2019: Tahun yang Terbuang Dalam Melawan Militansi

Tahun 2019 yang baru saja berlalu memberikan gambaran tidak pasti akan situasi keamanan terkait kekerasan ektremisme dan separatisme di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Sebagian besar wilayah konflik mengalami penurunan jumlah kekerasan yang terjadi dan sebagian lainnya melihat ancaman yang sebelumnya ada, ternyata tidak menjadi kenyataan. Namun tahun 2019 adalah tahun dimana banyak kesempatan yang hilang.

Tidak ada negara yang memanfaatkan menurunnya kekerasan itu untuk mencoba membentuk solusi politik jangka panjang.

Dapat dikatakan, bahwa faktor eksternal terpenting yang mempengaruhi keamanan wilayah adalah kebijakan yang tidak jelas yang dikeluarkan pemerintahan Trump untuk berhenti mendukung sekutunya dari kelompok Kurdi di Suriah bagian utara, yang telah mendorong Turki melakukan invasi. Pasukan keamanan Kurdi berhenti menjaga beberapa penjara dimana lebih dari seratus militan ISIS asal Asia Tenggara dan anggota keluarga mereka ditahan.

Kekhawatiran akan kembalinya militan-militan tersebut ke negara asal mereka masing-masing tidak pernah menjadi kenyataan, tapi setidaknya ada 50 militan yang masih dicari dan menjadi buron. Repatriasi terkontrol atas beberapa warga Indonesia dan Malaysia dibatasi hanyak sampai pertengahan Desember, ketika Malaysia bernegosiasi dengan Turki untuk kepulangan dua militan bersama beberapa anggota keluarga mereka.

Hal yang sama juga terjadi ketika ketakutan bahwa Asia Tenggara akan menjadi benteng ISIS yang baru dan utama tidak pernah terjadi. Pesan yang disampaikan oleh pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi dalam klip video yang beredar di bulan April tidak menyinggung sama sekali tentang Asia Tenggara. Setelah kematiannya di bulan Oktober saat serangan oleh pasukan AS, tidak ada serangan balasan di kawasan Asia Tenggara.

ISIS bisa saja sudah mengadopsi model sebagai kelompok pemberontak global, namun wilayah Asia Tenggara tetap menjadi panggung sekunder bagi kelompok ekstremis tersebut.

Beberapa anggota senior ISIS di Suriah dan Irak yang berasal dari Asia Tenggara terbunuh di tahun 2019, mereka diantaranya adalah Muhammad Saifuddin, Akel Zainal, dan Mohd Rafi Uddin. Keberadaan garis komando langsung antara sel-sel wilayah dan IS pusat juga sudah dihancurkan.

Namun yang mungkin menjadi pukulan terberat bagi IS adalah adanya upaya bersama yang dilakukan Telegram dan platform media sosial lainnya untuk menutup akun-akun IS. Tindakan tersebut, yang mulai di November 2019, telah merontokkan IS.

ISIS yang tadinya dikenal sebagai sebuah organisasi yang mumpuni dalam kemampuannya untuk memobilisasi dan meradikalisasi anak-anak muda secara daring, sekarang menjadi tidak mampu bersuara. Hal ini telah mengakibatkan sel-sel dan grup-grupnya pecah berantakan dan beroperasi sendiri-sendiri tanpa ada kepemimpinan atau arahan yang terpusat.

Indonesia

Kelompok pro-ISIS Jamaah Ansharut Daulah (JAD), tetap menjadi organisasi yang kuat di berbagai wilayah di Indonesia.

Pihak kepolisian Indonesia mencatat hanya ada delapan aksi JAD yang terkait terorisme di tahun ini, atau ada penurunan sekitar 57 persen dari tahun 2018. Ada terjadi beberapa serangan namun justru kontraproduktif, dengan ditangkapnya lebih dari 280 terduga militan di tahun 2019. Ini merupakan tahun pertama dimana polisi Indonesia menahan sejumlah terduga teroris berdasarkan undang-undang anti terorisme tahun 2018 yang sudah diamandemen dan memperbolehkan penangkapan terduga teroris sebagai upaya pencegahan.

Pasukan elit anti terorisme, Densus 88, berkembang menjadi lebih besar sekitar 50 persen di 2019 dan ditugaskan di setiap provinsi. Hal ini terbukti menjadi langkah yang tepat, ketika delapan anggota JAD yang kabur dari Jawa, yang sudah diawasi secara ketat, ditangkap pada awal bulan ini atas dugaan sedang merencanakan serangan kepada kelompok Muslim minoritas di Papua.

