Indonesia sebut separatis Papua sebar hoaks soal jumlah TNI tewas operasi pembebasan pilot

Markas Besar TNI pada Senin (17/4) menolak klaim pemberontak Papua bahwa kelompok separatis telah membunuh setidaknya sembilan tentara Indonesia dalam operasi pembebasan pilot Susi Air asal Selandia Baru yang disandera oleh kelompok bersenjata, menegaskan bahwa itu berita bohong.

“Salah besar, menyesatkan. Nama detail pasukan yang sudah tergabung ke pos terdekat sudah mampu mematahkan informasi hoaks tersebut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Widjojono kepada BenarNews, Senin, terkait klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

“Tanggapannya soal klaim OPM sembilan prajurit TNI gugur. Prajurit yang hilang kontak sekarang sudah merapat ke pos terdekat, tapi dia tidak jelaskan berapa detailnya. Operasi terus, pasukan sudah cukup,” kata Julius.

Sehari sebelumnya Julius mengatakan seorang anggota TNI, Prajurit Satu Miftahul Arifin, tewas ditembak dan jatuh ke jurang Sabtu lalu ketika sedang melakukan penyergapan ke wilayah yang diduga tempat persembunyian pemberontak di Nduga di mana pilot Susi Air, Philip Mehrtens, disandera sejak 7 Februari 2023.

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman, dan Panglima Kostrad Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak, terbang ke Papua pada Senin untuk mengevaluasi operasi, demikian kata Julius.

Dalam rilis Dinas Penerangan Angkatan Darat pada Senin, Kasad Jenderal Dudung menyatakan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya prajurit-prajurit terbaik TNI AD di Papua, tanpa menyebutkan jumlah mereka yang gugur.

Rentetan peristiwa penyerangan oleh kelompok separatis terhadap prajurit TNI-Polri di Papua khususnya yang terjadi pada Sabtu lalu "menjadi bukti dari kebiadaban Kelompok Separatis Teroris Papua yang terus menerus memberikan teror kepada masyarakat maupun alat negara yang sedang bertugas,” demikian rilis tersebut.

Siaran pers itu juga menyebut bahwa Kasad memerintahkan seluruh jajaran TNI AD untuk terus menyiapkan pasukan guna mendukung segala bentuk tugas operasi sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. TNI AD juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh serta mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Pada Minggu, juru bicara TPNPB Sebby Sambom memperingatkan bahwa serangan bersenjata akan berlanjut jika Indonesia menolak mengadakan pembicaraan damai dengan separatis yang melibatkan PBB.

Kelompok separatis juga mengatakan bersedia bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru untuk pembebasan Mehrtens, namun mengatakan belum mendapat tanggapan.

“PBB dan Selandia Baru harus menekan Indonesia untuk menghentikan operasi militer dan bernegosiasi di bawah mediasi pihak ketiga yang netral,” kata Sambom.

Papua, yang merupakan bekas jajahan Belanda resmi masuk ke pangkuan Indonesia pada tahun 1969 melalui sebuah referendum di bawah naungan PBB.

Referendum atau yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) itu oleh sebagian pihak diklaim manipulatif karena hanya melibatkan sekitar 1000 orang yang disebut sudah diinstruksikan untuk memilih bergabung dengan Indonesia.

Sejak saat itu wilayah paling timur Indonesia tersebut tidak pernah sepi dari konflik antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok separatis bersenjata yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Kelompok hak asasi manusia menuduh militer dan polisi Indonesia melakukan pelanggaran terhadap warga sipil di Papua, sementara pemerintah telah membatasi akses bagi jurnalis untuk meliput di wilayah itu.

Pemberontak separatis bersenjata Papua juga dituduh melakukan kekejaman terhadap warga sipil.

Arie Firdaus di Jakarta turut berkontribusi dalam laporan ini.