PBB serukan “pakta solidaritas iklim” di tengah memburuknya pemanasan global

Dunia sedang menghadapi krisis iklim yang memerlukan tindakan segera karena panasnya kemarau tahun ini yang menunjukkan bahwa pemanasan global semakin memburuk, kata Sekretaris Jenderal PBB pada hari Kamis dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan “pakta solidaritas iklim” di antara negara-negara penghasil karbon dioksida terbesar, terutama negara-negara G20 yang akan ia temui pada akhir pekan ini di India, dan mengatakan mereka harus melakukan upaya ekstra untuk mengurangi emisi dan membantu transisi negara-negara berkembang ke energi ramah lingkungan.

Antonio Guterres mengatakan bagaimana musim kemarau belakangan ini semakin panas dan menggigit seraya menambahkan bahwa negara-negara kaya harus memobilisasi sumber daya untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi.

“Kita masih bisa menghindari dampak terburuk dari kekacauan iklim, namun waktu hampir habis, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan momen ini,” kata Guterres di sela-sela KTT yang mempertemukan para pemimpin ASEAN dan negara-negara besar.

Sekjen PBB juga mengusulkan rencana untuk “meningkatkan” respons global terhadap perubahan iklim, yang dia sebut sebagai “agenda percepatan”. Laporan ini menyerukan negara-negara maju untuk mencapai emisi nol bersih setidaknya pada 2040 dan negara-negara berkembang pada 2050.

Guterres memperingatkan bahwa dunia sedang menghadapi “serangkaian krisis” yang mendekati ke titik puncaknya dan mengancam perdamaian dan stabilitas.

Selain memburuknya keadaan darurat iklim, ia menyebutkan meningkatnya perang dan konflik, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik.

Dia menyatakan keprihatinan mendalamnya mengenai situasi di Myanmar, di mana militer merebut kekuasaan pada Februari 2021 dan melancarkan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi dan warga sipil, yang menewaskan lebih dari 4.000 orang.

Semua negara harus “terus mencari strategi terpadu terhadap Myanmar,” katanya.

Kekhawatiran terkait Korea Utara

Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mendesak penegakan sanksi PBB yang tegas terhadap Korea Utara, dengan mengatakan bahwa pengembangan nuklir dan rudalnya merupakan ancaman besar bagi kawasan Indo-Pasifik.

Yoon menyampaikan pernyataan tersebut pada KTT Asia Timur, yang mempertemukan para pemimpin dari 10 negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, China, Rusia, India, Australia, dan Selandia Baru.

“Pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara merupakan pelanggaran serius terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan merupakan tantangan langsung terhadap perdamaian dunia,” kata dia seperti dikutip oleh kantor berita Korea Selatan Yonhap.

“Ini adalah ancaman nyata yang dapat menargetkan dan menyerang semua negara yang berpartisipasi dalam pertemuan hari ini.”

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris, Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

Dalam pernyataan bersama, para pemimpin menyoroti pentingnya tatanan maritim di kawasan yang patuh pada hukum internasional.

Para pemimpin mengakui bahwa “rezim maritim di kawasan yang konsisten dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di kawasan kita,” kata pernyataan itu.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan perselisihan spesifik apa pun walaupun saat ini tengah terjadi kontroversi terkait peta baru Tiongkok, yang dirilis bulan lalu dan menunjukkan klaim ekspansif Beijing atas sebagian besar Laut China Selatan, termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara-negara ASEAN: Brunei,  Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Negara-negara tersebut, juga India dan Taiwan, keberatan dengan peta baru terbitan Beijing itu.

Perdana Menteri Li menyatakan harapannya agar negara-negara luar menghormati sepenuhnya upaya yang dilakukan negara-negara kawasan untuk menegosiasikan peraturan Laut China Selatan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, menurut kantor berita pemerintah Xinhua.

Para pemimpin juga sepakat untuk memperkuat kerja sama dan kemitraan di berbagai bidang seperti perdagangan dan investasi, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, konektivitas, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam pidato pembukaan KTT Asia Timur, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mendesak para pemimpin untuk bekerja sama menjaga perdamaian dan stabilitas.

“Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk tidak menimbulkan konflik baru, tidak menimbulkan ketegangan baru, tidak menimbulkan peperangan baru,” kata Jokowi.

“Dan pada saat yang sama, kita juga mempunyai tanggung jawab untuk menurunkan ketegangan yang panas, mencairkan suasana yang membeku, menciptakan ruang dialog dan menjembatani perbedaan yang ada.”

Jokowi mengatakan perdamaian dan stabilitas adalah kunci mencapai kesejahteraan dan ASEAN bertekad menjadikan kawasan ini sebagai episentrum pertumbuhan.