Kemenag Diminta Cabut Daftar 200 Penceramah Terekomendasi

Kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar 200 mubalig yang direkomendasikan, menuai polemik di kalangan umat Islam di Indonesia. Terlebih lagi banyak penceramah kondang yang dinilai mencerahkan masyarakat, tak masuk dalam daftar itu.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, mengatakan mubalig yang punya pemahaman keagamaan baik dan semangat nasionalisme jumlahnya cukup banyak dan tersebar di berbagai daerah.

“Lebih baik jika Kemenag mengeluarkan daftar penceramah yang dianggap tidak ramah terhadap umat,” katanya kepada BeritaBenar, Selasa, 22 Mei 2018.

Dalam siaran pers saat mengeluarkan daftar nama 200 mubalig terekomendasi, Jumat lalu, Kemenag menyebutkan bahwa mereka memenuhi tiga kriteria, yaitu “mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.”

Robikin bisa memahami niat baik Kemenag merilis daftar mubalig terekomendasi itu, untuk merespon eksploitasi sentimen berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan penyebaran radikalisme.

Namun di sisi lain, lanjutnya, daftar tersebut seolah mengisyaratkan bahwa mereka yang ada di luar 200 nama mubalig itu, tidak layak untuk didengarkan ceramahnya.

“Seolah-olah di luar nama-nama itu, tidak baik. Padahal jumlah mubalig cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Alangkah lebih bijak, itu ditelaah kembali,” ujarnya.

"Penceramah di berbagai daerah yang memiliki kualifikasi keagamaan dan memahami local wisdom cukup banyak. Dua ratus mubalig yang masuk daftar itu kan hanya di tingkat pusat saja, sehingga memicu polemik.”

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan alasan diterbitkan daftar mubalig terekomendasi itu adalah untuk merespons permintaan masyarakat sendiri.

“Itu yang 200 dalam rangka memenuhi mereka yang kesulitan mendapatkan siapa nama penceramah yang layak untuk dihadirkan di pengajian-pengajian, di kegiatan-kegiatan di kementerian, lembaga, instansi, dan BUMN. Jadi di luar itu silakan," jelasnya.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak yang masuk dalam daftar 200 mubaliqh direkomendasikan Kemenag mengaku tidak nyaman karena banyak mubalig tak masuk dalam daftar tersebut.

“Saya merasa tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang paham ilmu agama. Sementara banyak penceramah lain seperti Ustaz Abdul Samad dan Ustaz Adi Hidayat tak masuk dalam list itu,” ujarnya saat dihubungi, merujuk pada dua ustaz kondang di Indonesia yang ceramahnya selalu dihadiri ribuan jamaah.

Dicabut saja

Dimintai komentar terkait daftar mubalig, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Teungku Faisal Ali secara tegas meminta Kemenag mencabut daftar itu.

Apalagi, tidak ada satu pun mubalig dari daerahnya masuk dalam daftar itu, padahal Aceh ialah satu-satunya provinsi di Indonesia memperlakukan syariat Islam, yang tentu saja memiliki banyak ulama.

“Daftar itu sangat terpusat dan bisa menyebabkan masyarakat menilai kita di daerah tidak kompeten. Ini tidak baik, lebih baik dicabut saja. Biarkan alam yang melakukan seleksi,” katanya saat dihubungi BeritaBenar.

Senada dengan Robikin, Faisal juga menilai di luar daftar nama itu, banyak sekali dai-dai yang dapat membawa umat menjadi lebih baik.

“Dibuatkan kriteria boleh, tapi jangan menyebut 200 orang semacam itu karena banyak sekali dai-dai yang menyerukan pada kebaikan. Jika ada kekurangan, tinggal diperbaiki,” ujar Faisal yang juga Ketua NU Aceh.

Dia mendukung rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berencana melakukan sertifikasi penceramah. Hal itu lebih bijak daripada mengeluarkan daftar mubalig versi pemerintah.

“Lebih baik disertifikasi, tapi jangan oleh Kementerian Agama saja tapi juga melibatkan seluruh ormas Islam dan ulama,” katanya.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, mengatakan pihaknya telah mendengar alasan Kemenag mengeluarkan daftar penceramah terekomendasi itu. Untuk menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan mendorong sertifikasi penceramah.

"MUI dan Kemenag sepakat membangun program peningkatan kompetensi mubalig baik dari aspek materi maupun metodologi malalui program dai bersertifikat," katanya dalam keterangan tertulis.

Dalam waktu dekat, MUI akan mengundang ormas-ormas Islam untuk membahas dan mendalami metode sertifikasi.

Zainut juga mengatakan MUI mengimbau semua pihak untuk tidak memperpanjang polemik tersebut.

“Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan fitnah,” ujarnya.

Tak akan cabut

Menanggapi polemik di tengah masyarakat, Menteri Lukman Hakim Saifuddin menyatakan tak akan mencabut daftar 200 mubalig yang direkomendasikan.

"Itu kan, dalam rangka menjawab permintaan masyarakat. Masa sesuatu yang mereka harapkan kemudian kami cabut lagi, kan, tidak pada tempatnya," kata Lukman kepada wartawan.

Menurutnya, tak tertutup kemungkinan daftar nama itu akan bertambah karena masih banyak ulama besar belum masuk.

"Jumlahnya banyak, baik yang perorangan maupun kelembagaan. Nanti akan dirilis dalam kesempatan berikutnya," katanya.