Diplomat Indonesia: ASEAN Larang Pemimpin Junta Myanmar Hadiri KTT

Para menteri luar negeri negara-negara Asia Tenggara memutuskan pada hari Jumat untuk tidak mengizinkan pemimpin junta Burma menghadiri pertemuan puncak ASEAN mendatang, ujar seorang diplomat Indonesia mengenai tindakan yang langka diambil oleh kelompok regional yang terus dikritik karena keragu-raguan kolektifnya dalam menanggapi situasi di Myanmar  pasca kudeta.

Keputusan ini diambil para diplomat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara itu pada pertemuan virtual darurat, setelah pemerintah militer Myanmar minggu ini melanggar komitmennya untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN bertemu dengan semua pihak di negara itu, termasuk para pemimpin oposisi yang dipenjara.

Setelah pertemuan hari Jumat, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa Myanmar, yang merupakan anggota ASEAN, tidak menunjukkan kemajuan dalam menerapkan rencana lima poin yang disepakati dengan ASEAN untuk membawa Myanmar ke jalur perdamaian dan demokrasi.

“Indonesia mengusulkan bahwa partisipasi Myanmar di KTT tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasinya melalui proses yang inklusif,” kata Retno dalam pesan dimuat di akun Twitter resminya.

BenarNews bertanya kepada duta besar Indonesia untuk ASEAN, Ade Padmo Sarwono, apakah negara-negara anggota telah memutuskan untuk tidak mengundang pimpinan junta Burma Jenderal Senior Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN 26-28 Oktober.

“Baca twit Retno,” jawabnya.

BenarNews mendesak Ade lebih jauh dengan menanyakan apakah anggota ASEAN lainnya memiliki posisi yang sama dengan Retno.

"Ya," jawabnya.

Beberapa jam sebelum pertemuan darurat para menteri luar negeri itu digelar, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah memperingatkan bahwa Kuala Lumpur akan mendesak agar Min Aung Hlaing dikeluarkan dari KTT, jika diperlukan.

“Sikap Malaysia jelas dan saya akan mengulangi bahwa jika tidak ada kemajuan signifikan dalam pelaksanaan konsensus lima poin, kepala junta yang memimpin negara tersebut tidak boleh diundang ke KTT ASEAN,” katanya kepada wartawan.

Pemimpin junta telah menyetujui konsensus yang diambil pada pertemuan yang diadakan April lalu di Jakarta untuk membahas situasi di Myanmar setelah ia memimpin militer dalam kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih.

Min Aung Hlaing terus menguji kesabaran anggota-anggota ASEAN lainnya sejak memimpin kudeta dan menjebloskan Aung San Suu Kyi dan para pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi ke penjara. Selama lebih dari delapan bulan kudeta, pasukan militer Burma telah menewaskan hampir 1.180 orang yang sebagian besar diantaranya adalah demonstran penentang kudeta.

ASEAN akhirnya terdorong untuk mengeluarkan tanggapan yang paling tajam terhadap junta Myanmar, namun tidak langsung mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan hari Jumat.

Beberapa situs berita pada hari Jumat, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, menguatkan apa yang dikatakan Duta Besar Ade. Beberapa media mengatakan bahwa Wunna Maung Lwin, menteri luar negeri yang ditunjuk junta, ikut hadir dalam pertemuan hari Jumat.

Beberapa kantor berita, yang juga mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, mengatakan ASEAN akan mengundang “tokoh non-politik” untuk mewakili Myanmar pada pertemuan tersebut.

Pertemuan darurat para menteri luar negeri diadakan oleh Brunei, yang saat ini mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.

Sampai saat ini, pejabat-pejabat yang ditunjuk militer Myanmar telah berpartisipasi dalam semua pertemuan ASEAN sejak kudeta. Pihak junta juga telah menyebarkan foto-foto dari pertemuan-pertemuan ASEAN yang digelar secara virtual ini di media pemerintah dan media sosial. Semua ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi.

Analis politik dan kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa hal itu sama saja dengan mengakui pemerintah militer.

Kesenjangan kredibilitas

ASEAN berada di ambang kehilangan kredibilitas karena alasan ini dan karena keterlambatannya sudah melegenda dalam mengambil keputusan,.

Ini adalah “biaya dari keragu-raguan pada lingkungan geopolitik yang kompleks dan berkembang pesat,” mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa baru-baru ini mengatakan kepada The Jakarta Post.

Mekanisme kerja di ASEAN adalah berdasarkan konsensus, yang menurut para kritikus tidak efektif. Beberapa diplomat ASEAN mengatakan bahwa Brunei, Kamboja, Laos, Thailand menghalangi upaya untuk mengambil tindakan tegas terhadap junta Myanmar.

ASEAN memerlukan waktu lebih dari seratus hari untuk menyepakati siapa yang akan menjadi utusan khusus untuk Myanmar. Selama waktu itu, ASEAN juga mengambil posisi yang tidak terlalu kuat terhadap resolusi PBB yang menyerukan embargo senjata terhadap Myanmar.

Sepanjang periode dimana ASEAN masih ragu-ragu, pasukan militer Burma terus menembak dan membunuh pengunjuk rasa anti-kudeta.

Dua pengamat mengatakan kepada BenarNews pada hari Kamis bahwa mereka tidak mengira negara-negara anggota ASEAN akan setuju untuk memblokir Min Aung Hlaing dari KTT – atau setidaknya tidak menyetujui hal ini pada pertemuan darurat.

Namun, selama dua minggu terakhir bahwa Malaysia, Indonesia dan Filipina secara jelas menentang untuk mengijinkan pemimpin kudeta Myanmar ke KTT karena sang jenderal tidak bekerja sama dengan utusan ASEAN untuk Myanmar Erywan Yusof.

Sementara itu, sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris, pada hari Jumat mengeluarkan “Pernyataan Bersama Dukungan bagi Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar.”

Mereka mengatakan bahwa mereka “berkomitmen untuk mendukung upaya Utusan Khusus untuk memfasilitasi Myanmar untuk mengimplementasi yang mendesak dan menyeluruh dari konsensus lima poin, seperti yang diputuskan oleh para pemimpin ASEAN dan Panglima militer Myanmar.”

“Kami menekankan dukungan untuk tujuan kunjungan Dato Erywan, termasuk niatnya untuk bertemu semua pihak, sejalan dengan Konsensus Lima Poin, dan meminta rezim untuk memfasilitasi aksesnya. Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk peran Utusan Khusus ke depan, dan siap mendukung upaya ASEAN di ketua-ketua selanjutnya,” kata pernyataan itu.

Langkah tegas ASEAN, yang diambil untuk menyampaikan teguran paling kerasnya kepada junta Myanmar setelah selama ini, mendapat pujian di media sosial.

“ASEAN tampaknya telah melampaui harapan saya. Ini adalah perkembangan yang sangat positif bagi masyarakat Myanmar,” kata Mizanur Rahman, komisioner Komisi Sekuritas & Bursa Bangladesh, di Twitter.

Civil Disobedience Movement, kelompok yang dipimpin oleh para profesional di Myanmar, berterima kasih kepada ASEAN.

“Anda membuat keputusan yang tepat untuk tidak mengundang pemimpin pengkhianat Min Aung Hlaing. Dia telah berkhianat terhadap negara dan dia adalah seorang teroris,” ujar kelompok itu dalam sebuah cuitan di Twitter.

“Dia tidak pantas duduk ikut serta dalam pertemuan ASEAN.”

Hadi Azmi di Kuala Lumpur dan Tria Dianti di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.