Indonesia luncurkan dana investasi Danantara untuk dorong pertumbuhan ekonomi

Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/2) meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebagai upaya mengerek perekonomian nasional dan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dipatok Prabowo sejak masa kampanye.

Pada tahap awal, badan pengelola dana investasi yang baru dibentuk tersebut akan mengelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Listrik Negara, Pertamina, Bank Negara Indonesia, Telkom, dan Mining Industry Indonesia.

Total aset ketujuh BUMN kakap itu mencapai $900 miliar atau sekitar Rp14 ribu triliun.

Prabowo meluncurkan Danantara dalam seremoni di Istana Kepresidenan Jakarta yang dihadiri dua mantan presiden yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko "Jokowi" Widodo.

Dalam pidato peluncuran, Prabowo menyebut Danantara merupakan bagian pembangunan nasional dan cara pengelolaan kekayaan Indonesia secara maksimal.

"Ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo telah kerap menyuarakan wacana pembentukan superholding BUMN sejak masa kampanye pemilihan presiden Februari 2024.

Sebulan sebelum pelantikan pada Oktober tahun lalu, tim ekonomi Prabowo merujuk Temasek Holding di Singapura sebagai benchmark superholding yang hendak didirikan.

Prabowo menambahkan, Danantara bakal menggelontorkan $20 miliar atau sekitar Rp326 triliun pada tahap awal investasi yang berfokus pada proyek hilirisasi nikel, bauksit, dan produksi pangan serta energi baru dan terbarukan.

"Inilah sektor-sektor yang menentukan masa depan kita, ketahanan dan kemandirian bangsa," ujar Prabowo lagi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai peluncuran mengatakan bahwa Rosan Roeslani yang kini menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menjabat Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Dia akan dibantu Pandu Sjahrir, seorang pengusaha sekaligus keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan, yang menjabat chief investment officer (CIO) dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskario yang menjabat chief operating officer (COO).

Menteri BUMN, Erick Thohir, bakal menjabat Ketua Dewan Pengawas dan eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad menjadi Wakil Ketua Dewan Pengawas.

Airlangga juga mengatakan mantan presiden akan masuk ke dalam struktur Danantara, tapi dia tak merinci siapa mantan presiden tersebut dan posisinya. Airlangga hanya mengatakan, "salah satu dewan."

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan mantan presiden akan mengisi pos dewan penasihat, tanpa merincinya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai Danantara dapat memberi pengaruh positif pada perekonomian Indonesia serta berpotensi memberikan tambahan dana untuk menjalankan beragam program pemerintah.

Dia mencontohkan program transisi energi yang bisa mendapat dana lebih besar karena jaminan pembiayaan yang juga kian jumbo karena aset PLN dikonsolidasi dengan BUMN lain di Danantara.

"Saya menilai, Danantara bisa menjadi kendaraan investasi penting untuk bisa mendorong realisasi investasi di dalam negeri," ujar Bhima kepada BenarNews.

"Jika terealisasi, bisa pula menjadi sumber pembiayaan program pemerintah dan bisa mendorong penyerapan tenaga kerja lebih besar juga di sektor formal."

Pengamat pasar modal Universitas Indonesia Budi Frensidy pesimistis Danantara bakal menjadi besar lantaran masih diisi pejabat negara yang terafiliasi politik alih-alih profesional.

Menurut Budi, Temasek yang dijadikan benchmark tim Prabowo, dapat menjadi besar lantaran diisi kalangan profesional dan dijalankan secara akuntabel serta transparan.

"Saya menilai Danantara lebih seperti lembaga politik untuk para petinggi," kata Budi saat dihubungi.

Jika praktik ini berkelanjutan, terang Budi, "Wajar ada kekhawatiran ini malah menjadi 1MDB (1Malaysia Development Berhad)."

Rosan Roeslani merupakan ketua tim kampanye Prabowo Subianto pada pemilihan presiden Februari 2024 sementara Pandu Sjahrir wakil bendahara.

1MDB (1Malaysia Development Berhad) adalah perusahaan investasi milik negara yang didirikan pada 2009 di Malaysia untuk memajukan ekonomi negara melalui investasi di berbagai sektor seperti energi, real estate, dan infrastruktur. Perusahaan ini awalnya bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Malaysia dan menarik investasi internasional.

Namun, 1MDB menjadi terkenal secara internasional karena skandal korupsi besar yang melibatkan penggelapan dana miliaran dolar. Pada tahun 2015, terungkap bahwa sejumlah uang yang seharusnya digunakan untuk investasi dan pembangunan negara, justru diselewengkan melalui praktik pencucian uang dan suap yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Direktur Eksekutif Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) Yenti Nurhidayat mengatakan keberhasilan atau kegagalan Danantara memang bergantung kepada tata kelola yang akuntabel dan transparan, bukan pada besaran dana yang disiapkan.

Tanpa pengawasan yang baik, terang Yenti, “Danantara bakal sulit menarik kepercayaan investor.”

Sesuai Undang-undang BUMN yang menjadi dasar pembentukan Danantara, audit akan dilakukan akuntan publik, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagi saya, ini menimbulkan kekhawatiran soal akuntabilitas. BUMN yang selama ini diawasi BPK saja kerap bermasalah, bagaimana jika tidak ada pengawasan itu?" kata Yanti kepada BenarNews.

Dia pun menyoroti independensi Danantara yang dalam pengelolaan melibatkan pejabat negara hingga mantan presiden. Padahal jika merujuk badan pengelola investasi seperti Temasek, pejabat lembaga tersebut diisi para profesional yang independen.

"Investor menginginkan badan independen yang dikelola secara profesional," ujarnya.