Evakuasi Jenazah Perawat, 1 TNI Tewas dalam Baku Tembak dengan Separatis

Seorang prajurit TNI tewas, Selasa (21/9) dalam kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok separatis bersenjata di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, saat aparat melakukan evakuasi jenazah seorang perawat korban penyerangan minggu lalu di wilayah yang sama, demikian kata pejabat terkait.

Ketegangan di Distrik Kiwirok masih berlangsung sejak penyerangan dan pembakaran sejumlah fasilitas publik oleh kelompok separatis bersenjata pada Senin pekan lalu yang mengakibatkan seorang perawat di Puskesmas Kiwirok, Gabriella Meilani (22), meninggal.

Aparat mengatakan sejumlah tenaga kesehatan (nakes) melarikan diri dari serangan kelompok separatis, dimana Gabriella dan seorang rekannya Kristina Sampe Tonapa terjun ke jurang. Gabriella ditemukan tewas, sedangkan Kristina ditemukan dalam keadaan selamat dengan luka tusuk dan memar di sekujur tubuhnya. 

Pada bentrokan terkini, Pratu Ida Bagus Putu S tewas karena peluru kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) Ngalum-Kupel, kata Kepala Penerangan Kodam Cenderawasih, Kolonel Arm Reza Nur Patria. 

“Kontak aparat dengan KST Ngalum Kupel di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang mengakibatkan satu anggota TNI gugur,” kata Reza dalam pernyataannya. KST (kelompok separatis teroris) adalah istilah yang digunakan aparat untuk pejuang kemerdekaan bersenjata di Papua. 

“Kontak tembak terjadi bertempat di Bandara Kiwi, Distrik Kiwirok, ketika aparat TNI sedang mengamankan bandara untuk evakuasi jenazah almarhumah Gabriella Meilani,” katanya, menambahkan. 

Dalam statemen selanjutnya yang diterima BenarNews, Kapendam mengatakan jenazah Suster Gabriella dan jenazah prajurit TNI yang gugur sudah berhasil dievakuasi ke Jayapura.

Separatis klaim bertanggung jawab

Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap bersenjata OPM, membenarkan insiden kontak senjata yang menewaskan prajurit TNI itu dilakukan oleh anggotanya. 

“Yang bertanggung jawab adalah Panglima Kodap 15 Ngalum Kupel Brigjen Lamek Taplo dan pasukannya,” kata Sambom, melalui pesan singkat. 

Sambom juga membenarkan serangkaian penyerangan yang dilakukan anggotanya dalam beberapa waktu terakhir, termasuk serangan terhadap fasilitas publik, seperti Puskesmas dan sekolah di Kiwirok. Ia mengatakan hal tersebut adalah bagian dari perjuangan kelompoknya membebaskan Papua.

“Benar, perang revolusi akan terus dilakukan,” katanya. 

“Kami siap ke hukum internasional jika kami salah. Tapi kami tetap punya tekad untuk hancurkan semua fasilitas milik pemerintah kolonial Indonesia,” tegas Sambom pekan lalu. 

Pada Senin (20/9), baku tembak juga terjadi di Kiwirok antara pasukan gabungan TNI dan Polri dengan TPNPB.

"Memang betul kemarin pagi ada kontak tembak di Kiwirok, namun tidak ada korban jiwa terutama di kalangan anggota TNI-Polri," Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Sukarnito, melalui sambungan telepon.

Investigasi independen

Sementara itu, kelompok gereja di Papua mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menggelar investigasi independen terkait peristiwa pembakaran dan jatuhnya korban meninggal dunia dari tenaga medis di Kiwirok. 

“Informasi yang beredar sangat sepihak. Kita perlu informasi dari investigasi sebelum ambil tindakan,” kata Pastor Dekenat Pegunungan Bintang, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura, RD James Kossay di Jayapura. 

Kossay menilai video penyerangan kantor-kantor di Kiwirok yang beredar setelah peristiwa pembakaran seharusnya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa pelaku kekerasan tersebut.

Walaupun juru bicara TPNPB sudah mengklaim bertanggung jawab, Kossay mengatakan dia tidak yakin pelaku yang tampak dalam video tersebut adalah anggota TPNPB yang selama ini tinggal di kawasan hutan. 

Kossay berharap Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah membentuk tim pencari fakta independen untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 13 September itu. 

Hal senada juga disampaikan pengacara hak asasi manusia Veronica Koman yang saat ini berada di Australia.

Dalam diskusi daring yang digelar Amnesty International Indonesia, Selasa, Koman mengklaim kelompok separatis Papua memiliki kecenderungan tidak menyerang tenaga medis dan pengajar.

“Komando sentral OPM itu menghormati nakes dan guru. Misal ada acara adat, mereka pasti diberikan makanan terbaik,” kata Koman. 

“Makanya butuh investigasi lebih jauh terkait motif, pemicu, dan kronologinya. Ini kan sangat kompleks dan pada dasarnya investigasi menyeluruh perlu untuk mencegah terjadinya kecelakaan sipil,” katanya lagi. 

