Wakil DPR Mendesak Jokowi Untuk Reshuffle “Kabinet Kerja”

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet (reshuffle) karena kerja Kabinet Kerja dinilai tidak maksimal.

“Setelah enam bulan pelantikan Kabinet Kerja mereka tidak menunjukkan kinerja yang baik… Ekonomi Indonesia semakin merosot dan tidak ada terobosan baru,” kata Wakil DPR Fadli Zon di Jakarta tanggal 4 Mei.

Kabinet Kerja dilantik tanggal 27 Oktober 2014.

Ekonomi Indonesia menurun drastis

Pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot pada titik terendah sejak 2009 pada kuartal pertama tahun 2015, AFP melaporkan.

"Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama di tahun ini sebesar 4,71 persen," kata kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, tanggal 5 Mei 2015.

Pelemahan ini, kata Suryamin, dikarenakan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara tujuan ekspor Indonesia juga menurun.

“Pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, dan Singapore misalnya telah menurun dan ini mengakibatkan permintaan ekspor dari Indonesia juga menurun,” katanya lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, mengatakan untuk mengatasi semakin anjloknya perekonomian, pemerintah akan melakukan penyerapan anggaran pada kuartal kedua 2015.

“Kita akan menekankan kepada investasi swasta. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua dan ketiga tahun ini akan lebih baik,” katanya kepada wartawan tanggal 5 Mei.

Masyarakat Indonesia setuju reshuffle

Isu perombakan kabinet sudah muncul sejak 3 bulan masa pemerintahan Jokowi. Isu ini kembali mencuat beberapa hari terakhir.

Lembaga penelitian Poltracking Institute menyatakan hasil penelitian terhadap kinerja pemerintah.

Sebanyak 48,5% publik menyatakan tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8% dan kurang puas, 42,7%), dan hanya 44 % mengatakan puas.

Metode Survei dilakukan dengan 1200 responden yang dilakukan tanggal 23-31 Maret. Hasil diumumkan tanggal 19 April.

“Jumlah permintaan untuk perombakan kabinet akan terus meningkat teruatama faktor ekonomi yang semakin anjlok,” kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda, kepada BeritaBenar tanggal 5 Mei lewat pesan singkat.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan hal serupa.

"Ini adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi Presiden Jokowi sebaiknya tidak ragu mereshuffle Kabinet," kata Seketaris Jenderal (Sekjen)  FITRA, Yenny Sucipto .

“Perombakan diperlukan untuk mengganti mereka yang tidak produktif,” katanya lanjut.

Jokowi mengalihkan pembicaraan

Terkait dengan wacana ini Jokowi enggan berkomentar. Dalam wawancara dengan wartawan di Istana Negara ia berusaha mengalihkan pembicaraan tentang perombakan kabinetnya kepada Wakil Presiden.

"Hah? Apa? Ya tanya Pak Jusuf Kalla (JK). Nanya ini loh nusantara sehat, bagaimana sih…?" kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta tanggal 5 Mei.

Diketahui sebelumnya, Wakil Presiden JK setuju dengan reshuffle kabinet.

"Ya karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata JK kepada wartawan dikantornya tanggal 5 Mei.

Presiden Jokowi sadar bahwa popularitasnya semakin menurun karena kebijakannya yang dianggap tidak populer. Tetapi ia meyakinkan bahwa kebijakan benar yang diambil sekarang akan berdampak positif di masa depan, Jakarta Post melaporkan tanggal 28 April.

"Kami harus menelan pil pahit, bersabar dan berkorban untuk membuat perubahan…, " katanya dalam pidato di Jakarta, mengutip tentang kebijakan pemangkasan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Anda akan melihat kinerja kami dalam tiga sampai empat tahun ke depan. Jika saya terbukti salah, anda bisa menggantikan saya," katanya .

Jambore nasional untuk evaluasi Kabinet Kerja

Koordinator Nasional Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Mustar Bona Ventura, mengatakan bahwa sudah saatnya masyarakat Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Kerja.

Mustan mengatakan bahwa Pospera akan mengadakan Jambore Nasional yang terdiri dari para relawan untuk melalukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam enam bulan terakhir.

“Suara relawan ini bisa menjadi rujukan terhadap kinerja Kabinet Kerja,” katanya kepada BeritaBenar tanggal 5 Mei.

“Jambore nasional ini akan digelar sebelum 20 Mei 2015 di Bumi Perkemahan Cibubur,” katanya lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden .

"Kami hanyalah pembantu presiden. Yang di atas tentunya Pak Presiden dan Wapres. Jadi adalah hak mereka untuk mengevaluasi kinerja kami,”  katanya kepada wartawan.