Luhut Jamin Keamanan Korban Tragedi 1965

Pemerintah menjamin keamanan korban tragedi 1965 dalam upaya pengungkapan peristiwa yang diklaim telah menewaskan ratusan ribu jiwa itu, demikian disampaikan pegiat hak asasi setelah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, 9 Mei 2016.

"Pak Luhut mengatakan bahwa mereka (Kemenko Polhukam) akan menjamin keamanannya (para korban),” kata Bedjo Untung, kepala Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, kepada wartawan usai pertemuan dengan Luhut di kantor Menko Polhukam hari itu.

Bersama sekitar 10  orang lainnya dari YPKP 1965, International People's Tribunal (IPT) 65, dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam kesempatan itu Bedjo juga menyerahkan dokumen tentang lokasi kuburan massal.

“Dia mengatakan, 'Negara ini negara besar maka keselamatan akan dijamin, saya akan perintahkan dan  telepon Kodam’,"  tambah Bedjo meniru ucapan Luhut.

Ia juga melaporkan kepada Luhut tentang ancaman dan teror yang diterima korban tragedi 1965 dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Menurut saya itu sudah tidak relevan lagi saat ini, tidak adil bahwa anak cucu masih harus menanggung apa yang dilakukan orang tua atau kakek nenek mereka," tegas Luhut kepada BeritaBenar mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan perlakuan diskriminatif yang diterima para keturunan eks anggota PKI.

Bedjo juga meminta kepada pemerintah untuk menjaga lokasi kuburan massal agar tetap terjaga dan tidak dirusak, dihilangkan atau dipindahkan karena itu adalah alat untuk mengungkap kebenaran tentang tragedi menjelang naiknya Soeharto sebagai presiden.

“Saya minta agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya dalam rangka menunjukan kuburan massal tersebut,” ujar Bedjo.

Serahkan temuan

Bedjo dan YPKP 1965 menyerahkan rangkuman temuan mereka selama ini dan data kuburan massal yang diketahui, yang sejauh ini dilaporkan tersebar di 12 provinsi.

"YPKP 65 secara resmi menyerahkan rangkuman dan catatan data kuburan massal yang ada di Indonesia, Yang kami temukan ada 122 kuburan massal dan diperkirakan ada 1,999 mayat di dalamnya. Kuburan tersebut berlokasi di Sumatera dan Jawa," jelas Bedjo.

Dia menambahkan bahwa beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat belum dimasukkan dalam daftar temuan itu.

Beberapa temuan YPKP 1965 lain juga diserahkan kepada Menko Polhukam untuk digunakan sebagai bahan investigasi dalam upaya untuk mengungkap tragedi itu.

Ia juga mengatakan beberapa anggotanya yang berada di Pati dan Pekalongan masih selalu dimonitor dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Menuju rekonsiliasi

Luhut mengatakan pertemuan dengan YPKP adalah awal untuk melakukan klarifikasi data untuk menuju rekonsiliasi.

"Kami sudah membentuk tim di kementerian ini, yang akan mengumpulkan informasi tentang kuburan massal. Saya tidak yakin jumlahnya mencapai 200.000. tapi kita investigasi apa betul jumlahnya segitu," ujar Luhut kepada BeritaBenar, mengacu pada jumlah korban tewas yang disebut banyak kalangan.

Ketika ditanya apakah akan dilakukan proses hukum jika hasil investigasi sudah ada, Luhut menjawab, "Kita tunggu hasil investigasinya. Semangatnya adalah rekonsiliasi. Kita lupakan masa lalu dan berjalan bersama menuju masa depan."

Dia menambahkan bahwa tim yang anggotanya berasal dan Kemenko Polhukam dan Komnas HAM akan melakukan peninjauan ke Pati dan Wonosobo untuk mengambil sample, lalu dilanjutkan ke lokasi-lokasi lain.

Apakah akan meminta Amerika Serikat untuk membuka file yang bersangkutan dengan tragedi 1965, Luhut mengatakan dengan senang hati akan menerima jika ada yang berbagi bukti kepada pemerintah.

Sementara itu, aktivis HAM Reza Muharam yang ikut dalam rombongan tersebut berharap kebenaran tentang tragedi 1965 bisa diungkap.

"Komnas HAM punya data, TNI punya data, lembaga sejarah juga punya data mengenai korban. Saya harap ada lembaga pengungkapan kebenaran untuk melihat data-data tersebut agar jumlah korban itu jelas," ujar Reza.