Tahun ini, Indonesia juga meluncurkan unit anti terorisme yang kontroversial di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Walaupun instruksi presiden memandatkan anggota KOOPSUS yang berjumlah 500 orang itu untuk berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Polri, hal itu tidak menghilangkan kekawatiran publik bahwa militer sedang mencoba masuk kembali dalam beberapa fungsi sipil, yang sudah berhenti di tahun 1998.

Ada tiga tren yang nyata dalam upaya kontra terorisme di tahun 2019:

Pertama, fokus JAD pada musuh yang dekat. Hal ini berlangsung sejak dua tahun yang lalu, dan anggota JAD terus memfokuskan serangan-serangan mereka kepada aparat polisi Indonesia.

Pada bulan September, polisi menangkap delapan terduga anggota JAD yang sedang merencakan serangan bom bunuh diri kepada markas polisi di Bekasi. Pada bulan November, seorang pelaku bom bunuh diri melukai empat anggota polisi dan dua warga sipil ketika menyerang sebuah markas polisi di Medan.

Polisi Indonesia juga menggagalkan rencana besar untuk mengganggu pemilihan presiden dengan membongkar lima sel terpisah, menangkap lebih dari 30 tersangka, termasuk satu pembuat bom paling lihai di JAD, dan menyita 11 bom buatan.

Walau orang dapat menyimpulkan bahwa percobaan pembunuhan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamana (Menkopolhukam) Wiranto oleh seorang militan JAD adalah pilihan strategis lain untuk fokus pada musuh yang dekat, bukti-bukti yang ada sampai saat ini menunjukkan target tersebut adalah salah satu peluang. Tidak ada bukti bahwa JAD merencanakan kampanye pembunuhan yang ditargetkan terhadap pejabat pemerintah.

Tren yang kedua adalah bangkit kembalinya Jemaah Islamiyah (JI).

JI telah bubar sebagai organisasi militan sejak 2011 tapi juga memberikan ruang yang cukup untuk berkumpul kembali, menjalankan organisasi sosial kemanusiaan, perusahaan penerbitan, dan jaringan serangkaian mesjid dan madrasah.

Pemerintah meyakini bahwa kelompok tersebut sudah tidak lagi berideologi kekerasan tapi dengan ditangkapnya pimpinan JI Para Wijayanto pada bulan Juni, menjadi pengingat bahwa periode ini adalah masa jeda taktis untuk JI. Penangkapannya mengungkapkan adanya aliran dana yang signifikan dan bukti bahwa kelompok itu sedang bersiap untuk melanjutkan kembali operasi militan mereka.

Tren terakhir adalah upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh kelompok terafiliasi dengan ISIS, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) untuk berkumpul kembali. Meskipun kelompok tersebut telah dihancurkan oleh pasukan keamanan sejak 2014, serangan yang terjadi terus-menerus menunjukkan jelas bahwa kelompok itu sedang berusaha untuk bangkit kembali.

Malaysia

Pada tahun 2019, tidak ada serangan teroris di Malaysia tetapi pada tahun itu terjadi peningkatan jumlah penangkapan militan yang terkait dengan ISIS.

Yang menjadi perhatian khusus adalah negara bagian Sabah di wilayah Malaysia yang berada di Pulau Kalimantan. Daerah itu tetap menjadi titik transit utama bagi para militan asing yang masuk dan keluar dari wilayah Filipina selatan yang lokasinya berdekatan dengan Sabah.

Mereka yang berhasil ditangkap termasuk lebih dari selusin anggota Kelompok Abu Sayyaf, yang terus melakukan penculikan di laut di perairan Malaysia. Pasukan keamanan Malaysia berhasil mengagalkan beberapa upaya penculikan di Sabah oleh anggota-anggota Abu Sayyaf yang bersenjata

Selain ancaman dari teroris yang tumbuh berkembang di dalam negeri, Malaysia tetap menjadi surga dan titik transit bagi para militan. Polisi menangkap tujuh tersangka anggota al-Qaeda, termasuk enam warga Mesir dan seorang warga Tunisia.

Malaysia telah secara aktif berusaha untuk memulangkan sekitar 50 warga negaranya yang ditahan di Irak dan Suriah. Malaysia tetap sangat percaya diri dengan program pembebasan bagi para tahanan terorisme, dengan mengatakan bahwa tingkat residivisme di sana rendah.

Malaysia mendapat sorotan internasional ketika membebaskan Yazid Sufaat, kepala produksi racun anthrax al-Qaeda, setelah ia menyelesaikan hukuman penjaranya yang terakhir. Meskipun ia sudah bebas, mantan kapten tentara yang tidak bertobat ini terus dibatasi dalam hal gerakannya, orang-orang yang dapat ia temui dan akses internetnya.

