Genjot Vaksinasi di Tengah Lonjakan COVID-19, Pemerintah Kerahkan TNI, Polri

Pemerintah akan melibatkan personel TNI dan Polri dalam melakukan vaksinasi COVID-19, demikian kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (14/6), di tengah melonjaknya kasus harian rata-rata hingga dua kali lipat dari bulan lalu.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menginstruksikan kampanye vaksinasi digenjot hingga tercapainya sasaran 1 juta orang per hari, kata Menteri Budi Gunadi, meskipun para ahli epidemiologi meragukan target ini akan tercapai.

“Beliau (Presiden) sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama program vaksinasi sampai 400 ribu per hari,” kata Budi dalam jumpa pers Senin, seraya menambahkan pemerintah pusat bakal mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pihak termasuk suplai vaksin yang mencukupi. 

Pemerintah daerah telah diinstruksikan untuk memvaksinasi 600,000 orang per hari, dengan 100,000 di antaranya di Jakarta.

Hingga Senin, cakupan vaksinasi tahap pertama di Indonesia telah mencapai 20 juta orang, sementara sekitar 11 juta telah sepenuhnya diinokulasi dari total target 181,5 juta penduduk, untuk tercapainya kekebalan komunitas (herd community).

Akumulasi nasional mencatat 8.189 orang terjangkit virus COVID-19 dalam 24 jam terakhir sehingga totalnya menjadi 1.919.547 kasus, di tengah kekhawatiran adanya gelombang kedua serupa dengan yang melanda India pada April-Mei. Kasus kematian mencapai 53.116 atau naik 237 pasien. 

Infeksi harian di Indonesia telah melonjak menjadi rata-rata hampir 7,900 sehari dalam seminggu terakhir, dari rata-rata 3.500 setiap hari pada pertengahan Mei sebelum mudik Lebaran.

Budi mengatakan, lonjakan itu sebagian besar berasal dari klaster keluarga merujuk pada mobilitas masyarakat saat libur Idulfitri, pertengahan bulan lalu. 

Banyak infeksi baru juga berasal dari varian Delta yang sangat menular, pertama kali terdeteksi di India, kata Budi. Strain ini juga menyebabkan penyakit yang lebih parah.

“Beberapa daerah seperti Kudus, DKI Jakarta, Bangkalan memang sudah terkonfirmasi varian Delta atau varian dari India yang mendominasi," katanya.

Dalam sepekan terakhir, DKI mencatat kenaikan 50 persen menjadi 18 ribu kasus aktif, berbanding dengani 11 ribu dalam periode tujuh hari sebelumnya, kata Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.

Saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Utara, Senin, Presiden Jokowi Widodo secara langsung meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan cakupan program vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas demi menghambat laju penyebaran kasus aktif dari varian baru tersebut.

Per Juni, cakupan penyuntikan vaksinasi di Jakarta masih kurang dari 10.000 orang per hari. 

“Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk akhir Agustus target 7,5 juta penduduk Jakarta harus sudah tervaksinasi. Ini memang target yang sangat ambisius, tapi mau tidak mau kita harus menuju kesana untuk kekebalan komunal,” kata Jokowi. 

Populasi penduduk Jakarta sekitar 10,6 juta.

Sementara itu, pakar epidemiologi dari Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman, mengatakan sangat sulit untuk mencapai kekebalan komunitas dalam waktu singkat dengan tingkat vaksinasi yang rendah. 

“Tidak mungkin, sangat jelas tidak mungkin. Jangankan Indonesia yang tingkat vaksinasinya baru sekian persen. Amerika Serikat yang lebih luas saja belum mencapai imunitas komunal,” kata Dicky kepada BenarNews, Senin. 

Indonesia telah menerima suplai vaksin hingga 93,7 juta dosis yang terdiri dari 84,5 juta dosis vaksin Sinovac dari Cina, AstraZeneca dari Inggris sebanyak 8,2 juta dosis, dan 1 juta dosis dari Sinopharm Cina. 

‘Fase genting’

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Jakarta saat ini memasuki fase genting dengan positivity rate meningkat dari 9 persen menjadi 17 persen akibat kenaikan kasus terkonfirmasi positif di atas 2.000 dalam empat hari terakhir.

"Ibu kota dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi sekarang tak terkendali, kita akan masuk fase genting, dan jika fase itu terjadi maka kita harus ambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September lalu dan Februari lalu," kata Anies, merujuk kebijakan penarikan rem mobilitas warga.

Namun demikian, Anies mengatakan pihaknya optimistis mengejar target yang dipasang Pemerintah Pusat.

“Sekarang sudah mencapai angka 2.890.000 orang yang dapat vaksin, bulan Juni ini targetnya 3 juta. Memang target kami di Jakarta akan dilakukan kegiatan per hari 100 ribu rata-ratanya. Dengan penambahan ini, tercapai angka 7,5 juta orang di akhir bulan Agustus,” kata Anies. 

Sangat serius

Dicky dari Universitas Griffith mengatakan lonjakan kasus di beberapa kabupaten/kota di Indonesia bakal terjadi secara drastis pada akhir Juni dan awal Juli akibat kelalaian dalam memitigasi penyebaran varian baru COVID-19 baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Dicky menekankan pemerintah perlu meningkatkan pengujian (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) untuk menanggulangi  varian baru COVID-19 yang lebih berbahaya karena mampu mengacaukan sistem imunitas bahkan kepada orang yang telah menerima vaksin lengkap .

“Sampai saat ini ada beberapa isu yang belum terjawab seperti sampai berapa lama vaksin bisa bertahan, juga bagaimana vaksin efektif mencegah penularan ancaman baru seperti varian Delta yang memenuhi kriteria super-strain,” kata Dicky. 

Dicky menjelaskan, varian Delta lebih berbahaya karena selain menyebar begitu cepat dengan gejala yang lebih berat, varian itu juga menyiasati sistem imunitas bahkan kepada orang yang telah menerima vaksin, dan memperlebar risiko bagi penyintas untuk terinfeksi lagi. 

“Jadi ini bencana epidemi di tengah pandemi. Ini sangat serius,” katanya. 

Menteri Kesehatan Budi mengatakan lonjakan kasus di DKI Jakarta dan juga kabupaten/kota lainnya disebabkan oleh penyebaran varian baru COVID-19, B1617.2 atau Delta. 

Perpanjang PPKM

Sementara itu, Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) untuk periode 15-28 Juni 2021 dengan penambahan aturan untuk wilayah zona merah. 

“Untuk daerah zona merah, work from home (WFH) 75 persen. Jadi (work from office/WFO) kantornya 25 persen dan jam kerja karyawan harus digilir,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers yang sama dengan Menkes. 

Kegiatan belajar-mengajar di zona merah harus melalui sistem daring, sementara wilayah lainnya bisa mengikuti kebijakan terbaru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengizinkan aktivitas tatap muka terbatas.

PPKM Mikro mulai diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia per 1 Juni 2021. Sebelumnya, pemerintah hanya memberlakukan kebijakan PPKM di tujuh provinsi di Pulau Jawa-Bali.