Jelang 17 Agustus, Polri Amankan Empat Wilayah Rawan Konflik

Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan akan mengawasi dan mengamankan empat daerah rawan konflik di Indonesia menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia yang jatuh tanggal 17 Agustus.

"Mulai dari Papua, Maluku, ada juga Sulawesi Tengah, dan Aceh. Keempat wilayah tersebut merupakan daerah rawan konflik horizontal yang bisa mengganggu kedaulatan Indonesia," kata Badrodin di Jakarta, Senin 10 Agustus.

Badrodin mengatakan bahwa Papua rawan bukan hanya karena gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetapi juga konflik lintas agama yang terjadi antara kelompok minoritas dan mayoritas di Papua.

“Demikian juga dengan Maluku. Konflik sektarian yang terjadi di daerah ini telah menewaskan ribuan nyawa. Ini yang harus kita hindari,” katanya.

Dia menambahkan bahwa konflik di daerah akan semakin rawan jika dipolitisisasi oleh pihak-pihak tertentu seiring adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) bulan Desember mendatang.

Konflik agama di Poso telah tiga kali terjadi. Konflik pertama terjadi pada 25-29 Desember 1998, kerusuhan kedua 17- 21 April 2000, dan kerusuhan teakhir terjadi pada 16 Mei-15 Juni 2000.

Konflik ini telah menyebabkan sedikitnya 2000 orang tewas, kata Badrodin.

Badrodin juga menambahkan bahwa Aceh akan berada dalam pengawasan karena beberapa insiden penembakan terjadi di propinsi tersebut yang diduga melibatkan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

“Kita akan memastikan bahwa Aceh aman, terutama minggu ini adalah juga merupakan peringatan 10 tahun perjanjian Helsinski yang ditandatangani oleh GAM dan Indonesia,” katanya.

Perjanjian damai Helsinki ditandatangani tanggal 15 Agustus 2005, untuk mengakhiri konflik bersenjata di Aceh yang diyakini menewaskan 25.000 orang lebih, sebagian besar warga sipil.

Basis teror Poso

Di Sulawesi Polri merasa perlu mewaspadai karena Poso masih disinyalir sebagai basis gerakan teror.

Badrodin mengatakan Santoso, pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) masih menjadi buron di wilayah tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak partisipasi aktif seluruh media untuk membantu mencegah radikalisme di wilayah tersebut.

“Beberapa media sudah diblokir, ini sebagai upaya agar tidak memberikan informasi yang menyesatkan," kata Direktur Pencegahan Terorisme BNPT, Brigadir Jenderal Polisi Hamidin, kepada BeritaBenar.

"Langkah itu kami lakukan untuk mencegah agar masyarakat agar tidak larut dalam informasi yang salah dan mungkin akan mempengaruhi pola pikir mereka.”

Direktur Pusat Media Damai (PMD) BNPT, Khairul Anham menjelaskan, saat ini di Indonesia pengguna internet semakin tak terkendali.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 55% pengguna internet di Indonesia menggunakan jaringan seluler dan 49% pengguna internet adalah usia18-25 tahun.

"Sasaran mereka adalah pemuda,” katanya.

Khairul mengingatkan agar kaum muda berhati-hati dalam menyikapi sebuah berita.

Ia mencontohkan sejumlah media sering memberikan kesan yang salah.

“Seorang biksu berjalan di antara mayat-mayat bergelimpangan. Foto itu adalah foto ketika terjadi gempa di China, tapi oleh media online dituliskan bahwa itu adalah pembunuhan warga muslim oleh biksu di Myanmar,” jelas Khairul seraya mengimbau warga agar tidak terpancing dengan berita seperti ini.

"Ini menyesatkan, khususnya bagi umat muslim," jelasya.

"Jangan asal main share, karena itu berpotensi membuat radikalisme dan ujung-ujungnya aksi terorisme," tandasnya.

BNPT dan IPIM menangkal radikalisme

Sementara itu di Jakarta BNPT juga bekerjasama dengan Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (PP IPIM) telah mengadakan dialog tentang moderasi Islam dikalangan imam.

“Ini merupakan usaha kami mengamankan Jakarta dari paham radikalisme,” kata Deputi Bidang Pencegahan BNPT Agus Surya Bakti kepada BeritaBenar hari Senin.

Kegiatan dengan tema “Pencegahan Paham ISIS di kalangan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid” ini diadakan dari tanggal 7 sampai 9 Agustus 2015 bertempat di hotel Sriwijaya, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh sekitar 200 imam masjid dari daerah Jakarta dan sekitarnya.

“Dialog ini bertujuan agar mereka paham tentang akar kekerasan dan promosi yang salah yang telah dilakukan ISIS,” kata mantan Wakil Menteri Agama RI Nasaruddin Umar kepada BeritaBenar hari Senin.

“Kita harus berjuang bersama menanggulangi terorisme. Karena bahaya terorisme itu tidak akan pernah selesai tanpa sinergi yang kuat antar berbagai elemen bangsa,” lanjut Nasaruddin.

Menurut Agus, IPIM dipilih menjadi mitra strategis BNPT karena organisasi para imam masjid ini merupakan ujung tombak Islam dalam berinteraksi dengan umat secara langsung.

“Imam masjid adalah bagian dari agen perubahan sosial. Dalam kata lain, maju mundurnya umat Islam bergantung pada peran serta ulama dan imam masjid,” ujar Agus.