Meskipun sudah berjanji selama kampanye pemilihan umum bahwa mereka akan mencabut UU Pencegahan Terorisme, pemerintahan yang dikuasai partai Pakatan Harapan itu masih belum juga melakukannya.

Filipina

Pada tahun 2019, terjadi kemajuan dan kemunduran dalam banyak tantangan keamanan internal di Filipina.

Di sisi positifnya, implementasi proses perdamaian dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) berlanjut tanpa hambatan besar. Setelah menjalani dua referendum, Daerah Otonomi Muslim Mindanao Bangsamoro secara resmi didirikan pada Februari 2019, dengan pemerintah sementara sampai pemilihan umum diadakan pada pertengahan 2020.

Pemerintah sementara tersebut berhasil menyesuaikan diri di situasi barunya, melakukan transisi dari pemberontak ke pemerintahan. Yang penting, mereka telah mampu melakukan ini walaupun ada tantangan dari sejumlah organisasi pesaing, yang semuanya telah berjanji setia kepada Negara Islam, termasuk Abu Sayyaf, Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), dan Negara Islam Lanao (Kelompok Maute).

BIFF terus melanjutkan kampanye pemboman sporadisnya yang dimaksudkan untuk merusak kepercayaan terhadap proses perdamaian. Kelompok Maute terus menunjukkan niat mereka untuk berkumpul kembali setelah kekalahan di akhir 2017 di pertempuran Marawi, dengan serangan-serangan berskala kecil.

Abu Sayyaf terus menjadi ancaman terbesar bagi keamanan. Dipimpin oleh Hatib Hajan Sawadjaan di Sulu dan Furuji Indama di Basilan, keduanya mengambil alih komando batalion Negara Islam di Filipina, menyusul kematian Abu Dar pada Maret 2019.

Keduanya telah meningkatkan penggunaan bom bunuh diri, dengan tempo yang meningkat di 2019.

Pada bulan Januari, sepasang suami istri warga negara Indonesia meledakkan diri mereka di sebuah katedral di Jolo dan menewaskan 23 orang serta melukai lebih dari 100. Pada bulan Juni, dua pria, termasuk pembom bunuh diri Filipina yang pertama, meledakkan bahan peledak mereka di luar kamp militer di Sulu. Serangan itu menewaskan lima orang, termasuk diri mereka sendiri, dan melukai 22 lainnya.

Kelompok ASG, setelah jeda 18 bulan, telah melanjutkan kampanye mereka menculik untuk tebusan, termasuk operasi maritim yang baru. ASG menculik seorang warga negara Inggris dan istrinya yang warga negara Filipina, sementara seorang warga negara Belanda yang sudah lama ditahan oleh kelompok itu tewas dalam baku tembak.

Sementara itu, pemerintah Filipina terus menghindari pembicaraan damai dengan Partai Komunis Filipina, yang Tentara Rakyat Baru (NPA)-nya beroperasi di seluruh negeri, meskipun di tahun 2019 terlihat ada peningkatan operasi di pulau Negros dan pulau Samar. NPA juga telah meningkatkan operasi mereka di Mindanao.

Thailand

Kekerasan di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand yang berpenduduk mayoritas terus menurun pada tahun 2019. Namun para pemberontak tetap melakukan serangan tunggal mereka yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir, yang menewaskan 15 orang dan melukai tiga lainnya dalam serangan kembar di pos-pos keamanan di Yala. Meskipun demikian, kekerasan di wilayah perbatasan selatan berada di level terendah sejak 2004.

Penurunan tingkat kekerasan ini adalah perkembangan positif tetapi hal itu mungkin berdampak pada konflik yang berkepanjangan. Pemerintah sekarang dapat saja mengatakan akan mengusahakan proses perdamaian, tanpa mau mengenali dan memahami berbagai keluhan yang disuarakan oleh masyarakat etnis Melayu di sana.

Pemerintahan yang didukung militer, yang berkuasa setelah pemilihan umum yang diduga berlangsung curang di Maret lalu, tidak akan mentolerir setiap tantangan terhadap kesatuan negara Thailand. Memang pada bulan Oktober, Komando Operasi Keamanan Internal (ISOC) telah mendakwa 12 politisi dan akademisi dari pihak oposisi karena menyelenggarakan konferensi di mana mereka membahas tentang pengajuan proposal untuk otonomi daerah.

Namun yang menjadi keluhan utama tetap mengenai impunitas pasukan keamanan.

Pada bulan Agustus, seorang tersangka militan meninggal dunia dan diduga sebagai akibat komplikasi dari kekurangan oksigen yang berkepanjangan ketika dia berada dalam tahanan militer. Pihak militer telah membantah melakukan kesalahan, dan kamera CCTV di sel dan ruang interogasinya ternyata tidak berfungsi.

