pertemuan tingkat tinggi itu tidak termasuk dalam lima poin tersebut.

Meskipun demikian, pernyataan tersebut adalah pernyataan kolektif terkeras yang pernah dikeluarkan oleh ASEAN sejauh ini tentang krisis di Myanmar, dan menunjukkan adanya konsensus langka yang menjadi ujian akan prinsip dasar ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota.

Tidak ada kejelasan bagaimana pimpinan junta militer Burma Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang pasukannya telah menewaskan ratusan pengunjuk rasa sipil sejak kudeta 1 Februari untuk menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi, merespon pernyataan itu walaupun dikatakan bahwa "keluarga ASEAN" telah "menyetujui" lima poin tersebut.

Menurut kantor berita Perancis, Agence France-Presse, Min Aung Hlaing tidak memberikan pernyataan resmi untuk menanggapi hasil pertemuan di Jakarta.

Pertemuan tingkat tinggi pertama para pemimpin ASEAN ini adalah yang pertama kali diadakan sejak pandemi virus corona merebak awal tahun lalu dan tertutup untuk media dengan alasan protokol kesehatan dan keselamatan COVID-19.

"Kami berusaha untuk tidak terlalu banyak menuduh pihaknya [Min Aung Hlaing] karena kami tidak peduli siapa yang menyebabkannya," kata Muhyiddin seperti dikutip Reuters.

"Kami hanya menekankan bahwa kekerasan harus dihentikan. Baginya, pihak lain yang menyebabkan masalah. Tapi dia setuju bahwa kekerasan harus dihentikan,” ujar Muhyiddin.

Jokowi memberikan sambutan yang blak-blakan dalam pertemuan tersebut, yang kemudian ia sampaikan dalam jumpa pers usai pertemuan.

“Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung,” ujarnya.

“Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan.”

Dalam pertemuan itu Jokowi juga meminta Indonesia agar rejim junta Myanmar berkomitmen terhadap tiga hal yaitu penghentian penggunaan kekerasan, memulai proses dialog yang inklusif, dan membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN.

“Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi,” ujarnya.

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyampaikan hal serupa dengan Jokowi dalam sambutannya di pertemuan tersebut.

"Selain segera menghentikan kekerasan, poin kedua saya adalah menyerukan dialog politik yang bermakna dan inklusif, yang hanya dapat terjadi dengan dibebaskannya para tahanan politik secara cepat dan tanpa syarat," kata Muhyiddin.

“Hal ini akan menjadi titik awal yang baik dan mengurangi tekanan internasional terhadap Myanmar dan ASEAN,” ujarnya.

Muhyiddin mengatakan ketua dan sekretaris jendral ASEAN harus diberikan akses masuk Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

“Hal ini sangat dibutuhkan agar ASEAN dapat memberikan observasi yang jujur dan tidak bias. Jika ASEAN diberikan akses, ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita berada di jalur yang tepat dalam membantu Myanmar memulihkan situasi yang normal di sana,” ujar Muhyiddin.

Pertemuan darurat pemimpin ASEAN ini diadakan atas seruan presiden Indonesia dan perdana menteri Malaysia setelah pihak junta gagal memenuhi tuntutan untuk mengakhiri kekerasan dan membebaskan tahanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi.

Min Aung Hlaing mendarat di Jakarta dengan pesawat Myanmar Airways International pada Sabtu siang.

Pihak istana mengatakan Jenderal Min langsung menuju lokasi pertemuan di gedung Sekretariat ASEAN setelah menjalani tes COVID-19.

Selain kepala junta, negara-negara ASEAN lainnya diwakili secara langsung oleh kepala negara atau kepala pemerintahannya, kecuali Filipina, Thailand dan Laos, yang semuanya mengirimkan menteri luar negerinya.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebutkan alasan mereka tidak dapat hadir di pertemuan ini karena sibuk menghadapi wabah COVID-19 yang memburuk di negaranya masing-masing.

Media Vietnam melaporkan bahwa Christine Schraner Burgener, utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Myanmar, yang juga sedang ada di Jakarta, bertemu dengan Bui Thanh Son, menteri luar negeri Vietnam di sela-sela pertemuan ASEAN. Dalam pernyataan PBB awal pekan ini, kedatangan utusan khususnya di Jakarta adalah bertujuan untuk melibatkan para pemimpin ASEAN dalam diskusi "yang berfokus pada solusi politik" untuk krisis di Myanmar.

Mengecam

Kelompok hak asasi manusia mengkritik ASEAN karena mengizinkan Jenderal Min sebagai kepala junta Burma untuk mewakili Myanmar di pertemuan tingkat tingginya, dan tidak menyertakan dalam pertemuan itu perwakilan dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang baru dibentuk, yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan sipil Myanmar yang digulingkan.

Dalam pernyataannya yang diunggah Sabtu malam di Facebook, NUG mengatakan pihaknya menyambut "berita menggembirakan bahwa para pemimpin ASEAN telah mencapai konsensus bahwa kekerasan militer di Myanmar harus dihentikan dan tahanan politik dibebaskan."

Tetapi tidak jelas apakah tanggapan pemerintah sipil yang paralel itu ditujukan kepada pernyataan ketua ASEAN atau pidato Jokowi.

“Kami menghargai kata-kata yang keras dari Presiden Widodo dari Indonesia yang menyerukan pembebasan para pahlawan kita,” kata Dr. Sasa, menteri kerjasama internasional dan juru bicara NUG, dalam pernyataannya.

“Kami menantikan tindakan tegas ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan untuk memulihkan demokrasi dan kebebasan bagi rakyat kami dan bagi kawasan ini.”

Muzliza Mustafa di Kuala Lumpur berkontribusi pada laporan ini.