Intoleransi, Pekerjaan Rumah Gubernur Jawa Timur Terpilih

Dua pasangan calon (Paslon) yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa–Emil Dardak dan Syaifullah Yusuf–Puti Guntur Soekarno, punya pekerjaan terkait intoleransi untuk dituntaskan apabila terpilih pada 27 Juni 2018.

Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, Fatkhul Khoir, menyebutkan dua kasus intoleransi yang belum selesai hingga kini adalah jamaah Syiah Sampang dan Ahmadiyah.

“Jamaah Syiah Sampang yang terusir dari kampung halaman mereka harus tinggal di rumah susun Jemundo di Sidoarjo sejak enam tahun lalu,” katanya kepada BeritaBenar, Selasa, 27 Maret 2018.

“Sedangkan jamaah Ahmadiyah hingga saat ini masih mengalami tindakan diskriminasi di lingkungan sekitar.”

Warga Syiah Sampang berjumlah sekitar 700 orang. Sedangkan para pengikut Ahmadiyah diperkirakan mencapai 2.000 orang di seluruh Jatim.

Namun, Fatkhul kurang optimis kedua paslon gubernur akan menyelesaikan persoalan yang sudah menahun tersebut.

“Visi misi kedua calon belum ada menyentuh secara spesifik terkait penyelesaian problem kebebasan beragama dan berkeyakinan,” tambahnya.

Menurut data KontraS Surabaya, selama 2016 – 2017, terjadi 23 kasus intoleransi di Jatim karena adanya fatwa sesat, syiar kebencian hingga pengerahan massa.

Pemimpin Syiah Sampang, Tajul Muluk berharap siapa pun yang terpilih jadi gubernur Jatim, bisa segera memulangkan mereka ke kampung halaman.

Ia berharap ada dialog dengan pihak terkait agar masalah Syiah Sampang bisa terselesaikan.

“Kami siap bekerja sama dengan siapa pun, asalkan demi kebaikan bersama, termasuk bagi kami jamaah Syiah Sampang,” ujarnya kepada BeritaBenar.

Seperti diketahui, peristiwa yang dialami jamaah Syiah Sampang, terjadi pada 27 Agustus 2012. Saat itu, perkampungan mereka diserang dan dibakar. Akibatnya, mereka mengungsi dan kemudian ditampung di Sidoarjo.

Setelah kejadian itu, Gubernur Jatim, Soekarwo mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan Pengawasan Aliran Sesat, yang dinilai aktivis sebagai bentuk diskriminasi terhadap minoritas.

Dalam pasal 1 ayat 6 peraturan gubernur disebutkan, “aliran sesat adalah faham atau ajaran yang menamakan diri sebagai suatu ajaran agama dan pemikiran atau pendapat-pendapat tentang ajaran agama yang isinya menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama berdasarkan pertimbangan dari masing-masing majelis agama yang bersangkutan.”

Muhammad Heriyawan, seorang jamaah Ahmadiyah mengatakan, setelah keluar peraturan itu, pihaknya sering kali mendapat cibiran dan perbuatan tidak menyenangkan dari warga.

“Bentuknya macam-macam. Tidak terkecuali anak saya juga sering menjadi bahan olokan di sekolah,” katanya, seraya berharap gubernur terpilih melakukan sesuatu agar diskriminasi tak terjadi lagi.

Harus berani

Presidium Jaringan Gusdurian Jatim, Mukhamat Iqbal mengatakan Gubernur Jatim ke depan harus mencabut peraturan gubernur terkait aliran sesat, karena berpotensi menjadi pemicu intoleransi.

“Pemimpin Jatim ke depan harus berani mengevaluasi regulasi yang rentan disalahartikan,” katanya.

Wakil sekretaris tim pemenangan Syaifullah–Puti, Sri Untari mengatakan, siap menerima masukan masyarakat terkait beragai isu dan perkembangan yang ada, termasuk masalah intoleransi.

“Menurut kami, intoleransi tidak boleh terjadi di Jawa Timur,” ujarnya.

Ketua tim pemenangan Khofifah-Emil, M Roziqi sependapat dengan yang dikatakan Untari.

“Jatim harus menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal menjaga kerukunan antar-umat beragama,” katanya.

Namun, keduanya menolak berkomentar lebih lanjut ketika ditanya langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah jamaah Syiah Sampang dan Ahmadiyah apabila kandidat mereka terpilih sebagai Gubernur Jatim periode 2018 – 2023.

Konflik agraria

Selain intoleransi,  menurut catatan Kontras Surabaya, masalah lain yang menjadi perhatian di Jatim adalah maraknya berbagai konflik agraria dan pertambangan.

Di Kabupaten Banyuwangi misalnya, penolakan terhadap tambang emas Tumpang Pitu telah mengakibatkan kriminalisasi terhadap warga dan seorang aktivis, Heri Budiawan alias Budi Pego, dipenjara 10 bulan dengan tuduhan menyebarkan paham komunisme.

“Jadi masih ada persoalan lain yang juga tidak ringan, ini juga perlu menjadi perhatian,” ujar Fatkhul.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Trunojoyo, Bangkalan Madura, Mochtar Utomo mengatakan, dua persoalan besar di Jatim adalah perizinan dan pembangunan infrastruktur.

“Pembangunan di Jawa Timur selama ini tidak merata antara wilayah di utara, selatan dan tengah. Belum lagi untuk wilayah kepulauan. Persoalan kemiskinan juga perlu mendapat perhatian,” katanya.

Sesama kader NU

Pilgub Jatim kali ini dapat dikatakan sebagai “pertarungan” sesama kader Nadhlatul Ulama (NU) karena dua sosok yang maju sebagai calon gubernur dianggap memiliki representasi masing-masing kelompok kaum Nadhliyin.

Khofifah yang merupakan bekas Menteri Sosial dalam Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo berbasis Muslimat NU, sedang Syaifullah yang kini menjabat Wakil Gubernur Jatim memiliki basis Ansor.

Menurut Mochtar, Pilgub Jatim adalah impian terpendam dari seluruh warga NU. Dua calon gubernur yang berasal dari unsur NU merupakan sejarah pertama dalam Pilgub Jawa Timur.

“Majunya dua calon kader NU tentu sangat diharapkan oleh warga Nadhliyin,” katanya.

Menurut data dari Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU) Jatim, sekitar 60 persen dari 39,3 juta penduduk provinsi itu adalah kader NU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mencatat jumlah pemilih potensial mencapai 30,7 juta jiwa.