Arsip berita
2017-06-19
Wilayah perairan itu seharusnya aman untuk perdagangan dan bukan untuk teroris kata ketiga menteri pertahanan.
2017-06-19
Pasca Bom Kampung Melayu, polisi amankan 31 orang yang diduga terkait ISIS melalui jaringan Bahrun Naim.
2017-06-19
Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan yang seharusnya berkapasitas 323 orang dihuni oleh 1.378 narapidana dengan hanya 40 petugas penjaga.
2017-06-16
Seorang perempuan yang terbukti melakukan zina juga seharusnya menerima hukumannya, namun karena sedang hamil, ia akan dicambuk setelah melahirkan.
2017-06-16
Pakar terorisme mengharap semua pihak bersama-sama menyadarkan masyarakat bahwa radikalisme dan ISIS tidak sejalan dengan agama mana pun.
2017-06-15
Terlalu jauhnya campur tangan negara dalam urusan privat, penyebab maraknya kasus terkait UU ITE, demikian menurut aktivis.
2017-06-15
Mengaku kerap berdiskusi perihal Jakarta dengan Ahok yang tak lagi menjabat gubernur, Djarot berharap bisa menuntaskan sejumlah program yang telah disusun pendahulunya itu.
2017-06-14
Mengatakan Dian adalah korban doktrin paham radikal, kuasa hukum mengupayakan kliennya tidak dijatuhi hukuman maksimal.
2017-06-13
Aktivis anti-korupsi menilai usulan hak angket DPR sejak awal kental aroma kepentingan elit politik partai untuk lepas dari jeratan korupsi.
2017-06-13
Kuasa hukum Buni Yani menilai jaksa telah keliru karena pasal dipakai untuk menjerat kliennya tidak ada selama proses penyidikan polisi.
2017-06-13
Peneliti terorisme mempertanyakan kriteria yang digunakan Kemeterian Luar Negeri Amerika Serikat ketika menetapkan Majelis Mujahidin Indonesia sebagai teroris global.
2017-06-12
Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadwalkan peluncuran patroli maritim bersama di Laut Sulu dan Sulawesi minggu depan.
2017-06-09
Kepolisian mengatakan mereka melakukan penegakan hukum dan bukan kriminalisasi terhadap ulama.
2017-06-08
Dari mendirikan sekolah ideologi hingga merangkul bekas narapidana terorisme, Dedi Mulyadi berusaha melawan radikalisme.
2017-06-08
Sesuai aturan, dengan status hukum tetap ini, Ahok bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung atau meminta grasi kepada Presiden.
