KontraS Kecam Pengharagaan Terhadap Diktator Korea Utara

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam rencana Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah otoriter Korea Utara, Kim Jong Un, sebagai tokoh anti-imperialisme.

"Kontras meyakini ketidaksetiaan dan ketidaktepatan dalam pemberian penghargaan tersebut, serta mendesak YPS segera membatalkan pemberian penghargaan," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar dalam keterangan tertulis Kamis.

Pemimpin YPS Rachmawati Soekarnoputri sebelumnya telah mengumumkan akan memberikan Soekarno Award kepada Kim Jong-Un.

"Kim Jong Un terbukti secara konsisten tetap melaksanakan jalan pikiran pemimpin besar mereka, Kim Il Sung, melawan imperialisme," kata Rachmawati yang juga pendiri Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara tanggal 31 Juli lalu setelah pertemuannya dengan Duta Besar Korea Utara, Ri Jong Ryul.

"Ia [Kim Jong Un] konsisten melawan dominasi nekolim (neo-kolonialisme imperialisme) atau penjajahan dalam bentuk baru," katanya.

Rachmawati juga menolak anggapan bahwa Kim Jong-Un adalah seorang diktator .

"Itu kan cuma propaganda Barat saja," kata Rachmawati seperti dikutip oleh Kompas.

Kemarahan pejuang demokrasi

Ketika dihubungi BeritaBenar, Haris mengatakan bahwa tindakan pemberian penghargaan ini hanya menimbulkan kemarahan pejuang demokrasi.

"Korea Utara bukan hanya mengalami krisis HAM tetapi juga mempunyai sistem demokrasi terburuk,” katanya kepada BeritaBenar tanggal 6 Agustus via telepon.

Haris juga mengatakan bahwa pemerintah otoriter Korea Utara juga telah menggunakan ketersediaan bahan pangan untuk mengontrol penduduk.

“Ini sangat tidak bisa diterima, tidak manusiawi. Karena itu penghargaan ini seperti lelucon yang menyakitkan,” katanya.

Haris dalam surat pernyataannya menuliskan bahwa sekitar 80.000-120.000 orang ditahan di kamp-kamp tahanan politik Korea Utara.

“Penahanan, penyiksaan, eksekusi sewenang-wenang di kamp-kamp penjara terjadi setiap saat dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bagaimana YPS bisa menghargai ini? Katanya.

“Jika pengharagaan diberikan, ini bukan saja akan melecehkan legasi Presiden Sukarno, tetapi juga mempermalukan bangsa,” katanya seraya menjelaskan bahwa Indonesia sepakat mengutuk tindakan yang tidak manusiawi seperti ini.

Rencana pemberian Soekarno Award kepada Kim Jong-Un dalam waktu dekat telah mengundang reaksi tajam dalam masyarakat, terutama jejaring sosial.

Pada tahun 2001 lalu, YPS juga memberikan penghargaan yang sama kepada Kim Il Sung (pemimpin Korea Utara yang menjabat tahun 1948-1994), bertepatan dengan peristiwa 100 tahun kelahiran Bung Karno.