Tito Karnavian: Utamakan Deradikalisasi dan Pencegahan

Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen. Pol.) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ia akan mengutamakan program deradikalisasi dan pencegahan terorisme.

“Saya merasa optimis, tanpa harus arogan. Optimis kenapa? Karena saya cukup lama di bidang ini,” katanya kepada wartawan usai dilantik oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo sebagai Kepala BNPT menggantikan Saud Usman Nasution di Jakarta, Rabu, 16 Maret 2016.

Kembali ke 'rumah sendiri'

“Saya cukup lama di bidang penanggulangan terorisme dan ini spesialisasi saya. Saya sangat senang kembali ke habitat saya,” tambahnya.

Tito telah menangani terorisme sejak tahun 2009. Dia juga ikut berbagai operasi termasuk memimpin operasi selama 1,5 tahun di Poso. Mantan Kapolda Metro Jaya itu pernah menjabat Komandan Densus 88 Antiteror Mabes Polri sebelum menjadi Kapolda Papua.

“Saya kerja di BNPT dua tahun. Ini seperti kembali ke rumah sendiri,” kata dia.

Menurutnya, dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme perlu koordinasi antar lembaga pemerintah, non-pemerintah dan masyarakat.

“Kunci utamanya adalah bagaimana meyakinkan stakeholders duduk bersama untuk membuat program yang konseptual dan sistematis,” ujar Tito.

Dia menyebutkan, deradikalisasi dari balik penjara di Indonesia belum maksimal karena banyak terpidana terorisme masih dapat merencanakan aksi dari penjara seperti Abu Bakar Ba’asyir dan Aman Abdurrahman.

Menurut hasil investigasi polisi diketahui bahwa kasus bom dan penembakan di Jalan Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari direncanakan dari balik penjara di Nusa Kambangan.

Oleh karena itu, Tito berencana untuk mengutamakan program rehabilitasi dan deradikalisasi paska penegakan hukum.

“Saat mereka masuk penjara diadakan kegiatan-kegiatan tertentu, termasuk cara penanganan supaya mereka tak melakukan aksi teror lagi, tidak mempengaruhi atau kembali ke jaringan, itu yang paling utama,” jelasnya.

Tingkatkan koordinasi

Pakar terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya yang ditanya BeritaBenar, Kamis, mengatakan sebagai Kepala BNPT baru, Tito harus mampu meningkatkan kordinasi dengan Densus 88 untuk menciptakan cara kerja akuntabel dan transparan terhadap publik.

“Pengalaman dia pernah di Densus akan memudahkan koordinasi. Substansi penting adalah mengubah cara operasi Densus 88 yang selama ini cenderung lepas kontrol harus dihentikan,” tutur Harits.

Menurutnya, langkah deradikalisasi yang menjadi prioritas BNPT akan percuma jika Densus 88 justru melakukan “radikalisasi dengan aksi-aksi kekerasan yang melampui batas”.

“Karena kekerasan aparat hanya akan melahirkan spiral kekerasan menggeliat tanpa ujung. Masalah akan terus mengkristal,” tambahnya.

Seperti diketahui bahwa Densus 88 berada di bawah Polri. Sedangkan BNPT lebih pada upaya pencegahan terorisme dan melaksanakan deradikalisasi. Tapi antara keduanya terjalin kerjasama yang erat.

Hal senada disampaikan seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Johny Nelson Simanjuntak. Menurutnya, salah satu masalah utama adalah konsep pencegahan BNPT selama ini tidak jelas.

Dia menyarankan agar Tito menyiapkan konsep komprehensif yang bisa diawasi oleh publik dan melakukan verifikasi atas segala program deradikalisasi.

“BNPT harus merumuskan aturan bagaimana pemberantasan terorisme sesuai dengan HAM. Itu harus dijadikan dasar setiap tindakan yang dilakukan,” ujarnya.

Johny menambahkan, Tito adalah orang tepat mengemban tugas Kepala BNPT dari segi profesi, track record dan pengalaman.

“Sebagai mantan Komandan Densus, ia bisa merumuskan kebijakan yang cocok untuk pencegahan terorisme dan menjalankan program deradikalisasi,” katanya.

Selama ini, sejumlah kalangan menilai program deradikalisasi dan pencegahan yang dijalankan BNPT belum maksimal sehingga banyak orang terpengaruh untuk menjadi bagian kelompok militan.

Optimis

Anggota Komisi I DPR RI, yang juga Wakil Ketua MPR, Dimyati Natakusumah mengaku optimis kepemimpinan Tito sebagai Kepala BNPT akan dapat membawa Indonesia bebas dari serangan teroris.

“Sangat pas. Tito berpengalaman di Densus. Dia punya keahlian dibandingkan polisi lain dalam penanggulangan terorisme,” kata Dimyati kepada BeritaBenar.

Ia mengharapkan kepada pemerintah untuk melengkapi BNPT dengan teknologi canggih dan peralatan yang memadai untuk menangkal ancaman terorisme.

“Tito tahu bagaimana membaca musuh, memiliki peta pergerakan terorisme, dan paham cara penanganannya,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.