Amnesty International Indonesia mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil di Papua dan menegaskan kembali bahwa dalam situasi konflik bersenjata norma hukum humaniter mengikat kedua belah pihak yang bertikai baik itu pemerintah Indonesia melalui aparat keamanannya maupun juga OPM.

Sehingga dilarang keras “menyerang obyek sipil seperti sekolah, layanan kesehatan, apalagi terhadap tenaga kesehatan,” kata Usman Hamid, pimpinan Amnesty International Indonesia dalam akun instagramnya, mengacu pada insiden yang menewaskan Gabriella Melaini.

Ia mengatakan negara bertanggung jawab untuk melindungi para nakes tersebut. “Negara harus mengerahkan jajaran penegak hukum untuk melakukan investigasi secara efektif, terbuka dan independen, untuk menemukan siapa pelakunya,” tegasnya.

Tudingan dan bantahan

TNI menuding Komite Nasional Papua Barat (KNPB) organisasi pro-kemerdekaan Papua yang selama ini berkampanye untuk diadakannya referendum penentuan pendapat, ikut membantu TPNPB melakukan penyerangan nakes yang bertugas di Kiwirok.

“KNPB membantu separatis Ngalum-Kupel pimpinan Lamek Taplo sengaja menyerang tenaga kesehatan yang sedang bertugas,” kata Komandan Korem 172/Praja Wira Yakhti, Brigjen Izak Pangemanan. 

Namun tuduhan ini dibantah oleh KNPB, yang berbeda dari TPNPB, kelompok ini dikenal tidak mengutamakan kekerasan bersenjata dalam mencapai tujuannya.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ones Suhuniap, mengatakan pernyataan bahwa KNPB terlibat dalam penyerangan adalah tidak berdasar, seperti halnya tuduhan organisasi itu berada dibalik penyerangan Posramil di Maybrat, Papua Barat awal September lalu yang menewaskan empat anggota TNI,

"Semua informasi itu adalah pembohongan publik dan tidak benar. Kami punya laporan dari lapangan," kata Ones.

Ones mengatakan pemicu serangan ke Puskesmas Kiwirok terjadi karena seorang nakes ternyata memiliki senjata dan disebut telah menewaskan seorang anggota TPNPB. 

Ones tidak menyebutkan siapa nama tenaga kesehatan yang memegang senjata itu.

“Kejadian itu lah yang memancing amarah TPNPB lalu melakukan tindakan cepat ke lokasi pelaku yang berada di lingkungan Puskesmas,” kata Ones. 

Tenaga kesehatan yang menjadi korban kekerasan di Kiwirok membantah pernyataan KNPB. 

“Dokter Restu Pamanggi juga terluka jadi tidak mungkin pegang senjata,” kata kata Kristina Sampe Tonapa, menyebutkan nama dokter yang dituduh memegang senjata. 

Kristina dan tiga rekannya saat ini sedang dirawat di RS Marthen Indey, Jayapura. 

Kristina menambahkan, saat itu, massa yang juga warga Kiwirok ikut mengejar kelompok separatis dengan membawa panah dan senjata tajam hingga melukai para nakes.

IDI Papua hentikan pelayanan

Menyusul insiden kekerasan bersenjata yang terjadi selama dua pekan terakhir, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Papua memutuskan untuk menghentikan layanan sementara di Kabupaten Pegunungan Bintang hingga ada jaminan kesehatan dari pemerintah setempat. 

Ketua IDI Papua, Donald Aronggear, mengatakan pihaknya telah meminta jaminan tersebut kepada Gubernur Papua tetapi belum menerima respons. 

“Kami harap segera ada jawaban dari pemerintah provinsi dan pusat untuk penanganan masalah ini, supaya masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan di pedalaman segera bisa ditangani,” kata Domald.

Terpisah, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya telah meminta pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan pihak terkait, untuk menyelesaikan secara tuntas kasus penyerangan Puskesmas Kiwirok serta penyerangan terhadap nakes setempat.

“Masyarakat Pegunungan Bintang agar tetap tenang, kondusif dan waspada. Pemerintah bersama penegak hukum akan berupaya maksimal melindungi seluruh warga, termasuk tenaga kesehatan yang bertugas” kata Enembe. 

Jaminan kesehatan Yeimo

Pada perkembangan lain di Papua, ahli hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi aktivis dan terdakwa kasus makar Papua, Victor Yeimo. 

Pengadilan atas Yeimo, yang juga adalah juru bicara KNPB, ditunda lantaran kondisi kesehatannya yang terus memburuk sejak berada dalam tahanan kepolisian pada Mei 2021. Yeimo saat ini tengah dalam perawatan intensif di RSUD Jayapura untuk pengobatan paru-parunya. 

Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB untuk HAM, meyakini situasi kesehatan Yeimo saat ini adalah buntut perlakuan yang diterimanya selama penahanan. 

“Saya pernah melihat bagaimana negara-negara menolak perawatan medis bagi para pembela HAM yang sakit dan dipenjara, yang mengakibatkan penyakit serius atau kematian,” kata Lawlor. 

“Sekarang saya memohon kepada Indonesia untuk melindungi kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan Yeimo dengan memberikan perawatan dasar yang sangat dia butuhkan,” tegasnya.

Ronna Nirmala berkontribusi pada artikel ini