Proyek Infrastruktur Cina di Indonesia Terhambat Virus Corona

Sejumlah proyek infrastruktur yang melibatkan Cina di Indonesia terhambat menyusul larangan penerbangan dan terhentinya pengiriman barang sejak awal Februari 2020 karena wabah virus corona. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) dan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru di Sumatra Utara adalah beberapa diantaranya.

KCIC memprediksi adanya keterlambatan dalam pemenuhan target konstruksi akibat 300 pekerja dan pasokan material asal Cina tidak bisa masuk ke Indonesia.

Direktur Utama KCIC, Chandra Dwiputra,  mengatakan ratusan pekerja Cina yang tidak masuk memiliki jabatan beragam, mulai dari direktur proyek, manajer proyek, manajer lokasi, insinyur, hingga konsultan.

“Tahun ini saya tidak bisa bicara soal target dulu ya. Ini ada pengaruh coronavirus, kan banyak juga pekerja yang pulang (ke Cina saat Imlek),’ kata Chandra, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Dari total 14.000 pekerja dalam proyek kereta cepat, sebanyak 2.000 di antaranya berpaspor Cina.

“Masalahnya yang pulang itu levelnya banyak juga yang di atas. Ini kan memengaruhi pembuatan keputusan, tadinya bisa cepat jadi terhambat,” ujarnya kepada wartawan.

Di sisi lain, hampir 50 persen material yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti pipa-pipa, bahan waterproofing, waterstop, jaringan persinyalan, dan lainnya berasal dari Cina. Sementara, pabrik yang memproduksi material-material ini belum semuanya kembali beroperasi.

“Memang yang paling utama itu kan beton, tanah, besi, dan itu semuanya ada di sini. Cuma kalau gak ada material pendukung kan konstruksi juga jadi susah,” kata Chandra.

KCIC melibatkan tiga kontraktor dalam pembangunan sipil kereta cepat Jakarta-Bandung. Satu adalah PT Wijaya Karya, sementara dua lainnya berasal dari Cina yakni China Railway Group Limited dan Sinohydro Corporation Limited.

Chandra mengatakan, pihaknya telah meminta kepada dua kontraktor asal Cina untuk melakukan penggantian pekerja dari domestik sampai larangan penerbangan dicabut.

“Jadi sekarang sedang proses. Kita berharapnya bisa digantikan pekerja domestik. Intinya saya sedang mendorong kontraktor untuk bikin perencanaan sesuai dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Sebaliknya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, justru memastikan tidak ada proyek infrastruktur yang melibatkan investasi dari Cina yang terhambat karena virus corona.

“Tidak ada. Kalau yang ada di sini tidak ada masalah,” kata Budi, ditemui di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jumat.

“Kita justru ingin ini lebih cepat,” tambahnya singkat.

Batangtoru

Di Sumatra Utara, pengerjaan terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, yang ditujukan untuk menstabilkan pasokan listrik di bagian utara pulau Sumatra namun dikecam aktivis lingkungan karena dikatakan mengancam species prangutan langka yang hanya hidup di sana, terpaksa diberhentikan sementara karena tidak adanya pekerja kontraktor.

Konsorsium PLTA Batangtoru, PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE) juga melibatkan kontraktor asal Cina, Sinohydro Corporation Limited, dalam pengerjaan proyek senilai Rp21 triliun itu.

Dari setidaknya1.200 orang pekerjanya, sekitar 124 orang adalah warga negara Cina.

“Kita belum tahu sampai kapan ini berhenti, karena kan tergantung dari kebijakan larangan masuk orang yang datang dari Cina,” kata Emmy Hafild, penasihat senior untuk presiden komisioner NSHE, seperti dilaporkan media, Selasa (18/2/2020).

Akibat dari penundaan tersebut, target penyelesaian pembangkit diprediksi molor dari tahun 2022.

“Proyek PLTA Batangtoru itu proyek pemerintah, dan kami hanya bertugas sebagai pelaksana proyek. Jadi, yang berhak memerintahkan kami berhenti itu ya pemerintah,” tukas Emmy.

Proyek itu ditargetkan mampu menambah kapasitas listrik hingga 510 MegaWatt (MW).

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Komang Parmita, mengatakan kebijakan untuk menahan semua pekerja asal Cina masuk ke Indonesia wajib dilakukan untuk mengikuti prosedur standar internasional.

Aturan ini perlu dipatuhi sebagai upaya pencegahan virus di dalam negeri. “Ada dua panduan pokok, yakni Kerjakan dan Hindari. Semacam Do’s and Don’ts,” kata Komang.

Sementara itu industi nikel milik Cina, PT Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, awal Februari ini menyatakan para pekerjanya yang berasal dari Cina tidak ada yang terinfeksi virus corona, setelah menjalani karantina akhir Januari lalu.

“Alhamdulillah setelah melewati karantina kurun sepekan ini, 3.000 tenaga kerja asal Cina itu dinyatakan bebas dari virus corona. Jadi tidak ada yang terjangkit,” terang juru bicara perusahaan, Dedy Kurniawan, kepada BenarNews.

Turunkan proyeksi pertumbuhan

Sementara itu Duta besar Cina untuk ASEAN Deng Xijun mengatakan walaupun diakui virus corona membawa dampak negatif pada perekonomian, terutama karena Cina adalah mitra dagang nomor satu ASEAN dalam satu dekade terakhir, ia menyatakan dampaknya hanya sementara.

“Kami berharap bahwa dengan langkah tegas yang diambil oleh pemerintah Cina, epidemi akan dikendalikan dan dibereskan. Produksi pabrikan akan pulih,” ujarnya di depan para wartawan, Jumat (21/2/2020).

Menurunnya kinerja dagang akibat wabah virus corona membuat Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen-5,5 persen menjadi 5,0 persen-5,4 persen pada 2020.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, revisi perkiraan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian prospek pemulihan ekonomi dunia pasca meluasnya virus corona.

“BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat sumber, struktur, dan kecepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk mendorong investasi melalui proyek infrastruktur dan implementasi RUU Cipta Kerja dan Perpajakan,” kata Perry, merujuk pada rencana perumusan omnibus law, usai rapat dewan gubernur Bank Indonesia, Kamis.

Dari segi perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya penurunan ekspor nonmigas Indonesia ke Cina sebesar US $211,79 juta, pada Januari 2020 dibandingkan dengan Desember 2019.

Pada periode yang sama, impor nonmigas Indonesia dari Cina juga merosot US $115,2 juta. Penurunan ini tercatat sebagai yang terbesar di antara negara mitra dagang Indonesia lainnya.

Persoalan terbesar dari merosotnya angka impor dan ekspor adalah pengiriman yang terganggu. Ketua Kompartemen Pemberdayaan Anggota Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Febrizal Rahmana, mengatakan, pengangkutan logistik kargo via udara sudah terhenti lantaran pelarangan penerbangan.

Meski, pengangkutan logistik melalui laut selama dua bulan terakhir masih belum terdampak. “Kalau signifikan sampai dua bulan ini belum ya. Yang penting karantina sudah melakukan antisipasi yang baik terkait pencegahan masuknya virus corona,” kata Febri.

Tia Asmara di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.