Pimpinan militer telah menyanggupi akan melakukan investigasi menyeluruh tapi hingga saat ini, tidak ada yang ditindak, dan pihak militer sepertinya ingin memperpanjang waktu sampai batas waktu penyelidikan habis.

Pada bulan Desember, sebuah unit keamanan pemerintah membunuh tiga penebang kayu yang tidak bersenjata di provinsi Narathiwat karena mengira mereka adalah pemberontak. Dua anggota unit didakwa melakukan pembunuhan dan hal ini merupakan kasus yang jarang terjadi dimana mereka mempertunjukkan akuntabilitas mereka.

Perkembangan lain yang terjadi di Thailand, adalah belum diselesaikannya kasus pemboman yang terjadi pada 2 Agustus di Bangkok ketika konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN berlangsung. Polisi telah menangkap seorang tersangka beretnis Melayu-Muslim dari wilayah selatan, tetapi pemerintah belum memberikan bukti kuat apakah mereka terikat pada pemberontakan, dan, jika demikian, apa yang pemberontak Melayu tersebut ingin dapatkan dari serangan itu.

Bangladesh, Myanmar

Konflik Rohingya tetap tidak dapat diselesaikan dengan benar, dengan foto-foto surealis menunjukkan mantan Peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, membela pasukan militer dan pemerintahnya di Den Haag dari tuduhan genosida terhadap orang-orang Rohingya.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah bertemu untuk memfasilitasi kembalinya beberapa orang Rohingya, tetapi tanpa perlindungan hukum, apalagi kewarganegaraan, tidak ada orang Rohingya yang secara mau kembali dengan sukarela.

Sementara itu, pemerintah Bangladesh berjuang untuk menangani lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya, dan mempertimbangkan opsi untuk menempatkan mereka di sebuah pulau yang berdataran rendah dan rawan topan badai. Menjelang pemilihan umum 2020 di Myanmar, sepertinya tidak akan ada kemajuan dalam proses pengembalian Rohingya. Namun, sedikit kemajuan mungkin saja terjadi.

Walau kekhawatiran tentang organisasi-organisasi jihadis transnasional akan mengambil alih isu Rohingya tidak terwujud, konflik yang susah dikontrol itu dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya terorisme. Malaysia telah menangkap setidaknya tiga orang pada tahun 2019 dengan dugaan mereka ada hubungan dengan Tentara Solidaritas Arakan Rohingya (ARSA).

Kesimpulan

Walau kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris dan separatis menurun di wilayah ini pada 2019, pemerintahan negara-negara di kawasan tidak memanfaatkan momentum  tersebut untuk berbuat banyak dan untuk mencari solusi politik jangka panjang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berkepanjangan.

Keluhan-keluhan utama masih belum terselesaikan, dan selalu ada cara bagi konflik untuk menjadi lebih buruk. Tidak adanya kekerasan bukanlah perdamaian.

Dan sayangnya, beberapa pemerintah telah memberlakukan kebijakan yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut dengan kelompok minoritas mereka. Malaysia, misalnya, telah mencoba untuk melawan narasi jihadis dengan memperkuat proses Islamisasinya. Hal ini telah memicu reaksi keras dari kelompok minoritas China dan India yang sudah merasa dalam situasi sulit.

Di Filipina, diobrak-abriknya supremasi hukum yang terus dilakukan oleh pemerintahan Duterte, akan berdampak pada sumber daya hukum untuk menangani keluhan dan aduan. Pada akhirnya, pemberontakan adalah mengenai pemerintahan, yang sedang melemah di Filipina.

Akhirnya, impunitas terhadap pasukan keamanan di Asia Tenggara, yang terus memperbesar otoritasnya dan sumber daya hukum baru, dapat menjadi mengakibatkan efek yang berlawanan.

Satu hal lagi yang harus diwaspadai di wilayah ini pada tahun mendatang adalah bagaimana kelompok-kelompok militan bersikap terhadap nasib kelompok-kelompok lain, seperti Rohingya di Myanmar dan kaum Uyghur di Tiongkok. Ketika pemerintah Malaysia dan Indonesia telah berusaha banyak menutupi represi sistematis dan penahanan hampir 2 juta Muslim Uyghur di provinsi Xinjiang yang dilakukan China, kelompok-kelompok masyarakat sipil telah meningkatkan aktivisme anti-China mereka.

Zachary Abuza adalah profesor di National War College di Washington dan penulis buku “Forging Peace in Southeast Asia: Insurgencies, Peace Processes, and Reconciliation.” Opini yang diungkapkannya di sini adalah miliknya sendiri dan tidak mencerminkan posisi Departemen Pertahanan AS, the National War College atau BeritaBenar.