Proyek PLTA Mentarang senilai Rp 40 triliun untuk pasok kawasan industri resmi dimulai

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Rabu (3/1) melakukan peletakan batu pertama proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air Mentarang Induk PT Kayan Hydropower Nusantara senilai Rp 40 triliun untuk memasok listrik Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) sebagai kawasan industri kendaraan listrik, aluminium, dan petrokimia di atas tanah seluas 30 ribu hektar di Bulungan, Kalimantan Utara.

PT Kayan Hydropower Nusantara – perusahaan yang didirikan melalui usaha patungan antara Grup PT Kayan Patria Pratama (KPP) dan Sarawak Energy Berhad, Malaysia, pada Januari 2018 – akan menyediakan sumber listrik 1.375 megawatt melalui PLTA Mentarang, kata portal resmi perusahaan tersebut.

“Ini bukan pekerjaan yang mudah dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil 2,6 miliar dolar, kalau dirupiahkan kira-kira Rp40 triliun, sebuah nilai yang sangat besar sekali,” kata Jokowi dalam sambutan pada peresmian proyek PLTA tersebut, Rabu, di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Jokowi menargetkan pembangunan proyek PLTA Mentarang Induk – yang menggunakan pembangkit tenaga air Sungai Mentarang, sungai terpanjang ketiga di Kalimantan – akan selesai dalam tujuh tahun.

Pada Selasa, Presiden Jokowi mengunjungi kawasan KIPI, yang diproyeksikan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia.

"Kalau ini terealisasi dengan baik. Semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Ini industri apa pun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke sini," kata Jokowi.

Proyek PLTA serupa sedang dibangun di Sungai Kayan untuk menghasilkan daya listrik 9.000 megawatt, yang dilakukan oleh perusahaan patungan antara Power Construction Corp dari China, perusahaan lokal PT Kayan Hydro Energy dan perusahaan Jepang Sumitomo Corporation.

Proyek pembangkit listrik tenaga air senilai Rp 270 triliun ini dimulai pada tahun 2019 dan mencakup pembangunan lima bendungan.

Kedua pembangkit listrik tersebut akan memasok listrik ke kawasan KIPI di Kabupaten Bulungan, yang pembangunannya dimulai pada Desember 2021 dan diperkirakan akan rampung dalam 10 tahun, dengan investasi dari China dan Uni Emirat Arab senilai Rp 2.000 triliun. 

Ketika selesai, zona industri seluas 30.000 hektar tersebut akan menjadi pusat produksi panel surya, baterai untuk mobil listrik, silikon industri, dan lainnya. produk, membuka jalan bagi apa yang disebut presiden sebagai “lompatan” ekonomi Indonesia di panggung global.

Informasi dampak lingkungan

Aktivis lingkungan dari Perkumpulan Lingkar Hutan Lestari, Yosran Efendi, mengatakan bahwa masyarakat terdampak pembangunan PLTA harus mendapatkan akses informasi yang lengkap mengenai rencana proyek pembangunan bendungan tersebut.

Menurut Yosran, selama ini masyarakat terdampak tidak diberi akses informasi yang lengkap mengenai dampak dari pembangunan PLTA tersebut sehingga ketika mengambil keputusan sudah dengan data dan pengetahuan yang komprehensif.

“Salah satunya adalah soal ancaman krisis air. Ketika sungai dibendung maka masyarakat yang biasanya mendapatkan air dari aliran akan terhenti. Saya tidak yakin teknologi selalu dapat lebih baik dari buatan alam,” kata kata Yosran kepada BenarNews.

Yosran mengakui bahwa kebutuhan akan listrik di Kalimantan Utara ini sangat vital karena masih banyak daerah di provinsi yang baru berusia 10 tahun ini belum dialiri listrik – sebuah ironi di abad 21 – namun soal proyek tersebut masyarakat juga harus memahami dampak lingkungannya.

Dia mengingatkan masyarakat baik di hulu, pesisir dan hilir sungai untuk mengikuti secara detail proses dari rencana pembangunan PLTA ini, dan mendesak investor mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan alam dibandingkan soal bisnis semata.

“Pembangunan itu selalu bagus tapi yang bukan dari Tuhan itu tidak selalu baik bagi manusia. Karena Tuhan sudah menciptakan alam dan manusia saling berdampingan,” kata Yosran.

Sungai Kayan mengalir melalui bagian utara Kalimantan, bagian Indonesia dari Pulau Kalimantan, di mana petak-petak hutan yang luas telah dibuka untuk penebangan, penambangan, dan budidaya kelapa sawit.

Indonesia, negara terbesar dan terpadat di Asia Tenggara, adalah negara yang paling berpolusi kedelapan di dunia dengan 2 persen emisi gas rumah kaca global, menurut World Resources Institute.

China mendanai proyek-proyek di Indonesia sebagai bagian dari program pembangunan infrastruktur dunia Belt and Road Initiative yang ambisius. Ini termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai $6 miliar, yang diharapkan selesai pada Juli tahun ini.