Arsip berita
2016-03-02
Polda Sulteng telah memperpanjang masa Operasi Tinombala hingga Desember mendatang.
2016-03-01
Pada waktu bersamaan, 10 pria dewasa dicambuk karena bermain judi dan seorang pemuda berusia 21 tahun bersama pacarnya 19 tahun juga disabet rotan algojo.
2016-03-01
Penghasilan perempuan perajut noken itu lebih besar dari upah minimum Provinsi Papua.
2016-02-29
Yang harus diwaspadai adalah kembalinya pejuang dari Suriah karena mereka sudah mendapatkan pelatihan perang.
2016-02-29
Komnas HAM Sulteng berharap pasukan TNI dan Polri dapat menangkap sisa-sisa kelompok MIT tersebut hidup-hidup.
2016-02-29
Seharusnya film Senyap bisa dijadikan inspirasi oleh Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
2016-02-26
Menteri Perhubungan menjelaskan sejumlah revisi belum dilengkapi PT. Kereta Cepat Indonesia China, sehingga izin pembangunan tidak dikeluarkan.
2016-02-26
Berbagai pernyataan yang dimunculkan pejabat soal LGBT semakin mendiskriminasi kelompok tersebut.
2016-02-25
Peningkatan kewaspadaan dilakukan setelah Australia mengeluarkan saran perjalanan agar warganya di Indonesia waspada atas kemungkinan serangan teror.
2016-02-25
Tahun 2015, pelanggaran kebebasan beragama meningkat menjadi 190 kasus dari 154 setahun sebelumnya. Padahal selama 2012 - 2014 jumlahnya menurun.
2016-02-24
Kepala Staf Kepresidenan mengatakan, presiden sudah mengajak para pemimpin perusahaan sosial media bekerja sama, namun masih perlu pembahasan lebih lanjut.
2016-02-23
BNPT mengatakan bahwa usulan utama lembaga itu adalah pencegahan dan rehabilitasi terpidana terorisme dan penguatan imigrasi.
2016-02-23
Jumlah warga Indonesia yang bakal dijebloskan ke dalam penjara diperkirakan terus bertambah menyusul ditangkapnya puluhan terduga teroris dalam sebulan terakhir.
2016-02-22
Muhammad Romly dikenal warga Malang setelah menjadi inisiator Ansharul Khilafah. Forum itu digagasnya dua tahun lalu untuk mendukung pemimpin ISIS, Abu Bakar Al Baghdadi.
2016-02-22
Meskipun Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan revisi UU KPK menyusul tentangan publik, tidak berarti draf UU itu dikeluarkan dari Prolegnas.