Mahfud: TNI urung serbu penyandera pilot di Papua atas permintaan Selandia Baru

Pasukan TNI dan Polri hampir menyerbu persembunyian kelompok separatis Papua untuk menyelamatkan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru yang ditawan, namun, kedutaan negara itu meminta agar pemerintah tidak menggunakan kekerasan dalam membebaskan sandera, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD, Selasa.

Pasukan gabungan waktu itu telah mengepung faksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pimpinan Egianus Kogoya, tetapi Selandia Baru khawatir akan keselamatan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, yang disandera kelompok itu sejak 7 Februari, kata Mahfud.

“Saya katakan begini: kita sudah tahu itu tempatnya, di titik koordinat berapa dan kita sudah kepung sekarang,” ujar Mahfud dalam rapat di kantornya.

"Tetapi begitu kita mau bergerak pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan (mengatakan) ‘Kami memohon tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami agar masalah ini tidak menjadi masalah internasional’," ujar Mahfud, mengutip seorang pejabat Selandia Baru.

Mahfud mengatakan Indonesia akan rugi jika penyanderaan ini menjadi masalah internasional.

“Oleh sebab itu, kita masih tangani, ditunggu saja, mudah-mudahan ada penyelesaian,” kata Mahfud.

Dalam keterangannya minggu lalu, Kedutaan Besar Selandia Baru mengabarkan kondisi Mehrtens sehat dan keselamatannya merupakan prioritas utama.

“Kami bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan pembebasan yang aman terhadap warga Selandia Baru tersebut,” demikian keterangan pihak Kedutaan.

Pada Selasa pekan lalu, TPNPB merilis sejumlah foto dan video tanpa tanggal yang menunjukkan Mehrtens bersama anggota kelompok separatis, termasuk Kogoya, yang menenteng senjata laras panjang dan panah.

Dalam video itu, Kogoya mengatakan kelompoknya tidak akan ragu untuk menembak Mehrtens jika pasukan TNI dan Polri terus mengejar mereka. Ia juga menyebut Mehrtens hanya akan dilepaskan jika Jakarta menarik diri dari Papua.

Selain itu, juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan kelompoknya hanya mau berdialog dengan pemerintah Indonesia jika ada mediasi dari negara lain.

Sementara itu Mehrtens dalam video itu mengulang permintaan kelompok separatis agar tentara Indonesia mundur dari Papua.

"Kalau mereka (TNI) enggak pulang, saya enggak bisa lepas. Mereka bilang tembak saya," ujar Mehrtens.

BenarNews mencoba menghubungi Sambom pada Selasa namun tak beroleh tanggapan.

Batasi ruang gerak  

Juru Bicara Polda Papua, Benny Adi Prabowo mengatakan TNI dan Polri sudah menurunkan personil di hampir semua pos yang terletak di distrik Paro, lokasi penyanderaan pilot dan pembakaran pesawat Susi Air awal bulan ini.

“TNI dan Polri sudah membatasi ruang gerak mereka,” kata Benny kepada BenarNews.

Benny mengatakan pihaknya belum mendapatkan perkembangan informasi terkait hasil negosiasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nduga.

“Namun, kita sudah memantau lokasi mereka,” tambahnya.  

Pekan lalu, Benny mengatakan Polda Papua telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk bupati Nduga dan DPRD, untuk mengupayakan komunikasi dengan kelompok Kogoya.

Benny mengatakan bahwa aparat keamanan berusaha memastikan keselamatan pilot dengan bertindak tidak gegabah. “Jangan sampai pilot ini tidak selamat karena akan jadi preseden buruk bagi Indonesia. Jadi keselamatan pilot yang utama,” tegasnya.

Sementara itu, Juru bicara Komando Daerah Militer Cenderawasih Kol. Herman Taryaman mengatakan pencarian masih terus dilakukan dengan menyusuri lokasi tempat yang dicurigai menjadi markas dari kelompok TPNPB melalui darat dan udara.

“Medan pegunungan, jadi butuh waktu. Kami datangi lokasi yang dilaporkan berbagai pihak seperti gubuk-gubuk dan ditemukan barang bukti saat penyisiran seperti barang elektronik yang dipegang oleh sang pilot,” kata dia.

“Kami belum bisa memastikan lokasinya, tapi tanda-tanda ada,” kata dia.

Pekan lalu, Pangdam Cenderawasih Mayjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan penyelamatan pilot Susi Air memiliki tenggat waktu agar persoalan ini tidak berlarut.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah," tambahnya.

Tak selesaikan akar masalah

Tokoh hak asasi manusia (HAM) Papua, Yones Douw menilai pendekatan militer bukan yang dibutuhkan karena tidak akan menyelesaikan akar masalah.

“Itu sebabnya … perlu ada perundingan atau dialog untuk menyelesaikan akar masalah Papua dan pembebasan sandera pilot ini,” kata Douw kepada BenarNews.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah untuk keselamatan pilot dan keselamatan bagi masyarakat sipil Papua di Nduga,  Perlu ada dialog  sama seperti pemerintah Indonesia melakukan dialog dengan gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dulu itu,” kata dia.

Pemerintah mencapai kesepakatan damai dengan GAM tahun 2005 setelah negosiasi dengan mediasi pihak asing.

Peneliti Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth menilai cara pemerintah mengatasi kelompok separatis di Papua tidak tepat dengan menyebut mereka kelompok teroris karena akar masalah separatis sangat berbeda dengan teroris.

“Ini menimbulkan efek domino. Masyarakat sipil selalu jadi korban karena berdasarkan pengalaman jika ada kontak senjata maka mereka harus menyelamatkan diri, mereka pindah karena takut dan kebanyakan tidak bisa kembali ke desa mereka lagi,” kata Adriana.