Buruh Turun Ke Jalan Menyerukan 10 Tuntutan

Lebih dari seratus ribu kaum buruh di Indonesia turun ke jalan mulai dari bundaran Hotel Indonesia, Jakarta sampai ke Istana Kepresidenan hari ini untuk menuntut gaji lebih besar, jaminan kesehatan dan pendidikan di May Day pada hari Jumat.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan permasalahan tentang ketenagakerjaan di Indonesia bisa diatasi dengan dialok tripartit antara pemerintah daerah, pengusaha dan pekerja.

“Kita mempunyai sepuluh tuntutan kepada pemerintah sesuai dengan janji mereka untuk menyejahterakan rakyat,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada BeritaBenar tanggal 1 Mei.

Sepuluh tuntutan tersebut adalah menolak upah murah, jaminan pensiun, menambah jaminan kesehatan, menghapus sistem kerja alihdaya, menolak kenaikan BBM (termasuk listrik dan elpiji), penurunan harga barang pokok, membatasai korporasi, perlindungan terhadap buruh dari kekerasan, guru sebagai pegawai tetap dan UU perlindungan pekerja rumah tangga dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), kata Iqbal menerangkan.

Tema hari buruh kali ini adalah "Akhiri Keserakahan Korporasi dan Wujudkan Negara Kesejahteraan." Peringatan ditandai dengan long march mulai dari Bundaran Hotel Indonesia sampai ke Istana Negara.

Jalan-jalan utama ditutup, bahkan banyak pabrik di Jakarta yang membuat tanggal 1 Mei sebagai hari libur.

“Mereka takut akan adanya kerusuhan,” kata Iqbal.

Long March bukan hanya diadakan di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya seperti Medan, Surabaya, dan Yogyakarta.

“Kita menyerukan hal yang sama,” lanjut Iqbal.

Kapolda Metro Unggung Cahyono mengatakan bahwa kepolisian telah menyiapkan 14.404 personel untuk pengamanan hari buruh.

“Perayaan May Day berlangsung aman, damai dan terkendali. Kami salut karena mereka (buruh) tidak menggunakan cara anarki dalam tuntutan mereka,” katanya kepada BeritaBenar tanggal 1 Mei.

Buruh sebagai mobilisasi politik

Konfederasi dan berbagai macam serikat buruh di Indonesia berupaya menggunakan May Day sebagai momen untuk mencari kesepakatan membentuk partai buruh yang baru.

Gerakan Buruh Indonesia (GBI) sepakat untuk membentuk parti buruh setalah aksi May Day 2015.

“Kami berharap akan ada kesepakatan mengenai hal ini. Kalau disetujui GBI akan menjadi organisasi buruh baru dan akan menyalurkan aspirasi serta tuntutan pekerja,” kata Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP-KPBI) Ilham Syah di Jakarta kepada BeritaBenar tanggal 1 Mei.

Kalau pembentukan GBI disetujui, organisasi ini akan meliputi berbagai macam organisasi pekerja.

Tetapi ide pembentukan partai baru ditentang oleh beberapa organisasi buruh lain termasuk anggota Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI).

“Partai buruh biasanya hanya menggunakan buruh untuk kepentingan politik bukan untuk rakyat. Dan kita sudah mempunyai Partai Buruh jadi untuk apa membentuk partai baru,” kata Paulus Suryanta Ginting kepada BeritaBenar tanggal 1 Mei.

Paulus mengatakan daripada menghabiskan energi untuk membangun partai baru ia mengusulkan agar GBI memusatkan perhatian kepada 10 tuntutan yang diserukan hari ini. Ia menyangsikan pembentukan partai baru akan berhasil.

“Sepuluh tuntutan tersebut merupakan amanah kaum buruh. Kita semua tahu bahwa pekerja (buruh) masih berada dikelas kedua dalam masyrakat Indonesia dan ini yang ingin kita perbaiki. Pembentukan partai baru hanya akan menghabiskan dana,” katanya lanjut.

Solusi untuk buruh

Dalam peringatan May Day, Menaker Hanif juga terlihat diantara kerumunan publik. Ia mengatakan keberpihakannya kepada masyrakat dan menginisiasi adanya dialok dengan kaum pekerja.

“Pemerintah bisa menjembatani permintaan buruh, pemerintah daerah dan dengan pengusaha,” katanya.

"Upah minimum adalah upah paling dasar dan paling rendah bagi pekerja lajang. Jangan sampai bergeser menjadi upah standar di perusahaan. Upah minimum hanya berlaku bagi perkerja lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun," lanjut Hanif.

Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Nusron Wahid juga menyatakan keberpihakannya terhadap kaum buruh.

Ia mengatakan akan terus mengupayakan peningkatan perlindungan bagi TKI. Dalam enam bulan jabatannya, Nusron telah menyimpulkan akar permasalahan TKI Indonesia.

"Setelah mempelajari kebanyakan kasus TKI, ternyata kebanyakan kasus TKI bersumber dari hulu (minimalnya kemampuan individu)," katanya kepada BeritaBenar tanggal 1 Mei.

“Sebaiknya jangan tergesa-gesa mengirimkan TKI keluar tetapi melengkapi mereka dengan ketrampilan yang dibutuhkan,” katanya.