Jokowi: Indonesia Siap Menjadi Tameng Kemerdekaan Palestina

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa Indonesia akan berada di barisan terdepan dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina.

“Kami menegaskan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang Palestina, selama itu pula bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) kelima di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.

“Hari ini, Indonesia berdiri bersama negara-negara Organisasi Kerjasama Islam untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu,” tambah Jokowi.

Menurutnya, keberadaan OKI tak relevan lagi jika tidak mencari solusi untuk Palestina karena OKI dibentuk untuk mendukung perjuangan Palestina.

“Batas toleransi masyarakat internasional terhadap keberlanjutan pendudukan ilegal Israel atas Palestina sudah lama berakhir. Indonesia dan Dunia Islam siap melakukan langkah-langkah konkrit untuk terus mendesak Israel,” ujar Jokowi, “Dunia Islam membutuhkan dukungan dari PBB sesuai peran dan tanggung jawabnya. Dunia Islam kembali menyerukan agar proses perdamaian jangan ditunda lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui ‘Solusi Dua Negara’,” tambahnya.

‘Pendudukan terlama’

Dalam sambutannya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengapresiasi dukungan Indonesia baik dalam penyelenggaraan KTT OKI maupun konsistensi mendukung kemerdekaan Palestina. Sejak jaman Presiden Soekarno Indonesia memang selalu mendukung Palestina dalam perjuangan melawan Israel.

“Ini adalah pendudukan terpanjang dan terlama dalam sejarah manusia modern. Israel menekan Palestina, membahayakan kehidupan masyarakat kami. Situs bersejarah tak pernah dalam bahaya seperti sekarang ini akibat dari kebijakan yang sangat merugikan Palestina,” tegasnya seraya menambahkan bahwa konflik Israel-Palestina telah berlangsung selama enam dekade.

KTT ini dihadiri 605 delegasi dari 57 negara anggota OKI, termasuk 10 kepala negara/pemerintahan, lima wakil anggota Dewan Keamanan PBB dan satu negara peninjau (observer).

Enam masalah utama konflik Palestina-Israel dibahas dalam KTT ini, yaitu: perbatasan, pengungsi, status kota Jerussalem, pemukiman, keamanan dan air.

Membuka Konsulat di Ramallah

Jokowi juga memastikan Indonesia dalam waktu dekat akan membuka konsulat di Kota Ramallah.

Pakar Politik Luar Negeri Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Reza Widyarsa mengatakan pembukaan konsulat itu menandakan eksistensi dan pengakuan Indonesia bahwa Palestina negara berdaulat.

Menurutnya, membuka suatu konsulat di negara yang berkonflik sangat beresiko tinggi karena keamanan dan kondisi tidak stabil.

“Keberadaan Indonesia juga bisa menjadi penyemangat bagi rakyat Palestina di tengah keputusasaan mereka. Selain itu juga bisa mempermudah akses bantuan dari dunia luar ke Palestina,” katanya kepada BeritaBenar.

Pernyataan senada dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya. Menurut politisi Partai Golkar itu, pembukaan konsulat bisa jadi sinyalemen bahwa Indonesia mulai mengambil peran lebih besar dalam masalah Palestina.

"Selama ini Indonesia selalu bersikap netral sehingga kehilangan banyak momentum. Padahal, sebagai representasi negara berpenduduk Muslim terbesar, Indonesia bisa ambil peran lebih besar," ujarnya.

Butuh tekanan kuat

Menurut Reza, Palestina membutuhkan posisi tawar yang lebih kuat untuk mewujudkan kemerdekaannya. Salah satunya dengan kecaman dan ancaman negara anggota OKI yang bisa diberikan untuk negara anggota PBB, terutama Amerika Serikat.

“Harus ada tekanan yang kuat. Contohnya negara Timur Tengah sebagai negeri minyak harus menekan PBB dan Amerika melalui ekonomi, memainkan kartu OPEC. Indonesia bisa menekan investasi ke Amerika, harus buktikan kalau selain Amerika bisa juga buka jalur perdagangan dengan negara lain,” ujarnya.

Pengamat masalah Timur Tengah yang lain, Siti Mutiah Setiawati, optimis resolusi dan deklarasi yang dihasilkan dari KTT OKI bisa menjadi awal perbaikan kondisi Palestina.

Meski tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, "setidaknya ini adalah tahapan awal yang baik," katanya kepada BeritaBenar.

Deklarasi Jakarta “bisa menjadi pengingat, khususnya negara Arab, bahwa masalah ini (Palestina) telah terabaikan sekian lama karena negara-negara Arab sibuk berseteru satu sama lain sehingga cenderung melupakan masalah Palestina,” ujar Siti.

Tetapi, pengamat The Indonesian Society for Middle East Studies, Smith Alhadar tidak terlalu yakin Resolusi dan Deklarasi Jakarta dapat mendorong penyelesaian masalah Palestina dan Israel.

"OKI itu enggak kompak," ujar Smith, yang meragukan deklarasi KTT OKI bisa menekan Israel.

Dalam salah satu poinnya, peserta KTT OKI memang bersepakat menguatkan tekanan kepada Israel supaya menghidupkan kembali proses perdamaian. Salah satu bentuk tekanannya adalah dengan memboikot produk-produk Israel.

Deklarasi juga menyepakati peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB agar memberikan perlindungan kepada Palestina dan menetapkan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.

Selain itu, diserukan pentingan persatuan faksi-faksi di Palestina dan mempersatukan negara anggota OKI untuk mendorong peranan negara Islam dalam penyelesaian masalah Palestina.

KTT OKI, lanjut Smith, seharusnya bersepakat meningkatkan diplomasi dan sinergi dengan negara-negara besar yang mulai menaruh perhatian pada masalah Palestina, salah satunya Perancis.

Perancis memiliki proposal yang mendesak Israel dan Palestina untuk bisa menjadi dua negara merdeka yang dapat hidup berdampingan. Andaikata Israel menolak proposal itu, Perancis telah mengancam akan mengakui kemerdekaan Palestina.

"OKI harusnya bersinergi dengan proposal itu agar lebih berdampak," tegas Smith.