Luhut: Cina dan Sejumlah Negara Tertarik Berinvestasi di Natuna

Cina bersama sejumlah negara lainnya menyatakan ketertarikan mereka untuk berinvestasi di Kepulauan Natuna, demikian kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, walaupun Beijing baru saja berkonflik dengan Jakarta terkait masuknya kapal-kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai Negara Tirai Bambu itu ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

"Investor AS (Amerika Serikat) sudah menyatakan minatnya, juga investor dari Jepang, Korea dan Cina. Buat kita mana saja yang mau, kata Luhut, di Jakarta (17/1/2020).

“Bagi kami, tidak masalah dari mana asal mereka (investor). Negara-negara itu tertarik mendirikan industri pengolahan ikan dan industri manufaktur di Natuna,” tambahnya tanpa memberikan informasi jumlah investasi itu.

Berbeda dengan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya yang bermasalah dengan Cina sehubungan dengan klaim mereka atas Laut Cina Selatan, Indonesia menegaskan tidak ada perselisihan dengan Cina meskipun adanya klaim sembilan garis putus Cina yang tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Natuna.

Cina juga menyatakan tak punya sengketa dalam batas teritorial dengan Indonesia namun menyatakan berhak atas wilayah tangkap ikan di perairan Natuna yang berada di ujung selatan Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah tradisional mereka, hal yang disanggah Indonesia yang mengatakan hal tersebut tidak sesuai dengan Konvensi Laut PBB (UNCLOS 1982).

“Perang ujung jalan alternatif terakhir setelah jalur diplomasi menemui jalan buntu, kalau ada perselisihan ya wong adik kakak aja suka berantem kok,” papar Luhut.

“Tidak akan pernah kami mau negosiasi mengenai batas wilayah Indonesia. Itu ngga akan terjadi sampai kapanpun,” ujarnya.

Oleh karenanya, ia bencana membeli kapal ocean going kemampuan jelajah jarak jauh untuk menunjang operasional Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Intinya kita mau coast guard atau Bakamla itu berperan penuh, mengenai kapal, Menteri Pertahanan berencana akan beli kapal ocean going sepanjang 143-150 meter, dan dibeli dari galangan kapal di Denmark, jadi kapal yang bisa menjelajah dengan cakupan jauh dan bebas sekelas fregat,” ujarnya.

Investasi IKN

Sementara itu Luhut menegaskan rencana perusahaan raksasa Jepang, SoftBank Group untuk menginvestasikan dana dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.

“Dengan SoftBank nanti saya akan bertemu kembali dengan Masayoshi di Davos, Swiss. Presiden Joko Widodo rencananya pada bulan Februari akan memutuskan, negosiasi kami akan angkanya ada di sekitar 30-40 miliar USD,” ujar Luhut dalam press conference di Jakarta, Jumat.

Direktur Eksekutif sekaligus pendiri SoftBank, Masayoshi Son, telah menyatakan ketertarikan untuk ikut serta membangun ibu kota baru saat bertemu Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Jakarta pekan lalu. Bahkan Masayoshi telah ditunjuk sebagai anggota dewan pengarah pelaksanaan proyek yang akan memakan biaya sekitar Rp466 triliun itu.

SoftBank belum merespons permintaan komentar dari BenarNews mengenai rencana investasi di ibu kota baru.

Luhut mengatakan, tugas Dewan Pengarah untuk Ibu kota baru yang terdiri dari Putera Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed Bin Zayed, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan CEO SoftBank Masayoshi Son, adalah salah satunya untuk membangun kepercayaan dari dunia internasional.

“(Apa saja tugas mereka) sedang kita rumuskan, Presiden tetap sebagai penanggung jawab, peran mereka memberikan saran dan promosi serta yang terpenting adalah untuk membangun trust atau kepercayaan dari dunia internasional,” ujarnya

Luhut memastikan mengenai persyaratan tetap akan dikendalikan oleh pemerintah dengan dasar saling menguntungkan dan saling menghormati.

“Strukturnya saat ini sedang dibuat, rencana Ibukota baru nanti akan dibagi kedalam klaster-klaster, seperti klaster pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang jelas, semua itu di bawah kendali kita,” tambahnya.

Dialog

Menanggapi hal tersebut, pakar Hubungan Internasional, Hasjim Djalal, mengatakan posisi Indonesia memang memang sensitif karena terjebak antara aliansi Cina dan AS.

“Cina ingin Indonesia memahaminya dengan adanya ketertarikan Cina terhadap kekayaan sumber daya alam di perairan Natuna,” ungkapnya dalam sebuah diskusi yang dihadiri BenarNews.

Ia menilai, Indonesia perlu menjajaki pembicaraan dengan Cina supaya tidak terjebak pertengkaran dengan Cina dan as.

"Apakah kita perlu menambah teknologi atau bisa memanfaatkan kerjasama dengan Cina atau bagaimana? Apakah perlu mengajak ASEAN untuk kerjasama, seperti mengajak Vietnam yang juga punya masalah dalam menghadapi Cina," kata dia.

Menurut dia, keberadaan Cina merupakan peringatan terhadap Indonesia untuk lebih peduli memelihara sumber daya alam di dalam laut karena saat ini banyak underwater device yang dipasang oleh negara tertentu seperti Cina dan AS untuk mendeteksi kapal selam.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat teknologi, pertahanan, pengawasan, penegakan hukum, Angkatan Laut dan Bakamla dalam menjaga perairan Indonesia.

"Lokasi Indonesia memang lebih sensitif. Kemampuan Indonesia belum sebanding dengan yang mereka punya," kata dia

Hal senada disampaikan, pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menurutnya, Indonesia perlu melakukan diplomasi pintu belakang kepada Cina dengan mengirimkan tokoh untuk berkomunikasi dengan Cina

“Jangan khawatir akan investasi Cina, karena berinvestasi juga perlu untung kalau situasi seperti ini juga tidak menguntungkan bagi Cina,” ujarnya, merujuk pada konflik di Natuna.

"Patroli keamanan laut harus diperkuat karena kejadian ini akan terus berulang jika tidak ada penegakan hukum," kata dia.