Sekitar 500-an WNI dari total 1.209 orang telah berhasil dievakuasi ke luar Sudan

Pemerintah Indonesia pada Selasa (25/4) mengatakan telah berhasil mengeluarkan 542 dari total 1.209 WNI di Sudan yang tengah dilanda perang saudara sejak pertengahan bulan ini dan telah menelan setidaknya 400 korban jiwa.  

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan sebanyak 827 WNI sudah dipastikan terevakuasi dari wilayah konflik di Khartoum, termasuk 542 orang yang sudah diberangkatkan melalui laut ke Jeddah, Arab Saudi.

“Evakuasi tahap pertama, 542 WNI dalam perjalanan dari Port Sudan menuju Jeddah,” kata Faizasyah kepada BenarNews.

“Kedubes Indonesia di Khartoum sedang mempersiapkan proses evakuasi tahap kedua,” tambah dia.

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi yang terus memburuk yang berpengaruh pada keselamatan WNI sejak pecah perang di negara itu pada Sabtu, 15 April, antara pasukan militer pemerintah Sudan Armed Forces (SAF) dan pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF).

Menurut Retno, warga Indonesia yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa, pekerja migran, karyawan perusahaan swasta nasional dan staf KBRI beserta keluarganya.

“Untuk itu saya himbau agar setiap WNI yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri, mohon agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Khartoum agar juga dapat dievakuasi pada tahap kedua,” kata Retno.

Retno mengatakan evakuasi dilakukan di tengah berbagai tantangan, termasuk bis yang membawa WNI dari Khartoum ke Port Sudan yang harus ditempuh sekitar 15 jam itu harus melalui sejumlah pos pemeriksaan.

Evakuasi harus dilakukan dengan jalan darat karena bandara utama di Khartoum telah menjadi salah satu pusat pertempuran di samping sejumlah lokasi lainnya di ibu kota Sudan itu.

“Mereka harus melewati 15 pos pemeriksaan sepanjang perjalanan 830 kilometer melalui kota Atbara, Damir, Mismar dan Kota Sawakin," kata Retno, menambahkan bahwa evakuasi tahap pertama dari Khartoum ke Port Sudan dilakukan pada Minggu (23/4) dengan menggunakan delapan bis dan sebuah minibus dari KBRI.

Sementara, Panglima TNI Yudo Margono pada Senin mengatakan telah mengirimkan pesawat jenis Boeing 737-400 menuju Jeddah dengan 39 personel tim evakuasi terdiri dari 16 kru pesawat, gabungan tim dari Komando Pasukan Gerak Cepat, tim medis TNI, personel Badan Inteligen Strategis TNI, psikolog TNI, serta staf Kementerian Luar Negeri.

“Tugas penjemputan WNI ke Sudan adalah tugas mulia dan kehormatan yang harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab,” kata Yudo, seperti dikutip Kompas, Selasa.

Lebih dari 420 tewas dan sedikitnya 3.700 orang luka-luka dalam perang Sudan kali ini, menurut catatan WHO. Dari korban yang tewas itu setidaknya 273 adalah warga sipil menurut Sudan Doctors' Syndicate, sebuah kelompok pro-demokrasi yang memonitor jumlah korban dalam perang perebutan kekuasaan antara dua jenderal militer di Sudan itu. Jenderal Abdel Fattah Al Burhan yang memimpin pasukan militer SAF dan Jenderal Hamdan Dagalo yang memimpin RSF, keduanya telah terlibat konflik perebutan kekuasaan selama bertahun-tahun.

Bukan yang pertama kali

Penjemputan kali ini juga bukan kali pertama dilakukan oleh Indonesia untuk mengevakuasi warganya dari Sudan. Sebelumnya, pada 2003, saat perang saudara serupa meletus, Indonesia juga mengevakuasi warganya kala itu.

Panglima Yudo Margono menjelaskan bahwa TNI telah sering membantu evakuasi warga Indonesia dari negara yang terlibat perang. Pada tahun 2021, TNI melaksanakan misi yang sama di Afghanistan dan Ukraina pada Maret tahun lalu.

“Saya minta jadikan pengalaman kedua misi tersebut sebagai bekal dan evaluasi agar misi yang kalian laksanakan di Sudan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Yudo saat pelepasan misi petugas evakuasi di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Menurut Yudo, konflik bersenjata di Sudan sudah semakin mengkhawatirkan, dan kondisi tersebut dapat membahayakan keselamatan warga Indonesia yang saat ini berada di negara itu.

“Untuk itu diperlukan kehadiran TNI guna menyelamatkan WNI tersebut, hal ini sesuai dengan salah satu tugas pokok yang diamanatkan kepada TNI yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia di mana pun mereka berada,” tambah Yudo.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan evakuasi WNI harus dilakukan dengan pendekatan halus agar tidak dianggap mendukung salah satu pihak yang sedang bertikai di Sudan.

“Harus diberi penjelasan yang baik, kalau tidak maka dianggap mendukung salah satu pihak. Evakuasi warga juga bisa diartikan tak percaya terhadap kapabilitas pemerintahan yang sekarang berkuasa di sana, karena tak bisa menjamin keselamatan warga asing,” kata dia kepada BenarNews.

“Alasan yang dipakai dalam evakuasi harus menggunakan aspek kemanusiaan. Memang diperlukan karena keadaan sudah begini,” ujarnya.