Indonesia Bantah WNI Terlibat Serangan Bom di Gereja Filipina

Tim investigasi yang dikirim pemerintah Indonesia ke Manila pekan lalu tidak bisa mengonfirmasi klaim Filipina bahwa dua orang warga negara Indonesia telah melancarkan serangan bom kembar di sebuah gereja di Pulau Jolo yang menewaskan 23 orang, demikian seorang sumber senior kontra terorisme di Jakarta kepada BeritaBenar.

Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Año sebelumnya menyebutkan bahwa pasangan suami istri asal Indonesia bertanggung jawab atas serangan tanggal 27 Januari lalu di Gereja Maria Gunung Karmel di Jolo, ibukota Provinsi Sulu di selatan Filipina.

“Tidak ada jejak profil DNA kedua tersangka, tak ada sidik jari post-mortem pada potongan-potongan tubuh yang ditemukan di tempat kejadian perkara,” ujar sumber tersebut lewat sambungan telepon dari Jakarta kepada BeritaBenar.

Aparat keamanan Filipina sendiri telah menangkap lima orang tersangka anggota kelompok Abu Sayyaf, organisasi yang disebut-sebut berafiliasi dengan kelompok ekstremis ISIS. Kelimanya dijerat dengan dakwaan pembunuhan.

Otoritas di Filipina, termasuk Presiden Rodrigo Duterte, mengklaim bahwa kelima tersangka bersama pasangan suami istri yang diduga WNI itu bertanggung jawab dalam aksi pengeboman tersebut.

Tim penyelidik Indonesia tiba di Manila awal bulan ini untuk membantu proses investigasi kasus tersebut.

Enam hari usai insiden pengeboman, kepada kantor berita CNN Año mengatakan bahwa banyak pihak yang telah mengira pasangan tersebut adalah warga negara Malaysia.

“Namun saya yakin mereka adalah WNI,” ujar Año.

Dia juga menambahkan sang pria teridentifikasi sebagai “Abu Huda” dan telah tinggal di Provinsi Sulu cukup lama, sementara sang wanita tiba di Jolo beberapa hari sebelum insiden terjadi.

Namun sumber BeritaBenar tersebut mengatakan bahwa tim penyelidik antiteror belum menerima bukti yang menguatkan dari otoritas Filipina sejak tim kembali ke Jakarta pekan ini.

Sumber tersebut mengatakan pemerintah Filipina sendiri telah mengabarkan ke tim bahwa pelaku bernama “Abu Huda” dan berangkat ke Manila tanggal 21 Januari bersama dengan putrinya yang baru berusia 10 tahun.

“Polisi telah memeriksa setiap calon penumpang yang terbang ke Manila pada tanggal 21 Januari dari seluruh bandara di Indonesia. Polisi juga telah mengecek setiap penumpang pria yang terbang ke Manila yang membawa seorang anak perempuan berusia 10 tahun pada tanggal itu,” ujarnya.

“Tidak ada yang bernama ‘Abu Huda’ dalam daftar imigrasi. Kemungkinan besar adalah nama samaran, panggilan yang umumnya digunakan di kalangan militan. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk mengecek identitas asli Abu Huda tersebut,” ujar sang sumber.

Sumber tersebut juga mengatakan bahwa tim penyelidik Indonesia tak bisa mendapatkan jejak digital para pelaku yang dikumpulkan oleh otoritas Filipina. Jejak digital tersebut merupakan informasi penting akan aktivitas mereka di dunia maya selama ini.

“Petugas kami yang dikirim ke Manila tak bisa mendapatkan jejak digital pasangan tersebut yang bisa menunjukkan kemana mereka pergi, dengan siapa mereka berkomunikasi, apapun yang bisa mengungkap identitas mereka,” ujar sumber.

“Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk memulai investigasi.”

Satu pihak

Ketika pemerintah Filipina pertama kali mengumumkan bahwa kedua WNI bertanggung jawab atas pengeboman tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mendesak pemerintah Filipina untuk tak terburu-buru melayangkan tuduhan bahwa WNI yang menjadi otak pengeboman sebelum mengecek kebenarannya.

Dia menegaskan bahwa pernyataan dari para pejabat pemerintahan di Manila adalah berita yang hanya dari satu pihak.

“Hingga saat ini koordinasi belum selesai, dan tanggung jawab masih berada di tangan pemerintah Filipina sendiri; polisi dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Wiranto kepada awak media di Jakarta.

Sejumlah pakar juga meragukan klaim Filipina yang mengaitkan WNI dalam aksi pengeboman tersebut.

“Tak ada bukti sama sekali! Lain orang, lain pula yang disampaikan – warga Malaysia lah, Yaman lah, Indonesia lah,” ujar Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (Institute for Policy Analysis of Conflict) Sidney Jones seperti dikutip Jakarta Post pekan lalu.

“Mereka tak punya bukti.”